Jelang Tahun Politik, Menhan Larang TNI Minta Jabatan Publik

SAH | CNN Indonesia
Sabtu, 05 Mei 2018 05:25 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta anggota TNI tidak tergiur dengan iming-iming jabatan publik seperti kepala daerah, atau malah berpolitik.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta anggota TNI tidak tergiur dengan iming-iming jabatan publik seperti kepala daerah, atau malah berpolitik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan prajurit TNI agar jangan berangan-angan menjadi pejabat sipil maupun presiden. Dia juga melarang militer sampai meminta-minta didukung buat menempati jabatan sipil.

"Menjadi gubernur, bupati itu di tengah jalan diminta orang. Jangan minta minta, tidak benar itu. Jadi bupati atau presiden kalau diminta oke, jangan minta-minta, tapi kalau dikasih Alhamdulillah," ujar Ryamizard di Markas Batalion 467 Korps Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI AU, di Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (4/5).

Ryamizard menyatakan jika anggota TNI tergoda dengan jabatan sipil, maka bakal membuat mereka tidak profesional dan mengancam integritas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Jadi jangan baru jadi tentara itu sudah berangan-angan jadi apa-apa waduh rusak itu, jadi bupati, gubernur, terakhir presiden," kata Ryamizard.

Ryamizard mengingatkan supaya prajurit TNI selalu menjalankan tugas secara profesional. Prajurit TNI, kata dia, harus berpegang teguh pada cita-citanya sejak awal yakni menjadi prajurit yang andal dan siap membela negara.

"Kita cita-cita masuk tentara untuk jadi prajurit profesional. Ya profesional harus menjalankan tugas sebaik-baiknya," katanya.


Menjelang tahun politk ia mengingatkan prajurit TNI agar tidak terjebak isu bohong atau hoax.

"Di tahun politik ini jangan terjebak di isu-isu tidak benar, itu politik. Saya juga tidak mau masuk politik karena apa? Banyak dosanya, bohong sana bohong sini," katanya. (ayp)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER