Pengamat: Komunikasi Anies-Bawahan Buruk soal Pohon Plastik
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Senin, 04 Jun 2018 09:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno memiliki jawaban yang sama terkait pohon imitasi yang dipajang di trotoar jalan protokol dan halaman Balai Kota. Keduanya menyebut penanaman pohon berbahan plastik itu tanpa koordinasi.
Sandi menyebut pohon imitasi itu merupakan aset Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat. Menurutnya hal itu sebatas inisiatif Sudin, tanpa sepengetahuan kepala dinas apalagi gubernur.
Akibat koordinasi yang kurang, kata Sandi, inisiatif tersebut justru menimbulkan polemik dan direspons negatif oleh publik.
"Kadang-kadang inisiatif tersebut ada yang tidak terpikirkan dengan baik dan kami beri pengertian ke mereka, bahwa kalau mereka mengambil inisiatif itu lebih baik disosialisasi dulu ke kepala dinasnya," kata Sandi.
Anies juga menyebut tindakan penanaman pohon imitasi itu adalah tindakan ngawur. Dia menyatakan tak mengetahui siapa yang memiliki ide pemasangan pohon imitasi itu.
"Enggak tahu ide siapa, ada petugas Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat tanpa pemberitahuan dan izin. Makanya langsung dicabut," kata Anies, Jumat (1/6).
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyebut Pemprov DKI saat ini memang mengalami pola manajemen komunikasi yang buruk antara atasan dan bawahannya.
Menurutnya, baik Anies maupun Sandi tak bisa membawa komunikasi yang seimbang dengan bawahannya. Sementara bawahannya juga tak bisa membaca narasi yang diinginkan Anies maupun Sandi sebagai pemimpin mereka.
"Manajemen komunikasi di pemerintahan ini buruk, terburuk menurut saya," kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Minggu (3/6).
Tak hanya manajemen komunikasi, Emrus juga menilai keduanya jarang melakukan sosialiasi terkait harapan dan kebijakan Pemprov DKI. Anies tampak santun, namun kata Emrus, kesantunan itu justru tampak tidak tegas dengan kebijakannya sendiri.
"Harus tegas, kalau memang ada bawahnnya yang melanggar atau membuat kebijakan menyeleneh ya diganjar, ditindak, jangan hanya menyalahkan di depan media, bilang tidak tahu, tidak koordinasi dengan saya, kan dia posisi sebagai Gubernur, tertinggi loh," katanya.
Emrus berpendapat Pemprov DKI Jakarta saat ini tak menunjukan gaya komunikasi dua arah, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Menurutnya, mereka seolah berjalan sendiri dan baru ditindak ketika muncul protes dari masyarakat.
"Mungkin mereka memang tak ada komunikasi dua arah, atau satu arah, maka hasilnya ya seperti itu," katanya.
Emrus menyarankan Anies dan Sandi agar memperkuat manajemen komunikasi di pemerintahan.
Dia pun menyarankan agar Anies-Sandi bisa menyelidiki dan membongkar dana yang digunakan oleh Pemprov untuk 'menanam' pohon imitasi itu.
"Bisa raih predikat WTP, tapi soal dana imitasi pohon ini kok tidak jelas. Harus jelas dong, kalau tidak tahu ya bongkar, buka lebar-lebar ke masyarakat," katanya.
(pmg/asa)
Sandi menyebut pohon imitasi itu merupakan aset Suku Dinas Perindustrian dan Energi (Sudin PE) Jakarta Pusat. Menurutnya hal itu sebatas inisiatif Sudin, tanpa sepengetahuan kepala dinas apalagi gubernur.
Akibat koordinasi yang kurang, kata Sandi, inisiatif tersebut justru menimbulkan polemik dan direspons negatif oleh publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak tahu ide siapa, ada petugas Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat tanpa pemberitahuan dan izin. Makanya langsung dicabut," kata Anies, Jumat (1/6).
 Pohon imitasi di depan Balai Kota Jakarta. (CNN Indonesia TV) |
Tak hanya manajemen komunikasi, Emrus juga menilai keduanya jarang melakukan sosialiasi terkait harapan dan kebijakan Pemprov DKI. Anies tampak santun, namun kata Emrus, kesantunan itu justru tampak tidak tegas dengan kebijakannya sendiri.
"Harus tegas, kalau memang ada bawahnnya yang melanggar atau membuat kebijakan menyeleneh ya diganjar, ditindak, jangan hanya menyalahkan di depan media, bilang tidak tahu, tidak koordinasi dengan saya, kan dia posisi sebagai Gubernur, tertinggi loh," katanya.
Emrus berpendapat Pemprov DKI Jakarta saat ini tak menunjukan gaya komunikasi dua arah, dari atas ke bawah atau sebaliknya. Menurutnya, mereka seolah berjalan sendiri dan baru ditindak ketika muncul protes dari masyarakat.
"Mungkin mereka memang tak ada komunikasi dua arah, atau satu arah, maka hasilnya ya seperti itu," katanya.
Emrus menyarankan Anies dan Sandi agar memperkuat manajemen komunikasi di pemerintahan.
Dia pun menyarankan agar Anies-Sandi bisa menyelidiki dan membongkar dana yang digunakan oleh Pemprov untuk 'menanam' pohon imitasi itu.
"Bisa raih predikat WTP, tapi soal dana imitasi pohon ini kok tidak jelas. Harus jelas dong, kalau tidak tahu ya bongkar, buka lebar-lebar ke masyarakat," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK