Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari fraksi
PDIP, Masinton Pasaribu, menyayangkan tindakan anggota partainya di Bogor yang mendatangi kantor surat kabar
Radar Bogor dan terlibat kericuhan di sana.
Masinton mengatakan itu adalah tindakan refleks dari kader menyikapi judul berita utama yang dimuat harian lokal tersebut.
"Itu bentuk spontanistas. Ya tentu kami menyayangkan lah. Seharusnya kan bisa menjaga diri," kata Masinton di Gedung Filateli Jakarta, Kamis (31/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masinton mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tidak pernah menginstruksikan kepada anggota partai tersebut mengedepankan tindakan kekerasan. Dia pun meminta agar kader di daerah untuk mengedepankan duduk bersama.
""Ya, ini kan peristiwa nya di Bogor ya, nanti kami terus kan kepada teman-teman di Bogor supaya mereka melakukan upaya-upaya dialog," ujar pria yang duduk di Komisi III DPR tersebut.
Sementara itu, menanggapi pemberitaan media yang menyulut emosi kader partainya, Masinton menganggap hal itu adalah hal yang berlebih. Ia meminta media massa untuk membedakan opini dan realitas fakta di lapangan terkait pemberitaan mengenai gaji Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebelumnya para kader PDIP di Bogor tak senang dengan judul
headline surat kabar tersebut yang bertuliskan 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta'. Sekitar seratus orang kader dan simpatisan PDIP mendatangi kantor media Radar Bogor yang berada di Jalan KH. R. Abdullah Bin Muhammad Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (30/5).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka berang karena judul pemberitaan yang diterbitkan Radar Bogor pada edisi hari tersebut.
"Yang disebut ongkang-ongkang kaki, masa memang hanya simsalabim lalu bisa gitu, kan enggak. Itu kan di BPIP ini mengabdi," kata Masinton.
Lagipula, sambungnya, besaran hak keuangan yang diterima Megawati sebagai ketua dewan pengarah BPIP itu keputusan negara. Masinton menegaskan Megawati tak ikut campur tangan dalam menentukan besaran hak keuangan yang diterima.
"Dan negara memberi fasilitas kepada tokoh bangsa untuk mengabdi terkait Pancasila. Itu bukan permintaan tokoh yang di BPIP. Tapi itu pemberian negara, kepada tokoh yang membaktikan dirinya bagi ideologi Pancasila," kata anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bogor Atty Somaddikarya membantah ada pemukulan saat kader-kadernya memprotes pemberitaan di kantor Radar Bogor. Namun, Atty mengakui massa PDIP emosional.
Pernyataan tersebut menanggapi kesaksian Pemimpin Redaksi
Radar Bogor Tegar Bagja yang menyebut ada salah satu stafnya yang mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan. Menurut Tegar, peristiwa itu terjadi di belakang Aula Radar Bogor pada Rabu (30/5).
"Pemukulan staf itu tidak benar. Kalaupun ada [pemukulan] maka divisum dan dibuktikan secara hukum. Semua sudah duduk bersama dan klir," kata Atty kepada
CNNIndonesia.com. (kid)