Kemendagri Sebut THR PNS dari APBD Diterapkan Sejak 2016

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 08/06/2018 03:12 WIB
Kemendagri Sebut THR PNS dari APBD Diterapkan Sejak 2016 Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil di daerah yang bersumber dari APBD telah diterapkan sejak 2016 lalu. THR itu diberikan kepada kepala daerah, PNS, anggota TNI dan Polri, serta anggota DPRD.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah agar menganggarkan sebagian APBD untuk membayar THR Idulfitri tahun ini kepada PNS.

"Pada dasarnya kebijakan pemberian THR telah diterapkan sejak tahun 2016," ucap Syarifuddin melalui siaran pers, Kamis (7/6).


Syarifuddin menegaskan bahwa pembayadan THR PNS menggunakan APBD adalah amanat Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2018 yang terbit 23 Mei lalu. Kemudian, Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran sebagai turunan dari PP. Karenanya, Setiap pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota wajib melaksanakan norma tersebut, yaitu menggunakan APBD untuk membayar THR PNS masing-masing.
"Dengan demikian, pembayaran THR PNS daerah menjadi tanggung jawab APBD," ucap Syarifuddin.

Syarifuddin lalu mengatakan bahwa anggaran untuk PNS daerah juga telah diperhitungkan dalam perancangan APBN 2018. Total jumlah anggaran gaji untuk PNS daerah mencapai Rp194,95 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk berbagai tunjangan atau tidak hanya gaji pokok.

"Yang meliputi penghitungan gaji PNS daerah dan tunjangan yang melekat untuk 13 bulan dan gaji keempat belas/THR (sebesar Rp12 triliun," imbuh Syarifuddin.
Sebelumnya, Syarifuddin menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah menganggarkan THR untuk PNS dari APBD. Hal itu merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri dengan seluruh pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah.

"Sampai dengan hari ini Rabu 6 Juni 2018 pukul 10.00 WIB, Seluruh daerah (542) telah menganggarkan THR dalam APBD masing-masing daerah," katanya.

Dari 542, 384 daerah atau 70,85 persen yang terdiri dari 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten sudah dan/atau menjadwal pembayaran sampai dengan Rabu (6/6). (age/age)