Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik penggunaan kantor Sekretariat Kabinet untuk pertemuan sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar siang tadi.
Fadli tidak mempersoalkan jika agenda yang diselenggarakan di kantor Setkab berkaitan dengan kepentingan nasional.
"Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara? Harusnya dicari tempat lain di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi
abuse of power," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli mengakui bahwa bukan pertama kali di era pemerintahan Jokowi, kantor institusi negara digunakan untuk konsolidasi politik.
"Itu kan salah, kita harus ingatkan. Tapi kan itu nanti masyarakat yang akan menilai juga," katanya.
Meski demikian, Fadli belum berencana menggunakan fungsi pengawasan di DPR seperti hak angket untuk persoalan ini. Dia berkata urusan tersebut masih akan diserahkan kepada komisi terkait.
"Saya kira nanti di komisi terkait kita akan suarakan itu, jangan dong menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait lah dengan kepentingan untuk pilpres," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memamerkan program dan capaian pemerintah Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo, di Kantor Sekretariat Kabinet.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pertemuan tersebut berlangsung selama satu jam setengah. Selain Hasto, pertemuan itu dihadiri Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
Hadir pula Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.
(ugo/gil)