ANALISIS
Ali Ngabalin, Jurus Jokowi Bangun Pondasi Lawan Oposisi
SAH | CNN Indonesia
Kamis, 24 Mei 2018 19:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ali Mochtar Ngabalin resmi menjadi pembantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan Istana Presiden. Ali didaulat masuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai staf ahli bidang komunikasi politik.
Masuknya Ali Ngabalin ke lingkaran Istana menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, politikus Partai Golkar itu dikenal berseberangan dengan Jokowi dan punya kedekatan dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Pada 2008, Ngabalin membesuk Habib Rizieq yang ditahan di Mapolda Metro Jaya terkait kasus bentrokan massa FPI dengan Aiansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB).
Ali Mochtar Ngabalin berorasi di hadapan massa 411 kala itu meminta Jokowi tidak mengorbankan 250 juta rakyat Indonesia hanya untuk Ahok yang sudah dianggap menistakan agama.
Kini, dengan masuknya Ngabalin ke dalam lingkungan Istana, politik Jokowi untuk menggaet kelompok muslim pun dinilai terlihat.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai tindakan Jokowi merangkul sejumlah tokoh golongan kanan sebagai upaya menutup celah serangan dari kelompok oposisi untuk menurunkan citra dan elektabilitasnya di pemilihan presiden mendatang. Selama ini, diakui Adi, sejak 2014 kelompok tersebut digunakan untuk melawan Jokowi.
"Saya melihatnya Pak Jokowi tidak ingin ada sedikit pun celah yang bisa dikapitalisasi kelompok oposisi sebagai alat untuk menjatuhkan dan meng-downgrade gitu," ujar Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/5).
Adi menilai celah yang kerap kali dieksploitasi kelompok oposisi adalah anggapan-anggapan bahwa Jokowi tidak dekat dengan umat Islam untuk menjatuhkan citra dan elektabilitas Jokowi di mata publik. Kini, lewat penggaetan tokoh dari golongan kanan menjadi upaya mematahkan pandangan bahwa Jokowi tidak bersahabat dengan umat Islam.
Adi menilai strategi Jokowi ini bisa menguntungkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut jelang Pilpres 2019. Setelah citra Jokowi yang dekat dengan umat islam terbangun, otomatis akan makin mendongkrak elektabilitasnya yang oleh sejumlah lembaga survei disebutkan masih kuat.
Jauh sebelum Ali Ngabalin masuk KSP, Jokowi telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) --kini berganti nama jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila--yang di dalamnya terdapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Ketum PB NU Said Aqil Siradj. Lalu mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban.
Hal senada dinilai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardhi dengan menyebut sejumlah tokoh golongan kanan yang dirangkul Jokowi dapat berdampak elektoral.
"Mungkin efek elektoralnya bisa bagus juga. Asumsinya, mereka didengar oleh publik atau komunitas muslim, dan Jokowi mau mendengarkan mereka. Ini persuasi tak langsung," ujar pria yang karib disapa Dodi tersebut.
Dodi bilang bertolak dari survei-survei sebelumnya, persepsi umat muslim memiliki efek elektoral. Hal itu yang saat ini sedang dimanfaatkan Jokowi dengan merangkul tokoh-tokoh tersebut.
"Hanya bertolak dari survei-survei sebelumnya bahwa persepsi sebagian pemilih muslim punya efek elektoral. Itu saja. Saya tak tahu persisnya, seberapa besar keuntungan elektoral yang bisa diraih. Sebab keuntungan elektoral tak hanya berarti penambahan suara, mempertahankan dukungan juga bisa dianggap keuntungan elektoral," tutur dia.
Di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi untuk mendekati umat Islam dengan merangkul tokoh golongan kanan masih belum cukup.
Pasalnya, tokoh-tokoh tersebut tidak merepresentasikan umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Upaya Jokowi tersebut tidak akan berdampak maksimal untuk menarik suara umat islam.
"Kalau kemudian Jokowi merekrut mereka untuk mendekatkan diri dengan Islam, bisa tapi tidak akan maksimal," ujar Hendri.
Ia menyatakan upaya yang lebih mudah menggaet massa Islam dalam Pilpres 2019 adalah dengan menunjukkan sifat-sifat ke-Islaman, dan berpihak pada kelompok Islam salah satunya lewat kebijakan.
Upaya Jokowi tersebut malah dinilai Hendri bertolak belakang dengan kebijakan Kementerian Agama baru-baru ini. Diketahui, Kementerian Agama merilis daftar mubalig yang bisa dirujuk sebagai pengisi pengajian atau tausiah.
"Blunder yang dilakukan Kementerian Agama dengan membuat list itu. Itu sama saja membuat barrier (tembok penghalang) antara Jokowi dengan umat," terang dia.
Di sisi lain, Adi Prayitno menilai Jokowi tepat dalam hal penunjukan Ngabalin sebagai staf ahli khusus komunikasi politik. Adi menilai Ali Mochtar Ngabalin yang juga pandai beradu argumen serta bersilat lidah itu bisa membantu Jokowi ditujukan untuk melawan kritik-kritik keras dari tokoh-tokoh oposisi seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Poin dari ini semua memang memasuki tahun politik, kegaduhan dan serangan politik yang dialamatkan kepada pak Jokowi ini harus diantisipasi dengan baik," terang Adi soal kehadiran Ali Ngabalin di lingkungan Istana.
(kid/gil)
Masuknya Ali Ngabalin ke lingkaran Istana menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, politikus Partai Golkar itu dikenal berseberangan dengan Jokowi dan punya kedekatan dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Pada 2008, Ngabalin membesuk Habib Rizieq yang ditahan di Mapolda Metro Jaya terkait kasus bentrokan massa FPI dengan Aiansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun hadir dalam serangkaian aksi 'benomor cantik' yang digawangi FPI demi menuntut proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Ali Mochtar Ngabalin berorasi di hadapan massa 411 kala itu meminta Jokowi tidak mengorbankan 250 juta rakyat Indonesia hanya untuk Ahok yang sudah dianggap menistakan agama.
Kini, dengan masuknya Ngabalin ke dalam lingkungan Istana, politik Jokowi untuk menggaet kelompok muslim pun dinilai terlihat.
"Saya melihatnya Pak Jokowi tidak ingin ada sedikit pun celah yang bisa dikapitalisasi kelompok oposisi sebagai alat untuk menjatuhkan dan meng-downgrade gitu," ujar Adi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (24/5).
Adi menilai celah yang kerap kali dieksploitasi kelompok oposisi adalah anggapan-anggapan bahwa Jokowi tidak dekat dengan umat Islam untuk menjatuhkan citra dan elektabilitas Jokowi di mata publik. Kini, lewat penggaetan tokoh dari golongan kanan menjadi upaya mematahkan pandangan bahwa Jokowi tidak bersahabat dengan umat Islam.
Adi menilai strategi Jokowi ini bisa menguntungkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut jelang Pilpres 2019. Setelah citra Jokowi yang dekat dengan umat islam terbangun, otomatis akan makin mendongkrak elektabilitasnya yang oleh sejumlah lembaga survei disebutkan masih kuat.
Jauh sebelum Ali Ngabalin masuk KSP, Jokowi telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) --kini berganti nama jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila--yang di dalamnya terdapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Ketum PB NU Said Aqil Siradj. Lalu mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban.
 Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, 7 Juni 2018 (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Hal senada dinilai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardhi dengan menyebut sejumlah tokoh golongan kanan yang dirangkul Jokowi dapat berdampak elektoral.
"Mungkin efek elektoralnya bisa bagus juga. Asumsinya, mereka didengar oleh publik atau komunitas muslim, dan Jokowi mau mendengarkan mereka. Ini persuasi tak langsung," ujar pria yang karib disapa Dodi tersebut.
Dodi bilang bertolak dari survei-survei sebelumnya, persepsi umat muslim memiliki efek elektoral. Hal itu yang saat ini sedang dimanfaatkan Jokowi dengan merangkul tokoh-tokoh tersebut.
"Hanya bertolak dari survei-survei sebelumnya bahwa persepsi sebagian pemilih muslim punya efek elektoral. Itu saja. Saya tak tahu persisnya, seberapa besar keuntungan elektoral yang bisa diraih. Sebab keuntungan elektoral tak hanya berarti penambahan suara, mempertahankan dukungan juga bisa dianggap keuntungan elektoral," tutur dia.
Di sisi lain, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi untuk mendekati umat Islam dengan merangkul tokoh golongan kanan masih belum cukup.
Pasalnya, tokoh-tokoh tersebut tidak merepresentasikan umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Upaya Jokowi tersebut tidak akan berdampak maksimal untuk menarik suara umat islam.
"Kalau kemudian Jokowi merekrut mereka untuk mendekatkan diri dengan Islam, bisa tapi tidak akan maksimal," ujar Hendri.
Ia menyatakan upaya yang lebih mudah menggaet massa Islam dalam Pilpres 2019 adalah dengan menunjukkan sifat-sifat ke-Islaman, dan berpihak pada kelompok Islam salah satunya lewat kebijakan.
Upaya Jokowi tersebut malah dinilai Hendri bertolak belakang dengan kebijakan Kementerian Agama baru-baru ini. Diketahui, Kementerian Agama merilis daftar mubalig yang bisa dirujuk sebagai pengisi pengajian atau tausiah.
"Blunder yang dilakukan Kementerian Agama dengan membuat list itu. Itu sama saja membuat barrier (tembok penghalang) antara Jokowi dengan umat," terang dia.
Di sisi lain, Adi Prayitno menilai Jokowi tepat dalam hal penunjukan Ngabalin sebagai staf ahli khusus komunikasi politik. Adi menilai Ali Mochtar Ngabalin yang juga pandai beradu argumen serta bersilat lidah itu bisa membantu Jokowi ditujukan untuk melawan kritik-kritik keras dari tokoh-tokoh oposisi seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Poin dari ini semua memang memasuki tahun politik, kegaduhan dan serangan politik yang dialamatkan kepada pak Jokowi ini harus diantisipasi dengan baik," terang Adi soal kehadiran Ali Ngabalin di lingkungan Istana.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK