Takjil #2019GantiPresiden dan Sepeda Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kegiatan pembagian takjil bertuliskan #2019GantiPresiden selama bulan Ramadan dinilai politis. Jika semangatnya memang berbagi, bumbu politis tak perlu disertakan. Senada, pembagian sepeda oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi diminta dijelaskan kepada publik agar tak memicu kontroversi.

Diketahui, sejumlah relawan membagi takjil secara gratis dengan stiker bertuliskan #2019GantiPresiden di area Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Rencananya, hal itu akan dilakukan beberapa hari selama bulan Ramadan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap pemberian takjil dengan stiker dengan slogan #2019GantiPresiden memiliki muatan politik. JK juga menyebut hal tersebut tidak etis mengingat bulan ini merupakan bulan suci Ramadhan.

Lihat juga: JK Kritik Pembagian Takjil Berlabel #2019GantiPresiden

Ia menilai muatan politis dalam pemberian sedekah atau bantuan selama bulan Ramadan adalah kampanye secara terselubung.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sering memberikan hadiah berupa sepeda kepada masyarakat dalam sejumlah kunjungan kerjanya kepada warga dalam bincang interaktif dengannya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Rahmat Subagja mengatakan Presiden Jokowi sebaiknya tidak melakukan bagi-bagi sepeda selama memasuki masa kampanye pemilihan Presiden. Meskipun, pembagian sepeda bukan bagian dari kampanye.

Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan pembagian takjil tidak perlu dikaitkan dengan gerakan politik seperti #2019GantiPresiden. Momentum bulan Ramadan sepatutnya tak dimanfaatkan untuk hal-hal di luar urusan hubungan dengan Tuhan.

Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Endro Priherdityo)

"Takjil itu seharusnya enggak harus dipersoalkan, enggak baik disangkutkan dengan ganti presiden, sedangkan ini bulan Ramadan seharusnya digunakan menjadi momen terbaik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan," kata dia, saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Senin (28/5).

Sementara, Emrus menilai kegiatan bagi-bagi sepeda yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda sudah dilakukan sejak dulu. Hal ini bukan bagian dari kampanye terselubung yang dilakukan oleh petahana.

Menurutnya, hanya orang-orang tertentu yang mengkaitkannya dengan hal politis. Padahal, tujuan pembagian sepeda tersebut adalah untuk digunakan oleh masyarakat karena ramah lingkungan.

Lihat juga: PKS Bantah Terkait Lagu 2019 Ganti Presiden

Terpisah, peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta Jokowi tak mengeluarkan kebijakan hanya untuk kepentingan kampanye terselubung.

"Jangan menggunakan kesempitan dalam kesempatan, program-program yang dikeluarkan jangan sampai mempunyai tujuan untuk pamrih, mendapatkan suara dari masyarakat dan ini harus dihindari," ujarnya, saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Senin (28/5).

Menurutnya, makna kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh Jokowi, seperti bagi-bagi sepeda, harus disampaikan kepada publik. Tujuannya, supaya tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat atau kelompok soal muatan politisnya.

Peneliti politik dari LIPI Siti Zuhro (tengah), di Jakarta, 2015. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Siti juga menghimbau kepada Jokowi untuk tidak menggunakan fasilitas dan uang negara untuk mencari suara.

"Tolong fasilitas negara dan uang negara tidak digunakan untuk mencari suara apalagi ini belum waktunya kampanye. Jadi Jokowi menanglah dengan satria," ucapnya.

Senada dengan Emrus, Siti juga menyarakan agar para elite politik untuk bisa menahan diri untuk tidak mencari suara karena belum waktunya.

Dengan kata lain, hal-hal yang berbau politis harus dihentikan sebelum kampanye bergulir secara resmi.

Lihat juga: Kaus #2019GantiPresiden Berujung Polemik Debat Pilgub Jabar

(arh)