Jelang Tahun Politik, Menhan Larang TNI Minta Jabatan Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan prajurit TNI agar jangan berangan-angan menjadi pejabat sipil maupun presiden. Dia juga melarang militer sampai meminta-minta didukung buat menempati jabatan sipil.

"Menjadi gubernur, bupati itu di tengah jalan diminta orang. Jangan minta minta, tidak benar itu. Jadi bupati atau presiden kalau diminta oke, jangan minta-minta, tapi kalau dikasih Alhamdulillah," ujar Ryamizard di Markas Batalion 467 Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI AU, di Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (4/5).

Ryamizard menyatakan jika anggota TNI tergoda dengan jabatan sipil, maka bakal membuat mereka tidak profesional dan mengancam integritas.

Lihat juga: Kemhan Pastikan Proyek Pesawat Tempur Indonesia-Korsel Lanjut

"Jadi jangan baru jadi tentara itu sudah berangan-angan jadi apa-apa waduh rusak itu, jadi bupati, gubernur, terakhir presiden," kata Ryamizard.

Ryamizard mengingatkan supaya prajurit TNI selalu menjalankan tugas secara profesional. Prajurit TNI, kata dia, harus berpegang teguh pada cita-citanya sejak awal yakni menjadi prajurit yang andal dan siap membela negara.

"Kita cita-cita masuk tentara untuk jadi prajurit profesional. Ya profesional harus menjalankan tugas sebaik-baiknya," katanya.

Lihat juga: Perusahaan Satelit Inggris Gugat RI, Menhan Pilih Nonyudisial

Menjelang tahun politk ia mengingatkan prajurit TNI agar tidak terjebak isu bohong atau hoax.

"Di tahun politik ini jangan terjebak di isu-isu tidak benar, itu politik. Saya juga tidak mau masuk politik karena apa? Banyak dosanya, bohong sana bohong sini," katanya. (ayp)