Jokowi soal Eks Koruptor Nyaleg: Itu Hak Berpolitik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota lembaga legislatif (caleg).

"Itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak," kata Jokowi di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Ciracas, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/5).

Namun, Jokowi menyerahkan permasalahan larangan eks koruptor menjadi caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU berencana menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Langkah KPU tersebut menuai protes, dari pemerintah, Bawaslu dan DPR.

Lihat juga: KPU Akan Undang Parpol Sosialisasi Larangan Caleg Koruptor

Ketiga pihak itu menilai aturan dalam Peraturan KPU tersebut tak punya landasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tapi silakanlah KPU menelaah. Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan KPU bisa saja membuat aturan dengan memberikan tanda tertentu kepada mantan narapidana yang akan mencalonkan diri.

"Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Presiden.

Jokowi menegaskan hal itu sepenuhnya berada di tangan KPU untuk memutuskan aturan.

Lihat juga: Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

(ugo)