
Gatot Tak Risaukan Perpres TKA Selama Jabatan Dibatasi
FAH, CNN Indonesia | Kamis, 26/04/2018 08:20 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai aturan itu tak masalah selama tetap membatasi izin TKA bagi jabatan tertentu saja.
Namun, ia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci, khususnya terkait kriteria TKA yang bisa masuk ke Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
"Ya, tanya kepada Menteri Tenaga Kerja, kan gitu, mengapa punya kebijakan seperti ini. Yang saya dengar adalah pekerjaan menengah atas, kriterianya apa? tanya sama beliau lah," kata Gatot di Gedung Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Rabu (25/4).
Gatot tidak mempermasalahkan jika ada pembatasan golongan tertentu bagi pekerja asing. Jika kebijakan tersebut berlaku bagi semua golongan pekerja, mulai level bawah hingga ke atas, ia menilai hal itu perlu dievaluasi. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan masih tinggi.
"Kalau keputusan presiden itu semua jenis tenaga kerja, sedangkan kita masih banyak pengangguran, maka perlu dievaluasi. Tetapi kalau ada pembatasan-pembatasan atas segala macam, saya pikir tidak masalah," kata dia.
Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres TKA hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan untuk membuka lebar pintu bagi TKA di Indonesia.
"Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar, ya itu pelanggaran. Pelanggaran, ya pasti ditindak," cetusnya.
Hanif mengklaim selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan.
"Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye," klaim Hanif.
Saat kampanye pilpres 2014, Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun.
(arh/pmg)
Namun, ia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci, khususnya terkait kriteria TKA yang bisa masuk ke Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
"Ya, tanya kepada Menteri Tenaga Kerja, kan gitu, mengapa punya kebijakan seperti ini. Yang saya dengar adalah pekerjaan menengah atas, kriterianya apa? tanya sama beliau lah," kata Gatot di Gedung Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Rabu (25/4).
Gatot tidak mempermasalahkan jika ada pembatasan golongan tertentu bagi pekerja asing. Jika kebijakan tersebut berlaku bagi semua golongan pekerja, mulai level bawah hingga ke atas, ia menilai hal itu perlu dievaluasi. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan masih tinggi.
"Kalau keputusan presiden itu semua jenis tenaga kerja, sedangkan kita masih banyak pengangguran, maka perlu dievaluasi. Tetapi kalau ada pembatasan-pembatasan atas segala macam, saya pikir tidak masalah," kata dia.
Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres TKA hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan untuk membuka lebar pintu bagi TKA di Indonesia.
Hanif mengklaim selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan.
"Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye," klaim Hanif.
Saat kampanye pilpres 2014, Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun.
ARTIKEL TERKAIT

Gatot Punya Cara Tingkatkan Elektabilitas: Saya Ikhtiar
Nasional 1 tahun yang lalu
Gatot Nurmantyo Respons Positif Pertemuan Jokowi-PA 212
Nasional 1 tahun yang lalu
Gatot Nurmantyo soal Maju Pilpres: Ini Belum Final
Nasional 1 tahun yang lalu
Fadli Zon: Menolak Perpres TKA Bukan Berarti Menggoreng Isu
Nasional 1 tahun yang lalu
Asumsi Pertemuan Bogor Kompromi Politik Dinilai Terlalu Dini
Nasional 1 tahun yang lalu
Jokowi soal Pertemuan Alumni 212: Semangatnya Silaturahmi
Nasional 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Jokowi Sebut Bonus Emas SEA Games Naik Jadi Rp500 Juta
Olahraga • 12 December 2019 18:02
Pengusaha Kapal Minta Jokowi Batasi Investasi Asing
Ekonomi • 04 December 2019 14:36
Jokowi Pastikan Pemangkasan Eselon Tak Ganggu Gaji PNS
Ekonomi • 28 November 2019 20:53
Jokowi Klaim Defisit APBN Aman Meski Lampaui Target
Ekonomi • 28 November 2019 12:52
TERPOPULER

Nadiem: UN Tak Dihapus, Formatnya yang Diganti Asesmen
Nasional • 3 jam yang lalu
Pakar Sebut @Digeeembok Ada yang Pelihara dan Pasok Data
Nasional 35 menit yang lalu
Pengintimidasi Anggota Banser Kesal Usai Bersenggolan
Nasional 1 jam yang lalu