PKS Kritik Pertemuan Sekjen Parpol di Kantor Setkab
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Selasa, 08 Mei 2018 16:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritik pertemuan antara sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi pendukung pemerintah dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (7/5).
Hidayat menilai pertemuan tersebut bukanlah terkait kepentingan kenegaraan, melainkan politik praktis.
"Harusnya juga mementingkan fatsun dan aturan-aturan. Terkait masalah dengan dukungan program pemerintah alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor seskab," kata Hidayat di kompleks parlemen, Selasa (8/5).
Menurut Hidayat, pertemuan Sekjen partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya dilakukan di luar area institusi pemerintahan.
"Ketika ini diselenggarakan di kantor seskab, itu menimbulkan pertanyaan karena seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai tetapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara," ujar mantan Ketua MPR itu.
Kendati demikian, Hidayat menyambut baik jika memang pertemuan sekjen partai dan seskab kemarin memperkuat relasi dengan pemerintah. Hanya saja, Hidayat mengimbau agar pertemuan dilakukan di tempat lain yang dianggarkan oleh partai.
"Kita tidak ingin menambah kegaduhan. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan," ujarnya.
Hidayat berharap agar data capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan Pramono kepada para sekjen partai itu sudah diverifikasi kebenarannya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pertemuan itu merupakan inisiatif dari beberapa sekjen parpol koalisi yang ingin mendapatkan perkembangan kinerja dan capaian pemerintahan Jokowi-JK.
Pramono dan tim yang mewakili pemerintah, kata Arsul, menjelaskan capaian kinerja pemerintah baik secara kualitatif maupun dengan data kuantitatif.
(ugo)
Hidayat menilai pertemuan tersebut bukanlah terkait kepentingan kenegaraan, melainkan politik praktis.
"Harusnya juga mementingkan fatsun dan aturan-aturan. Terkait masalah dengan dukungan program pemerintah alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor seskab," kata Hidayat di kompleks parlemen, Selasa (8/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika ini diselenggarakan di kantor seskab, itu menimbulkan pertanyaan karena seskab bukan mengurusi koalisi partai-partai tetapi mengurusi kabinet, kabinet itu adalah negara," ujar mantan Ketua MPR itu.
Kendati demikian, Hidayat menyambut baik jika memang pertemuan sekjen partai dan seskab kemarin memperkuat relasi dengan pemerintah. Hanya saja, Hidayat mengimbau agar pertemuan dilakukan di tempat lain yang dianggarkan oleh partai.
"Kita tidak ingin menambah kegaduhan. Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan," ujarnya.
Hidayat berharap agar data capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan Pramono kepada para sekjen partai itu sudah diverifikasi kebenarannya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pertemuan itu merupakan inisiatif dari beberapa sekjen parpol koalisi yang ingin mendapatkan perkembangan kinerja dan capaian pemerintahan Jokowi-JK.
Pramono dan tim yang mewakili pemerintah, kata Arsul, menjelaskan capaian kinerja pemerintah baik secara kualitatif maupun dengan data kuantitatif.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK