Jokowi Naikkan Tunjangan Babinsa, Bantah Tudingan Politis

Christie Stefanie & Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Selasa, 05/06/2018 23:21 WIB
Jokowi Naikkan Tunjangan Babinsa, Bantah Tudingan Politis Presiden Joko Widodo menyatakan kenaikan tunjangan itu murni buat meningkatkan taraf hidup aparat yang bertugas sebagai Babinsa. (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyetujui peningkatan pendapatan operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa) mulai Juli mendatang. Kenaikan tunjangan itu mencapai 771 persen.

"Nanti Juli ada kenaikan pendapatan operasional yang biasanya per bulan terendah itu Rp310 ribu, menjadi Rp2,7 juta per bulan. Ini melompat 771 persen," kata Jokowi di Mabes TNI, Selasa (5/6).

Presiden Jokowi menyampaikan pendapatan operasional tertinggi Babinsa selama ini diterima Rp1,335 juta naik menjadi Rp3,6 juta per bulan.


Pernyataan itu disambut sorak sorai jajaran petinggi TNI yang hadir di sana. Jokowi meyakini meski Babinsa tak hadir dalam buka puasa bersama tadi tapi kabar baik ini telah disampaikan kepada mereka.


"Tapi saya kira, seluruh Babinsa yang mendengar pengumuman ini akan sangat bergembira, terutama yang berada di pelosok-pelosok," kata Presiden.

Walau demikian, Presiden Jokowi menolak anggapan kebijakannya adalah langkah politis.

"Yang namanya TNI-Polri itu politik negara. Enggak boleh ke mana-mana. Sudah jelas," kata Jokowi.

Hal itu juga sudah ia tekankan langsung kepada Kapolri Tito dan Panglima Hadi beserta jajarannya. Presiden Jokowi menegaskan kenaikan pendapatan operasional murni guna meningkatkan taraf hidup aparat yang berada di garis depan pertahanan masyarakat.


"Mereka paling depan, bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah, desa, pelosok, dan pinggiran. Jadi, diberikan tunjangan lebih," kata Jokowi.

Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran Babinsa dapat bekerja lebih baik dan konkret di tempat masing-masing karena pendapatan per bulannya telah meningkat.

Anggota TNI bertugas sebagai Babinsa diharapkan lebih giat setelah mendapat kenaikan tunjangan. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Bantah Kebijakan Politis

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membantah keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kepada seluruh aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjelang tahun politik 2019. Menurut dia, personel TNI maupun Polri wajib netral selama penyelenggaraan Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 mendatang

"Tidak ada (terkait tahun politik), tidak ada ya, kan sudah disampaikan bahwa TNI dan Polri itu netral dan politik negara," kata Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu mengatakan kenaikan tunjangan semata-mata demi meningkatkan kinerja para Babinsa, yang tersebar di seluruh desa di Indonesia.


Hal itu tak lepas dari fungsi Babinsa sebagai garda terdepan satuan teritorial TNI AD paling yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Jadi, 3 juta ini adalah yang harus kita syukuri karena Babinsa adalah bagian dari TNI yang tugas langsung di depan sebagai tiga pilar kekuatan," ujarnya.

Seperti diketahui, tugas Babinsa sendiri telah diatur Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 dimana seorang Bintara Pembina Desa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer.

Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya.

Hadi lantas berpesan kepada seluruh Babinsa dapat melayani masyarakat dibidang pelayanan keamanan dengan sepenuh hati saat tunjangan tersebut resmi dinaikan.


"Kemudian tamu-tamu yg datang ke desa atau RT tentunya harus lapor 1 x 24 jam. ini lebih intens. Kemarin sudah, nanti akan digiatkan lagi," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menaikan tunjangan para Babinsa di tanah air. Ia mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah tersebut demi kesejahteraan Babinsa.

"Seharusnya dari dulu lah Babinsa-babinsa itu, gaji-gaji tentara di level bawah itu dinaikkan. Alhamdulillah baru saat ini gaji para Babinsa dan perwira bawah itu naik hampir 700 persen. Kami dari DPR mendukung penuh karena bagaimanapun prajurit-prajurit itu harus disejahterakan hidupnya," ungkapnya.


Selain itu, ia mendorong agar presiden Jokowi turut menaikan tunjangan Bintara Pembina Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkantobmas) yang dibawah Kepolisian untuk dinaikan.

Meski begitu, Bamsoet optimis kenaikan tunjangan Babinkantibmas akan perlahan-lahan dinaikan oleh presiden Jokowi terganung dengan situasi perekonomian negara kedepannya.

"Semua yang berhubungan langsung di masyarakat sebagai ujung tombak keamanan dan menjaga kemanan dan ketertiban itu harus disesuaikan gaji dengan kondisi dan situasi ekonomi saat ini," pungkasnya. (ayp/ayp)