Mendikbud Minta SMK Bentuk BLUD dan Setop Setoran ke Negara
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 26 Apr 2018 02:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) untuk melayani jual-beli produk hasil karya pelajarnya kepada publik.
Dengan membentuk BLUD, SMK diharapkan tidak perlu lagi meminta modal kepada negara dan melaporkan pendapatannya ke kas negara. Hal itu disampaikan Muhadjir di hadapan seluruh kepala dinas pendidikan se-Indonesia, Rabu (25/4).
"Mumpung kepala dinas hadir di sini, silakan SMK-SMK ini didorong jadi BLUD. Sehingga, kalau bikin factory dan sudah berproduksi, hasilnya tidak perlu dilaporkan ke kas negara, tetapi cukup dikelola oleh masing-masing SMK di bawah pengawasan komite dan sekolah itu sendiri," kata Muhadjir.
Menurut Muhadjir, kebanyakan pelajar SMK enggan berproduksi karena pendapatannya disetor ke kas negara.
"Coba kalau sekarang, silakan produksi. Dan kalau untung, silakan dipakai sendiri dan kalau rugi juga ditanggung sendiri," ujarnya.
Muhadjir pun menilai pentingnya peran kepala sekolah sebagai manajer SMK yang bertugas mengelola kegiatan belajar mengajar.
"Kepala sekolah itu harus menyadari bahwa mereka bukan lagi guru, tetapi manajer. Karena itu, supaya dia yakin betul bahwa dia manajer, nanti (tugas) mengajarnya akan kita hapus," kata Muhadjir.
Hal itu tercantum dalam peraturan menteri yang siap diluncurkannya sebentar lagi.
Muhadjir melanjutkan, kepala SMK nantinya tidak perlu lagi menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Tugas utamanya yakni mengelola sekolahnya, mengawasi kegiatan belajar mengajar berjalan baik, serta memastikan lulusannya terserap lapangan kerja dan gurunya sejahtera.
Sementara itu, Kemendikbud telah memberikan bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 SMK.
Pemberian bantuan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Terdapat 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi diberikan kepada 219 SMK, bantuan Teaching Factory diberikan kepada 105 SMK, bantuan Technopark diberikan kepada 31 SMK, bantuan Pengembangan SMK Pariwisata diberikan kepada 47 SMK.
Bantuan Pengembangan SMK Kelautan diberikan kepada 25 SMK, dan bantuan Pengembangan SMK Pertanian diberikan kepada 32 SMK, bantuan Pelaksanaan Pemasaran Tamatan (Job Matching) diberikan kepada enam SMK. Termasuk, bantuan infrastruktur gedung SMK.
(chs)
Dengan membentuk BLUD, SMK diharapkan tidak perlu lagi meminta modal kepada negara dan melaporkan pendapatannya ke kas negara. Hal itu disampaikan Muhadjir di hadapan seluruh kepala dinas pendidikan se-Indonesia, Rabu (25/4).
"Mumpung kepala dinas hadir di sini, silakan SMK-SMK ini didorong jadi BLUD. Sehingga, kalau bikin factory dan sudah berproduksi, hasilnya tidak perlu dilaporkan ke kas negara, tetapi cukup dikelola oleh masing-masing SMK di bawah pengawasan komite dan sekolah itu sendiri," kata Muhadjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Coba kalau sekarang, silakan produksi. Dan kalau untung, silakan dipakai sendiri dan kalau rugi juga ditanggung sendiri," ujarnya.
"Kepala sekolah itu harus menyadari bahwa mereka bukan lagi guru, tetapi manajer. Karena itu, supaya dia yakin betul bahwa dia manajer, nanti (tugas) mengajarnya akan kita hapus," kata Muhadjir.
Hal itu tercantum dalam peraturan menteri yang siap diluncurkannya sebentar lagi.
Muhadjir melanjutkan, kepala SMK nantinya tidak perlu lagi menyiapkan bahan-bahan pelajaran. Tugas utamanya yakni mengelola sekolahnya, mengawasi kegiatan belajar mengajar berjalan baik, serta memastikan lulusannya terserap lapangan kerja dan gurunya sejahtera.
Sementara itu, Kemendikbud telah memberikan bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 SMK.
Pemberian bantuan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Terdapat 15 jenis bantuan yang diberikan, yakni bantuan Pembinaan Pengelolaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi diberikan kepada 219 SMK, bantuan Teaching Factory diberikan kepada 105 SMK, bantuan Technopark diberikan kepada 31 SMK, bantuan Pengembangan SMK Pariwisata diberikan kepada 47 SMK.
Bantuan Pengembangan SMK Kelautan diberikan kepada 25 SMK, dan bantuan Pengembangan SMK Pertanian diberikan kepada 32 SMK, bantuan Pelaksanaan Pemasaran Tamatan (Job Matching) diberikan kepada enam SMK. Termasuk, bantuan infrastruktur gedung SMK.
(chs)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK