Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pengarah
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menilai polemik soal gaji Dewan Pengarah BPIP telah dipolitisasi.
Mahfud tak menunjuk siapa pihak yang melakukan politisasi. Tapi menurut dia, salah satu tujuan politisasi adalah untuk 'menghantam' Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Saya pikir ini politik. Saya kira yang mau dihantam Ibu Mega. Karena saya anggota, saya sering disebut. Wah saya enggak bisa nih, harus saya lawan," kata Mahfud dalam jumpa pers Kantor BPIP di Kompleks Wantimpres, Jakarta, Kamis (31/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018, Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp112 juta per bulan. Sedangkan Mahfud dan tujuh anggota Dewan Pengarah BPIP menerima gaji Rp100 juta per bulan.
Jumlah itu mendapat kritik dari sejumlah politikus. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana mengajukan uji materi Peraturan Presiden 42 Tahun 2018. Namun, kata Mahfud, Megawati menyikapi polemik itu hanya dengan tersenyum."Kalau urusan politik, Ibu Mega kemarin senyum-senyum," ujarnya.
Mahfud berulang kali menyampaikan gaji anggota Dewan Pengarah BPIP Rp5 juta. Sementara sejumlah pihak masih beranggapan pendapatan mereka mencapai Rp110 juta-Rp112 juta setiap bulan, sebagaimana diatur Perpres 42/2018.
Menyikapi itu, Mahfud mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi banyak hak keuangan lainnya yang tidak didetailkan dalam Perpres 42/2018.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga kesal ketika masih ada sejumlah pihak yang tak percaya jajaran BPIP sama sekali belum pernah digaji sejak dilantik Presiden Jokowi.
"Memang tidak pernah dari duit pribadi. Caranya kami minta swasta, kami diundang, kamu (swasta) yang adakan, kami hadir," ucapnya.
Cara itu, lanjut Mahfud, salah satunya dilakukan saat ia berpidato mengenai Pancasila untuk masyarakat Indonesia di New York beberapa waktu lalu.
Mahfud menyatakan ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk acara itu meski tak digaji.
"Saya diundang orang, punya tiket. Saya mampir ke Konjen, minta undang masyarakat karena saya mau bicara. Bukan menggunakan uang pribadi. Saya sudah ketemu Presiden, klir tidak ada masalah," kata Mahfud.
(wis)