20 Tahun Reformasi

Soeharto, Makna Keluarga, dan Tudingan Korupsi

Bimo Wiwoho & Arif Hulwan Muzayyin, CNN Indonesia | Senin, 21/05/2018 13:51 WIB
Soeharto, Makna Keluarga, dan Tudingan Korupsi Kepemilikan saham Tommy Soeharto di PT Timor Putra Nasional adalah salah satu hal yang ditanyakan jaksa dalam pengadilan dugaan korupsi Soeharto. (REUTERS)
Jakarta, CNN Indonesia -- Cerita soal Soeharto bukanlah sekedar kisah tentang korupsi seorang diktator lebih dari tiga dekade. Ia adalah seorang ayah yang peduli pada keluarganya. Namun, kepedulian itu dimanfaatkan sekelompok kecil orang dan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Sejak masuk lingkaran utama kekuasaan Orde Baru pada 1996, Yusril Ihza Mahendra (62) mengaku tak pernah mendapat sepeser pun uang dari Presiden RI ke-2 Soeharto. Hanya Siti Hartinah alias Ibu Tien yang sempat memberikannya semacam uang Tunjangan Hari Raya (THR).

"[Jumlah] duitnya Rp750 ribu, Rp500 ribu, Rp1 juta, sama baju batik. Tapi Pak Harto enggak pernah ngasih [uang]," aku dia, saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Selasa (27/3).


Ketika itu, Yusril adalah salah satu staf ahli di Sekretariat Negara. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan masukan soal hukum tata negara dan menulis pidato bagi Soeharto.

Dengan posisinya itu, Yusril mengaku dianggap Soeharto sebagai "anak kecil". Keuntungannya, kata dia, Soeharto bebas berbicara kepadanya tanpa terikat birokrasi.

Lantaran itu pula ia menjadi salah satu dari sebagian kecil sekali pejabat yang bebas keluar masuk kediaman Soeharto di Jl. Cendana, Jakarta, terutama pada babak akhir kekuasaan Soeharto, Mei 1998.

Yusril, yang kemudian hari menjabat Menteri Sekretariat Negara di era SBY ini, menyebut kedekatannya dengan Soeharto memberinya gambaran yang lebih utuh soal hari tuanya pascaberhenti dari kursi Presiden yang tak begitu mulus.

Salah satu contohnya, keinginan memiliki rumah di Jl. Teuku Umar yang terhambat oleh harga yang mencapai Rp75 miliar. Sementara, jatah nilai rumah untuk mantan Presiden dari negara hanya mencapai Rp20 miliar. Hingga akhirnya, Soeharto hanya meminta bentuk tunainya saja "untuk memperbaiki rumah Cendana yang bocor-bocor".

"Walau pun bilang Pak Harto korupsi, apa lah, enggak tahu lah ya kalau keluarganya memanfaatkan, orang kiri kanannya, pengusah-pengusaha, kalau Pak Harto-nya sendiri begitulah keadaannya," ucap dia.

Soeharto, Tudingan Korupsi, dan Nilai Keluarga {EMBRG 98}Dugaan nilai korupsi Soeharto, berdasarkan data Transparency International, mencapai US$15-35 miliar. Jumlah itu didasarkan data penggelapan dana publik. (Dok. Istimewa)
Pada 2004, lembaga Transparency International mengeluarkan Global Corruption Report dan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia. Dugaan nilai korupsinya mencapai US$15-35 miliar. Jumlah itu didasarkan data penggelapan dana publik.

Ia mengalahkan diktator lainnya, seperti eks Presiden Filipina Ferdinand Marcos dengan nilai dugaan korupsi US$5-10 miliar, dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dengan nilai mencapai US$1 miliar.

Lalu kemana uang itu lari jika memang benar Soeharto korupsi?

Retnowati Abdulgani-Knapp, dalam buku autobiografi 'Soeharto, The Life and Leacy of Indonesia's Second President' (2007), menyebutkan bahwa desakan untuk menyelidiki rekening keluarga Soeharto makin tinggi usai penguasa Orde Baru itu berhenti dari kursi Presiden, 21 Mei 1998.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, ketika itu, tunduk pada tekanan masyarakat.

Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib, dalam suratnya tanggal 4 Desember 1998, mengumumkan akan meminta keterangan Soeharto. Tiga orang Jaksa diterjunkan dalam penyelidikan di Pengadilan Tinggi, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, 2 Desember 1998.

"Bagi keluarga Soeharto, ini merupakan tamparan keras karena mereka merasa seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah penting ini secara lebih diplomatis," lanjutnya.

Soeharto, Tudingan Korupsi, dan Nilai Keluarga {EMBRG 98}Desakan untuk menyelidiki rekening keluarga Soeharto makin tinggi usai penguasa Orde Baru itu berhenti dari kursi Presiden, 21 Mei 1998. (Dok. Istimewa)
Ada tiga hal utama yang ditanyakan kepada Soeharto. Yakni, alasan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1996 dan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 soal industri mobil, di mana ada kepemilikan saham putra Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, di PT Timor Putra Nasional.

