Gerindra Berencana Laporkan Nuruzzaman ke Polisi

Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Rabu, 13/06/2018 16:46 WIB
Gerindra Berencana Laporkan Nuruzzaman ke Polisi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra mengancam akan melaporkan Mohammad Nuruzzaman, Wakil Sekretaris Jenderal yang mundur dari partai berlambang kepala burung garuda itu ke polisi bila tidak meminta maaf kepada kader Gerindra.

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan saat ini lembaga advokasi Gerindra sedang mempelajari pernyataan di berbagai media yang disebut dari Nurruzzaman.

Habiburokhman pernyataan Nuruzzaman berisi fitnah yang teramat keji terhadap pengurus dan institusi Partai Gerindra antara lain mengatakan Gerindra corong kebencian.


"Jika benar yang bersangkutan mengatakan hal itu maka kami memberikan kesempatan 3 x 24 jam kepadanya untuk meralat ucapan tersebut dan sekaligus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader partai Gerindra," kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/6).


Habiburokhman mengatakan jika tenggat waktu tersebut diabaikan Gerindra akan menggunakan hak hukum untuk melaporkan secara pidana dan menggugat secara perdata.

"Reputasi dan nama baik Gerindra sebagai partai pembela rakyat kami bangun dengan keringat, darah dan airmata selama lebih sepuluh tahun dan tidak akan kami biarkan tercoreng oleh siapapun," katanya.

Nuruzzaman mundur dari jabatannya sebagai Wasekjen Partai Gerindra karena kecewa atas manuver politik Gerindra, termasuk yang dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Ia mengaku kecewa dengan sindiran Zon pada Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang hadir dalam Forum Global Yahudi Amerika di Yerusalem.

Kekecewaan itu disampaikan Nuruzzaman lewat sebuah surat terbuka, yang juga dibaca CNNIndonesia.com.

Nuruzzaman juga mengaku bahwa dirinya kcewa ketika pengurus Gerindra liar ikut menari di atas isu SARA saat proses Pilkada DKI Jakarta 2017. Atas dasar itu, sambung Nuruzzaman, dirinya sudah memiliki keinginan mundur sejak Desember 2017.