Bantu Kepala Daerah, Kemendagri Terbitkan Peraturan Baru

FAR, CNN Indonesia | Kamis, 17/05/2018 04:52 WIB
Bantu Kepala Daerah, Kemendagri Terbitkan Peraturan Baru Jelang Pilkada serentak 2018, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 untuk memastikan pembangunan keberlanjutan di daerah. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang Pilkada serentak 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 untuk memastikan pembangunan keberlanjutan di daerah.

Tjahjo menyebut beleid ini bisa dijadikan instrumen yang dapat memandu pemimpin daerah baru yang terpilih untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

"Diharapkan instrumen regulasi ini menjadi solusi penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan," kata Tjahjo dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019 s/d 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5).



Tjahjo mengatakan dalam jangka waktu enam bulan setelah dilantik, pemimpin daerah yang baru harus menyusun RPJMD tahun 2019-2023. Tjahjo berharap dalam penyusunannya RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD yang dipadu dengan KLHS, menurut Tjahjo memastikan pengawasan lingkungan hidup dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi masa depan.

"Saya berharap Perda RPJMD 2019-2023 yang akan di tetapkan oleh Kepala Daerah terpilih bersama-sama dengan DPRD, lebih berkualitas. Dan juga jangan lupa berwawasan lingkungan," kata Tjahjo.

Kemudian Tjahjo juga mengingatkan area rentan korupsi di RPJMD harus dicermati oleh perda. Salah satunya adalah saat perencanaan anggaran pembangunan.


"Tolong cermati area korupsi. Anggaran daerah, dana hibah dan bansos. Serta pembelian mekanisme jasa dan pembelian. Dprd dan Perda ikuti mekanisme yang ada," kata Tjahjo

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diingatkan oleh Tjahjo untuk membantu kepala daerah dalam mengimplementasikan janji kampanye ke dalam RPJMD. SKPD juga membantu menimbang penerapan kampanye berdasarkan karakteristik daerah

"Saya menegaskan tugas Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menerjemahkan janji kampanye calon kepala daerah terpilih pada pilkada serentak itu. Jabarkan dalam program sesuai dengan RPJMD," kata Tjahjo. (rah/rah)