Selain itu, ada soal penggelapan sumber daya negara untuk keuntungan yayasan-yayasan yang ia dirikan; serta ketidakberesan dalam keuangan apabila ada pada waktu interogasi.

Pertama, soal proyek mobil nasional. Ketika itu, Soeharto yang masih sehat menjawab bahwa Inpres dan Keppres soal industri itu dikeluarkan dengan proses yang sesuai aturan dan sejalan dengan kewenangannya sebagai mandataris MPR.

"Dia sepenuhnya benar mengenai proses ini, tetapi mengingat jumlah 'yes men' yang semakin meningkat di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinannya, keadaan ini membuat sulit baginya untuk memiliki sistem check and balance yang baik," dikutip dari buku tersebut.

Soeharto juga menyangkal memberikan keistimewaan pada Tommy. Pemenang tender yang sahamnya dimiliki putranya itu hanyalah kebetulan. Yang jelas, ia ingin Indonesia meningkat menjadi negara industri maju dan belajar dari Korea Selatan sekaligus menyerap banyak lapangan kerja. Namun, proses itu tidak dilakukan dengan tender terbuka.

"Kekurangannya [Soeharto] yang terbesar adalah kegagalannya dalam mengambil batas tegas dan mencegah persepsi publik tentang nepotisme dan kolusi. Ia seharusnya melarang putra putrinya agar tidak ikut serta mengambil bagian dalam proyek-proyek besar negara," tertulis dalam buku itu.

Pelibatan Keluarga

Kedua, soal yayasan. Soeharto menekankan bahwa ia tidak menyesal mendirikan Yayasan Trikora, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, Yayasan Amal Muslim Pancasila, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab), Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri).

"Soeharto menekankan yayasan adalah proyek kesayangannya yang ditujukan untuk membantu tujuan-tujuan yang dekat di hatinya dan ia berniat melanjutkan pekerjaan itu hingga akhir hayatnya."

Yayasan-yayasan itu didirikan dengan Instruksi Menteri Keuangan. Bahwa, institusi keuangan diperintahkan untuk memberikan kontribusi wajibnya langsung kepada yayasan. Yakni, dari 5 persen dana yang dikumpulkan, 2,5 persen diberikan kepada Yayasan Supersemar, dan 2,5 persen diberikan kepada Yayasan Dharmais.

"Tidak ada dana digunakan untuk kepentingan politik maupun agama seperti ke Yayasan Dakab Amalbakti Muslim Pancasila. Lebih penting lagi, dana yang terkumpul disimpan di bank-bank pemerintah dan masih disimpan di sana sampai sekarang," disebut dalam buku itu.

Pengusaha-pengusaha yang menyetorkan uang ke yayasan-yayasan itu melihat celah pengembalian dananya melalui anak-anak Pak Harto.
Rumah Soeharto di Jalan Cendana pada 2015 silam. Rumah Soeharto di Jalan Cendana pada 2015 silam. (CNNIndonesia/Abraham Utama)
Mantan Menteri Panglima Angkatan Darat ini lebih berpikir untuk menerjunkan anak-anaknya di dunia bisnis ketimbang menjadi intelektual, terutama, karena gaji pendidik jauh lebih kecil dibanding pendapatan pengusaha. Selain itu, Soeharto ingin anak-anaknya belajar untuk mengurus yayasan-yayasannya.

Putera-puteri Soeharto itu kemudian masuk ke perusahaan langsung sebagai pemegang saham dan duduk di badan pengurus, bukan meniti karier dari bawah sesuai keahliannya. Mereka kemudian diperalat untuk memenangkan proyek-proyek yang menguntungkan.

"Para konglomerat segera mengetahui bahwa ini adalah jalan untuk memperoleh kembali sebagian dari sumbangan harus mereka serahkan ke yayasan," demikian tertulis di buku tersebut.

Dana Disetop

Pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung mengeluarkan instruksi untuk menghentikan investigasi karena tidak ada bukti yang ditemukan bahwa, dalam kapasitasnya sebagai ketua yayasan, Pak Harto terlibat dalam praktik korupsi.

Namun, ada beberapa instruksi lain untuk menginvestigasi Soeharto terkait pengumpulan dana yayasan dalam kedudukannya sebagai Presiden. Kejaksaan Agung menyerahkan kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tekanan publik.

Pada tanggal 6 Desember 1999, pengadilan dibuka kembali. Sidang kesaksian dilakukan dari tanggal 31 Agustus 2000 hingga 28 September 2000.

Pada tanggal 2 September 2000, Kantor Kejaksaan Agung meminta satu tim dokter untuk memeriksa kesehatan Pak Harto agar investigasi dapat berlanjut ke pengadilan.

Sebanyak 19 dokter ahli kemudian mempresentasikan hasil pemeriksaan terhadap Seoharto, pada 27 September 2000. Kesimpulannya, Pak Harto tak dapat diadili karena masalah jantung, ingatan yang hilang, serta kesulitan berkomunikasi.

