JK Minta Pemda Sampaikan Langsung Jika Tak Bisa Bayar THR PNS

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah daerah menyampaikan langsung pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tak sanggup membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Sejumlah daerah sebelumnya disebut kesulitan membayarkan THR dan gaji ke-13 PNS lantaran tak semuanya memiliki anggaran.

"Kalau memang tidak bisa, sampaikan pada pegawai bahwa pemda tidak sanggup. Pusat kan sebenarnya sudah mengalokasikan, tapi jangan lupa sudah lebih tinggi alokasi pemda dibanding pusat," ujar JK di istana wakil presiden, Jakarta, Selasa (5/6).

Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengantisipasi kesulitan pemda dengan menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun ini jumlah alokasi DAU mencapai Rp401,48 triliun atau naik 0,72 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp398,58 triliun.

Lihat juga: Demi THR, Kemdagri Minta Sri Mulyani Percepat Transfer Daerah

JK juga meminta pemda lebih kreatif dengan menghemat pengeluaran seperti perjalanan dinas, biaya rapat, maupun biaya lain agar bisa membayarkan THR.

"Kalau semua pemda mengeluh, buat apa ada otonomi? Otonomi itu kan maknanya agar pemda itu bisa mandiri," katanya.

Pemerintah tahun ini akan menggelontorkan THR dan gaji ke-13 bagi PNS. Untuk THR bagi PNS, pensiunan, polri, dan TNI, anggaran yang digelontorkan Rp35,76 triliun.

Lihat juga: Sandi Tak Larang Ketua RT Minta Jatah THR ke Pengusaha

Sementara untuk gaji ke-13, tunjangan kinerja dan pensiun ke-13 besaran dana yang akan digelontorkan masing-masing mencapai Rp5,25 triliun, Rp5,79 trilun, Rp6,85 triliun. (age/age)