Jokowi Buka Suara soal Sertifikat Tanah dengan Foto Dirinya

Dika Dania Kardi, CNN Indonesia | Rabu, 25/04/2018 21:56 WIB
Jokowi Buka Suara soal Sertifikat Tanah dengan Foto Dirinya Jokowi kerap ditudingkan miring oleh kelompok lawan sejak Pilpres 2014 silam. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo memiliki program reforma agraria yang menargetkan pengukuran dan pembagian sertifikat tanah kepada warga.

Atas dasar itu, Jokowi pun selalu hadir dalam pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah. Namun, ia diterpa isu kelompok oposisi bahwa pembagian sertifikat yang dilakukannya sebagai 'pengibulan' hingga disalahgunakan untuk kampanye dengan menyertakan foto dirinya.


Menjawab itu, Jokowi menegaskan itu adalah bentuk pesan peringatan kepada rakyat soal sertifikat yang telah diberikan pemerintah.


"Kita memberikan pesan kepada masyarakat hati-hati kalau sudah memegang sertifikat dan menjadikan sertifikat itu sebagai agunan ke bank. Itu pesannya," ujar Jokowi dalam acara Mata Najwa 'Eksklusif: Kartu Politik Jokowi yang ditayangkan di Trans 7, Rabu (25/4) malam.

Sang presenter, Najwa Shihab lalu bertanya kembali apakah hal tersebut menjadi sebuah akal-akalan sebagai kampanye jelang Pilpres 2019.

"Pesannnya baca saja, pesannya jelas," jawab Jokowi ringkas.

Dalam catatan CNNIndonesia.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyatakan tahun ini pemerintah menargetkan menerbitkan tujuh juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia.

"Kementerian ATR/BPN telah diberikan target untuk melakukan sertifikasi tanah diseluruh Indonesia, tahun 2017 target terbitkan lima juta, tahun 2018 target tujuh juta, tahun 2019 target sembilan juta," terang Sofyan pada 23 Maret 2018.


Untuk memenuhi target-target berikutnya, kementeriannya akan melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Pendaftaran meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Sofyan mengklaim Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 telah melewati target dengan mendaftarkan 5,2 juta bidang tanah.

(kid/asa)