PPP Sebut RUU Terorisme Bisa Tuntas Sebelum Lebaran

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Selasa, 15/05/2018 03:33 WIB
PPP Sebut RUU Terorisme Bisa Tuntas Sebelum Lebaran Menko Polhukam Wiranto mengundang sejumlah petinggi partai pro pemerintah. Undangan ini dilakukan untuk membahas RUU Terorisme yang hingga kini mandeg dibahas DPR. (CNN Indonesia/Tiara Sutari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pagi tadi mengumpulkan sejumlah petinggi partai pro pemerintah di kediamannya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

Hal tersebut dilakukan untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang hingga saat ini masih dibahas oleh parlemen.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani yang juga hadir di kediaman Wiranto menyebut semua pihak yang hadir dalam kegiatan itu telah sepakat bahwa revisi RUU Terorisme harus selesai pada masa sidang yang akan datang.


"Di dalam (rumah) ada pimpinan fraksi dari parpol koalisi pendukung pemerintah, ada Sekjen Partai, kami bertujuh sepakat revisi selesai. Dimulai tanggal 18 Mei nanti sebelum lebaran," kata Asrul di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/5).
Dia pun memastikan RUU Tindak Pidana Terorisme ini bisa disahkan sebelum masa sidang paripurna yang akan dilaksanakan sebelum lebaran nanti. Apalagi, kata dia pihaknya juga telah mengerucutkan satu pokok permasalahan yang tak perlu dibahas lagi, tetapi tinggal memilih mana yang nantinya akan dimasukan dalam revisi undang-undang teroris itu.

"Kan tinggal menyisakan satu masalah, terkait definisi dan itu sudah mengerucut," kata Asrul.

Asrul menjelaskan, akan ada dua alternatif terkait definisi itu. Pertama, memasukkan frasa adanya motif atau kepentingan politik, ideologi, dan atau ancaman terhadap keamanan negara.

"Itu di dalam batang tubuh sebagai bagian dari definisi," ujar dia.

Alternatif kedua, tidak memasukkan frasa-frasa itu sehingga memberikan keleluasaan yang lebih kepada aparat penegak hukum.
Untuk itu, saat ini para fraksi partai pendukung pemerintah tinggal menentukan mana yang akan dipilih. Baru setelah itu, kata dia, ketujuh fraksi yang hadir di kediaman Wiranto tersebut bisa langsung meminta pimpinan Pansus mengagendakan rapat untuk selanjutnya rapat dengan pleno Pansus.

Asrul juga menyebut selama ini tak ada fraksi yang menolak, tetapi lebih kepada harus menyamakan kesepahaman bersama terkait revisi undang-undang itu.

"Tak ada sepemahaman saya yang fraksi menolak, kemarin saya tidak melihat ada yang menolak saat rapat terakhir itu," katanya.

Tak Sarankan Perppu

Terkait desakan pihak kepolisian kepada pemerintah agar mengeluarkan Perppu soal Terorisme karena RUU Terorisme tak kunjung diterbitkan, Asrul menyebut hal itu mungkin terjadi, karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah terlalu lelah menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini.
Dia pun mengaku memaklumi dan mengapresiasi dorongan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan seluruh jajarannya itu.

"Kami pahami tentu barangkali pimpinan Polri dan jajarannya lelah sekali ya menghadapi kejadian akhir-akhir ini, kami tentu apresiasi," kata dia.

Namun, pihaknya tak menyarankan diterbitkannya Perppu terorisme ini. Sebab jika Perppu dikeluarkan maka akan ada pembahasan panjang lagi saat RUU Terorisme akan disahkan.

"Kami memang tidak menyarankan, karena kalau dikeluarkan nanti ada proses yang panjang lagi di DPR," kata dia. (osc/osc)