Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menilai wacana pencalonan Ketua Dewan Kehormatan PAN
Amien Rais sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019, merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dibatasi. Namun, saat ini Indonesia disebut butuh pemimpin yang segar.
"Melihat situasi Indonesia kita hari ini, yang kita butuhkan sekarang ini adalah lahirnya pemimpin
fresh, yang bisa merangkul semua pihak," kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (11/6).
"Bukan malah membuat Indonesia kita ini semakin terkotak-kotak, dan masuk ke dalam jurang perbedaan dan polarisasi yang semakin dalam," imbuh dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jansen wacana pencapresan Amien tidak dapat disamakan dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang kini kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu melawan partai penguasa.
Mahathir, kata dia, telah memiliki rekam jejak memimpin pemerintahan di eksekutif selama 22 tahun, sementara Amien belum memiliki pengalaman tersebut. Kesamaan keduanya disebut hanya pada usia yang sama-sama sudah tua.
"Pascapensiun, Mahathir melihat negaranya (Malaysia) terpuruk, maka dia maju lagi, 'turun gunung' lagi untuk memperbaikinya dan berhasil kembali mendapat mandat dari rakyat. Jadi, beda, lah, pak Amien ini dengan Mahathir," katanya.
Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai wacana Amien menjadi capres sebagai dinamika berdemokrasi. Demokrat, kata dia menghormati keinginan tersebut.
"Tapi di sisi lain, pak Amien Rais juga harus berjuang mengumpulkan suara 20 persen sebagai syarat maju pilpres," kata Ferdinand terpisah.
Nama Amien, kata dia, belum pernah muncul dalam pembahasan internal di Partai Demokrat. Meski ada kemungkinan maju, dia menilai peluang Amien cenderung sulit karena polarisasi kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Wacana Amien Rais menjadi capres ini sudah mendapat lampu hijau dari PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya telah membuka peluang untuk hal itu meski rapat kerja nasional PAN menunjuknya maju sebagai capres PAN.
"Tetapi siapa pun yang ingin mengambil kader terbaik PAN, siapa saja, saya ikhlas," kata Zulkifli di kediamannya, Jakarta, Sabtu (9/6).
Untuk mewujudkan itu, PAN sebagai partai pengusung minimal harus mampu membangun koalisi untuk memenuhi syarat
presidential treshold sebesar 25 persen dari suara nasional di Pileg 2014, atau 20 persen kursi di parlemen.
(wis)