Ombudsman: Pemprov DKI Tak Sanggup Tata Tanah Abang 60 Hari

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman RI menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta waktu untuk menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman soal penutupan Jalan Jatibaru Raya terkait dengan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan Pemprov mengaku tidak sanggup untuk menyelesaikan tindak lanjut tersebut dalam kurun waktu 60 hari sejak LAHP diterbitkan pada 26 Maret 2018.

Lihat juga: Soal Tanah Abang, Anies Baswedan Terancam Dibebastugaskan

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minta ombudsman untuk diberi waktu karena 60 hari mereka enggak sanggup untuk tindak lanjut LAHP itu mereka tidak sanggup," kata Dominikus di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (9/5).

Hal itu terjadi karena Pemprov DKI Jakarta belum memiliki alternatif lokasi baru untuk para pedagang di Jalan Jati Baru Raya saat proses penataan jalan tersebut dilakukan.

Pemprov DKI, lanjutnya, juga sudah punya rencana untuk menata kawasan Tanah Abang dengan mendirikan jembatan penghubung antara Stasiun Tanah Abang dengan Blok G Tanah Abang atau skybridge.

Pengemudi angkutan kota (angkot) berunjuk rasa atas kebijakan Pemprov DKI untuk menutup jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 29 Januari 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Rencananya, Pemprov akan menempatkan pedagang Jalan Jati Baru Raya di sana. Selama proses pembangunan skybridge itu, Pemprov DKI harus merelokasi pedagang di Jalan Jati Baru Raya.

"Itu mereka tidak sanggup karena pedagang yang khususnya di Jalan Jati Baru itu belum ada alternatif yang mereka temukan untuk menempatkan para pedagang itu ini nanti ujungnya problem sosial kan," terangnya.

Dominikus juga meminta kepada Pemprov untuk berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait pembukaan kembali Jalan Jati Baru tersebut.

"Terkait dengan penutupan jalan itu harus komunikasi dengan Dirlantas Polda Metro, karena izin semua ada di mereka bukan di Pemprov, maka kami minta minggu ini, itu harus dialog dengan Pemprov DKI dengan Dirlantas Polda Metro," katanya.

Lihat juga: Pemprov DKI dan Ombudsman Sepakati Penataan Tanah Abang

Terkait penataan kawasan Tanah Abang, Dominikus mengatakan Pemprov DKI akan melakukan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendeknya, Pemprov DKI akan merenovasi kawasan Blok G.

Namun, terkait renovasi kawasan Blok G Pemprov DKI harus berdialog terlebih dahulu dengan pedagang di sana.

"Ternyata di blok G mau direnovasi ya, mau dibangun kembali. Makanya ini butuh waktu itu yang perlu dan kami minta supaya didialogkan dengan pedagang kemarin tanggal 7 April 2018 sudah mereka lakukan dialognya dan kami lagi nunggu hasilnya seperti apa pedagang terima atau tidak," terangnya.

Lihat juga: Percepat Skybridge, Sandi Cari Opsi Pembiayaan Swasta

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan Ombudsman dan Pemprov DKI telah menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut penataan kawasan Tanah Abang.

"Sudah disepakati bentuk tindak lanjutnya, kemudian juga sudah disepakati kapan waktu ditindaklanjutinya," ujar Sigit di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/5).

(arh/pmg)