Pada 28 September 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus tidak dapat menerima kasusnya. Pak Harto dibebaskan dan kasusnya dikembalikan dan dihapus dari daftar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pak Harto tak dapat diadili karena masalah jantung, ingatan yang hilang, serta kesulitan berkomunikasi.Pak Harto dinyatakan tak dapat diadili karena masalah jantung, ingatan yang hilang, serta kesulitan berkomunikasi. (Dok. Istimewa)
Jaksa mengajukan banding dengan menggunakan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada 3 Oktober 2000. Bahwa, pengadilan bisa terus berjalan tanpa kehadiran terdakwa. Banding itu disetujui. Soeharto menjadi tahanan kota. Kuasa Hukum Soeharto naik banding.

Pada 1 Februari 2001, ia menjalani operasi usus buntu. Mahkamah Agung (MA) meminta agar terdakwa diberi perawatan kesehatan sebelum pengadilan dilanjutkan. 13 Juni 2001, alat pacu jantung permanen dipasang di tubuh Soeharto.

Dua bulan kemudian, tim dokter RSCM menyatakan Pak Harto sejak 1990 menderita diabetes melitus, darah tinggi, multi infract dementia yang merambat ke otak, serta sejumlah penyakit lain. MA kemudian memutuskan bahwa Soeharto tidak dapat diadili, 11 Desember 2001.

Kasus-kasus itu pun tak dilanjutkan hingga Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008.

Gugatan perdata terpisah dilakukan pada 2013 terhadap Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar. Pada 2015, MA memutus menerima Peninjauan Kembali penggugat, yakni Presiden RI, dan memerintahkan yayasan membayar US$315 juta dan Rp139 miliar kepada negara.

Permisif

Jusuf Wanandi, salah satu pendiri Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam bukunya 'Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (2014), mengakui bahwa kelemahan utama Soeharto adalah tidak pernah mengambil posisi yang tegas dalam penanganan korupsi.

"Sejak 1967 ia mengutarakan pendapatnya bahwa 5 persen atau 10 persen komisi bagi pejabat yang menangani proyek adalah hal wajar. Ia tidak mempertimbangkan secara cermat kemungkinan para pejabat itu mempunyai konflik kepentingan dan berakibat dianggap salah di mata masyarakat dan elite politik. Sikap ini tidak pernah berubah sepanjang hidupnya," papar dia.

Dalam pidatonya pada persemian museum serangan 1 Maret 1994 di Yogyakarta, Soeharto mengatakan, "Kewajiban utama kita adalah merawat keluarga karena kita sudah banyak berbuat bagi negara dan bangsa."

"Berdasarkan falsafah hidupnya, ketika mempertimbangkan mana yang lebih penting antara kepentingan keluarga dan nilai-nilai antikorupsi, jelas bahwa ia menempatkan keluarga sebagai kepentingan paling tinggi," ucap Jusuf.
Soeharto, Tudingan Korupsi, dan Nilai Keluarga {EMBRG 98}Kelehaman utama Soeharto, menurut Jusuf Wanandi, adalah tidak pernah mengambil posisi yang tegas dalam penanganan korupsi. (Dok. Istimewa)
Prinsip itu sudah diterapkan sejak ia berdinas di militer. Pada 1948-1949, kata Jusuf, Soeharto memiliki reputasi buruk karena ia tak memberi laporan pertanggungjawaban pengelolaan gudang-gudang yang penuh barang yang diserahkan oleh Sultan Yogyakarta untuk mendukung perjuangan melawan Belanda.

Ketika bertugas di Semarang, pria kelahiran Kemusuk, Yogyakarta, itu pernah dipindahkan dari Kodam Diponegoro karena melakukan perdagangan barter dengan negara lain secara ilegal

Sebagai Gubernur Militer pada masa darurat perang 1957-1963, Soeharto bermasalah dengan Mabes AD karena praktek dan penyelundupan yang dilakukan bersama sejumlah pengusaha Tionghoa seperti Bob Hasan.

Ia kemudian dibebaskan dari jabatan panglima sebelum dikirim untuk mengikuti Kursus C di sekolah staf dan Komando AD (SSKAD, sekarang Seskoad) di Bandung, pada 1959.

Louise Williams, koresponden Sydney Morning Herald, dalam tulisannya berjudul 'Bussines as Usual' pada 14 Maret 1998, menggambarkan bahwa sistem Orde Baru yang diciptakan Soeharto tidak hanya menghilangkan iklim perbedaan pendapat.

Sistem ini juga menguntungkan bagi siapapun yang mampu memberikan dukungan. Bagi militer, Orba menawarkan kesempatan di dunia bisnis bagi para perwira. Bagi birokrat, struktur ini memberi peluang bagi tumbuhnya sogok-menyogok dan korupsi kecil-kecilan dalam setiap urusan rakyat banyak yang melibatkan Pemerintah. (arh)