Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi IV
Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo membantah lembaga itu dipakai buat kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia penunjukkan politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama KSP juga tidak terkait dengan agenda politik Jokowi.
"Tempat ini bukan institusi politik. Konsolidasi di KSP untuk memberikan capaian program pemerintah," ujar Eko di Gedung Bina Graha, Rabu (23/5).
Bantahan itu disampaikan menyikapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang menyatakan KSP saat ini merekrut orang-orang yang melekat sebagai tim sukses. Menurut Fadli lembaga itu sebaiknya dibubarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian IV KSP bidang Komunikasi Politik. Namun, dalam Pilpres 2014, ia salah satu anggota tim sukses pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Selain Ngabalin, KSP juga mengangkat mantan Komisioner KPU Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam).
Hal itu kemudian kembali dibantah Eko. Keberadaan Ngabalin dan tenaga ahli baru lainnya disebut menitikberatkan pada komunikasi politik pemerintah.
Eko menjelaskan Ngabalin awalnya tetap memberikan 'lamaran kerja' kepada sekretariat, sebelum akhirnya dipilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Tenaga Ahli Utama.
"Mengirimkan CV dan sebagainya tentu dilakukan. Dengan itu KSP mengangkat Ngabalin sebagai staf saya," ujarnya.
Ngabalin, kata Eko, dipilih karena dinilai memiliki kapasitas dalam komunikasi bersama kalangan santri. Politikus Partai Golkar ini merupakan seorang mubalig serta pemimpin pondok pesantren.
Ia sempat menjadi pimpinan Ponpes Nurul Falah Palu, Sulawesi Tengah, Ketua DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, serta Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.
"Kami memang untuk fungsi komunikasi politik dengan pesantren dan muslim masih diperlukan, tenaga ahli yang mempunyai jaringan ke situ. Dia passionnya di situ, kalau orang punya passion kerjanya enak," ucap Eko.
Di sisi lain, Ngabalin juga sosok yang dianggap emosional. Dia pernah hampir terlibat baku hantam dengan rekannya sesama anggota komisi I, Marzuki Darusman, pada 2007. Tak hanya itu, mantan Politikus Partai Bulan Bintang ini juga pernah dilaporkan ke polisi oleh Ketua Tim Hukum kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anthon Raharsun atas dugaan kampanye hitam.
Menanggapi hal itu, Eko menyatakan setelah menjadi Tenaga Ahli Utama Ngabalin harus mengikuti segala tata cara dan protokoler di lingkungan KSP dan Istana.
"Saya menerapkan semacam protokol yang sudah disepakati dalam KSP soal perilaku, etika dan sebagainya. Karena keberadaan KSP di lingkungan istana, tentu tenaga ahli harus mencerminkan sikap itu," Eko menegaskan.
(ayp)