Moeldoko Tegaskan Nasib Kasus Rizieq Ada di Tangan Jokowi

Dika Dania Kardi, CNN Indonesia | Kamis, 26/04/2018 19:58 WIB
Moeldoko Tegaskan Nasib Kasus Rizieq Ada di Tangan Jokowi KSP Moeldoko mengatakan dalam konteks hukum, Presiden RI Joko Widodo tak bisa melakukan intervensi. Namun, ada konteks kemanusiaan sebagai pertimbangan. (CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklarifikasi pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh Persaudaraan Alumni 212.

Dalam jumpa pers yang digelar kemarin, Tim 11 Ulama Alumni 212 menyatakan dalam pertemuan mereka dengan Jokowi membahas soal kriminalisasi ulama, salah satunya terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menanggapi itu, Moeldoko menegaskan dalam konteks hukum, Presiden Jokowi tidak bisa intervensi. Tapi dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain.


"Sekali lagi harus bisa dibedakan konteksnya. Mungkin ada pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangannya seperti apa bisa diajukan, Presiden yang membuat keputusan," kata Moeldoko usai membuka diskusi publik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Mataram, NTB, Kamis (26/4) seperti dikutip dari Antara.


Ia juga menegaskan bahwa pertemuan dengan Alumni 212 merupakan bukti bahwa Jokowi selaku presiden memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk menjalin komunikasi yang baik.

"Presiden kan pemimpin negara. Berilah kesempatan bahwa semua itu bagian dari anak-anak bangsa," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun tak setuju bahwa dalam konteks politik orang yang berbeda pandangan dikatakan sebagai lawan. Dalam kontestasi politik, kata Moeldoko, yang dipikirkan adalah mitra demokrasi, bukan lawan tanding.

Jokowi, lanjut dia, juga memandang semuanya sebagai mitra demokrasi. Atas dasar itu, sambung Moeldoko, maka seluruh komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi seimbang.

"Bahwasanya politik itu dinamis, makanya kita mencari keseimbangan baru," ucapnya pula.


Hal itu pula, sambung Moeldoko, dilakukan dengan harapan dalam pengelolaan negara tak diributkan gonjang-ganjing, serta tercipta ketenangan agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Tujuan akhirnya, tegas dia, agar pemerintah bisa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

"Tapi kalau negara gonjang-ganjing terus, tentu akan mengganggu konsentrasi Presiden, yang pada akhirnya sasaran-sasaran itu menjadi tidak bisa berjalan efisien dan efektif," kata Moeldoko. (Antara)