Ingin DP Rp0 Dipahami, Anies Minta BUMD Patungan Konsultan
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 10 Mei 2018 03:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) urunan untuk merekrut konsultan komunikasi yang mampu mengkomunikasikan soal program rumah uang muka (down payment/DP) Rp nol.
Keempat BUMD itu adalah PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, Bank DKI, dan PD Pasar Jaya.
Anies menilai banyak anak buahnya yang salah paham dalam menyampaikan mekanisme rumah DP Rp nol. Ia menduga mereka belum berpengalaman menggarap proyek serupa.
"Kalau tanya siapa-siapa, apa yang dijanjikan Anies-Sandi? Maka yang paling diingat [program rumah] DP nol persen. Kita berencana untuk melunasi ini, tapi juga yang paling banyak bermasalah komunikasinya apa? [Program] DP nol persen," kata Anies, pada rapat pimpinan di Balai Kota, Senin (25/4), yang diunggah di Youtube, Senin (7/5).
Pada video itu, Anies juga masih menyebut program rumah dengan DP Rp nol sebagai program 'DP nol persen'. Padahal, resminya adalah rumah dengan DP Rp nol.
Perbedaan mendasar kedua istilah itu telah dijelaskan dalam situs Jakarta Maju Bersama milik Tim Anies-Sandi. Bahwa, DP Rp nol artinya bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) oleh pihak lain, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Sementara, DP nol persen berarti bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali.
Anies melanjutkan bahwa jajarannya dalam rapim itu tidak memiliki pemahaman yang sama terkait program DP Rp nol yang disebutnya 'njlimet' itu.
Dia mengibaratkan program andalannya itu sebagai sebuah lagu dengan syair dan nada yang apik, tetapi dinyanyikan buruk oleh penyanyinya.
"Simpang siur. Kenapa? Karena memang njlimet. Coba kalau bapak ibu habis ini diwawancara satu-satu, pasti beda-beda jawabnya," ujar Anies.
Oleh sebab itu, Anies pun memerintahkan keempat BUMD itu mengumpulkan iuran untuk menyewa jasa tim konsultan komunikasi guna menerjemahkan bahasa finansial dan bahasa teknis dari program DP Rp nol. Tujuannya, masyarakat bisa mudah memahaminya.
Konsultan itu, kata Anies, harus direkrut selambat-lambatnya pada pertengahan Mei. Konsultan itu pula yang akan menjadi ujung tombak penyampaian informasi soal program itu.
Sementara itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan DKI hanya diperbolehkan untuk menyampaikan mekanisme rumah DP nol berdasarkan 'skrip' yang sudah disiapkan oleh konsultan nantinya.
"Stop this. Ini harus berhenti. Berhenti tuh bukan berhenti komunikasi. Ini nada-nada yang berbeda ini disamakan satu suara. Nah kumpulkan saja. Jadi nanti dikoordinir ya pak untuk satu itu. Kalau pertengahan Mei sudah ada consulting firm-nya nggak usah mahal-mahal, enggak usah rumit-rumit tapi yang efektif dan yang jago komunikasi untuk orang Indonesia," kata Anies.
[Gambas:Youtube]
Rencananya, Pemprov DKI akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk memenuhi target pembangunan hunian sebanyak 250 ribu unit. Sebanyak 93 ribu unit di antaranya dibangun oleh BUMD PD Sarana Jaya dalam lima tahun, sisanya oleh pihak swasta. (arh/pmg)
Keempat BUMD itu adalah PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, Bank DKI, dan PD Pasar Jaya.
Anies menilai banyak anak buahnya yang salah paham dalam menyampaikan mekanisme rumah DP Rp nol. Ia menduga mereka belum berpengalaman menggarap proyek serupa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada video itu, Anies juga masih menyebut program rumah dengan DP Rp nol sebagai program 'DP nol persen'. Padahal, resminya adalah rumah dengan DP Rp nol.
 Rumah contoh dalam program DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Tiara Sutari) |
Dia mengibaratkan program andalannya itu sebagai sebuah lagu dengan syair dan nada yang apik, tetapi dinyanyikan buruk oleh penyanyinya.
"Simpang siur. Kenapa? Karena memang njlimet. Coba kalau bapak ibu habis ini diwawancara satu-satu, pasti beda-beda jawabnya," ujar Anies.
Oleh sebab itu, Anies pun memerintahkan keempat BUMD itu mengumpulkan iuran untuk menyewa jasa tim konsultan komunikasi guna menerjemahkan bahasa finansial dan bahasa teknis dari program DP Rp nol. Tujuannya, masyarakat bisa mudah memahaminya.
Sementara itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan DKI hanya diperbolehkan untuk menyampaikan mekanisme rumah DP nol berdasarkan 'skrip' yang sudah disiapkan oleh konsultan nantinya.
"Stop this. Ini harus berhenti. Berhenti tuh bukan berhenti komunikasi. Ini nada-nada yang berbeda ini disamakan satu suara. Nah kumpulkan saja. Jadi nanti dikoordinir ya pak untuk satu itu. Kalau pertengahan Mei sudah ada consulting firm-nya nggak usah mahal-mahal, enggak usah rumit-rumit tapi yang efektif dan yang jago komunikasi untuk orang Indonesia," kata Anies.
[Gambas:Youtube]
Rencananya, Pemprov DKI akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk memenuhi target pembangunan hunian sebanyak 250 ribu unit. Sebanyak 93 ribu unit di antaranya dibangun oleh BUMD PD Sarana Jaya dalam lima tahun, sisanya oleh pihak swasta. (arh/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK