Refly Harun: Kantor Staf Presiden Terlalu Politis
DZA | CNN Indonesia
Kamis, 24 Mei 2018 14:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Kantor Staf Presiden (KSP) sekarang terlalu politis dan terkesan mengakomodasi kepentingan politik daripada untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo.
Indikasinya adalah penambahan staf ahli presiden, termasuk di antaranya Ali Mochtar Ngabalin sebagai tenaga profesional baru dalam komunikasi politik kepada publik.
Refly tidak menampik bahwa pengangkatan staf baru di dalam KSP itu sah. Namun, Refly menilai KSP yang seharusnya membantu presiden dalam hal kebijakan pemerintahan, saat ini malah terkesan seperti tim kampanye yang dibuat oleh Presiden.
"Jadi KSP terlalu politis, seharusnya sebagai dapur presiden yang mengurusi kebijakan bukan dapur kampanye presiden," kata Refly saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/5).
Ngabalin direkrut menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Dia bekerja di bawah arahan dari pimpinannya, Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
Idealnya, menurut Refly, yang direkrut adalah orang-orang yang punya ahli dalam bidangnya. Sebaliknya, saat ini Refly menilai di lingkaran KSP lebih banyak diisi orang yang berlatar belakang punya kepentingan.
Ngabalin diangkat sebagai staf presiden bersama sejumlah tenaga profesional lainnya seperti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam).
Tenaga ahli baru lainnya ialah programer Novi Wahyuningsih sebagai Tenaga Ahli Muda Kedeputian IV (bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi) dan praktisi ekonomi Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis).
Ngabalin bakal membantu Kepala Staf Presiden Moeldoko berkomunikasi dengan masyarakat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan termasuk seluruh kebijakan serta program pemerintah selama ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pengangkatan Ngabalin sebagai salah satu staf ahli kepresidenan bermuatan politis. Fadli menuding KSP merekrut orang-orang yang lekat sebagai tim sukses (timses) pemenangan Joko Widodo.
"Jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut, orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu, karena dibiayai APBN," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5). (wis/gil)
Indikasinya adalah penambahan staf ahli presiden, termasuk di antaranya Ali Mochtar Ngabalin sebagai tenaga profesional baru dalam komunikasi politik kepada publik.
Refly tidak menampik bahwa pengangkatan staf baru di dalam KSP itu sah. Namun, Refly menilai KSP yang seharusnya membantu presiden dalam hal kebijakan pemerintahan, saat ini malah terkesan seperti tim kampanye yang dibuat oleh Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi KSP terlalu politis, seharusnya sebagai dapur presiden yang mengurusi kebijakan bukan dapur kampanye presiden," kata Refly saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (24/5).
Ngabalin direkrut menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Dia bekerja di bawah arahan dari pimpinannya, Deputi IV KSP Eko Sulistyo.
 Ali Mochtar Ngabalin. (detikcom) |
Ngabalin diangkat sebagai staf presiden bersama sejumlah tenaga profesional lainnya seperti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V (bidang politik dan pengelolaan isu Polhukam).
Tenaga ahli baru lainnya ialah programer Novi Wahyuningsih sebagai Tenaga Ahli Muda Kedeputian IV (bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi) dan praktisi ekonomi Hari Prasetyo sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III (bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis).
Ngabalin bakal membantu Kepala Staf Presiden Moeldoko berkomunikasi dengan masyarakat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan termasuk seluruh kebijakan serta program pemerintah selama ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pengangkatan Ngabalin sebagai salah satu staf ahli kepresidenan bermuatan politis. Fadli menuding KSP merekrut orang-orang yang lekat sebagai tim sukses (timses) pemenangan Joko Widodo.
"Jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut, orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu, karena dibiayai APBN," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5). (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK