Gatot Tak Risaukan Perpres TKA Selama Jabatan Dibatasi

FAH, CNN Indonesia | Kamis, 26/04/2018 08:20 WIB

Gatot Nurmantyo menilai Perpres TKA bukan persoalan selama membatasi pekerja asing di jabatan tertentu. Pemerintah diminta menjelaskan lebih rinci kriteria TKA.

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo (kanan) tak mempermasalahkan Perpres TKA selama ada pembatasan jabatan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai aturan itu tak masalah selama tetap membatasi izin TKA bagi jabatan tertentu saja.

Namun, ia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci, khususnya terkait kriteria TKA yang bisa masuk ke Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

"Ya, tanya kepada Menteri Tenaga Kerja, kan gitu, mengapa punya kebijakan seperti ini. Yang saya dengar adalah pekerjaan menengah atas, kriterianya apa? tanya sama beliau lah," kata Gatot di Gedung Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Rabu (25/4).

Lihat juga:

Fadli Zon: Menolak Perpres TKA Bukan Berarti Menggoreng Isu

Gatot tidak mempermasalahkan jika ada pembatasan golongan tertentu bagi pekerja asing. Jika kebijakan tersebut berlaku bagi semua golongan pekerja, mulai level bawah hingga ke atas, ia menilai hal itu perlu dievaluasi. Sebab, jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan masih tinggi.

"Kalau keputusan presiden itu semua jenis tenaga kerja, sedangkan kita masih banyak pengangguran, maka perlu dievaluasi. Tetapi kalau ada pembatasan-pembatasan atas segala macam, saya pikir tidak masalah," kata dia.

Menteri Ketanagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan Perpres TKA hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan untuk membuka lebar pintu bagi TKA di Indonesia.

Lihat juga:

Bela Jokowi, Mendikbud Sebut Ilmu Dari TKA Harus Diserap

"Kalau ada didapati pekerja asing bekerja sebagai buruh kasar, ya itu pelanggaran. Pelanggaran, ya pasti ditindak," cetusnya.

Hanif mengklaim selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi lapangan pekerjaan sudah bertambah cukup signifikan.

"Data yang ada di kami menyebutkan bahwa pada 2014 ada 2,6 juta lapangan kerja, kemudian pada 2015 ada 2,8 juta, pada 2016 ada 2,4 juta, dan pada 2017 sebanyak 2,6 juta. Artinya kan sudah melampaui janji kampanye," klaim Hanif.

Saat kampanye pilpres 2014, Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun.