Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika
Rudiantara menyatakan pemerintah tidak terlibat dalam pembekuan akun
twitter politisi
Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, @LawanPoLitikJKW.
Walaupun secara teknis pemerintah bisa melaporkan dan meminta twitter untuk membekukan akun berkonten negatif, tapi yang terjadi pada akun Ferdinand murni kebijakan internal twitter.
"Tidak ada meminta ke Twitter untuk
take down atau suspensi walau secara teknis bisa. Tapi saya tegaskan pemerintah tidak ada campur tangan," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (15/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akun twitter milik Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean sempat dibekukan. Ferdinand menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pembekuan tersebut karena dia selama ini merasa kritis dengan pemerintah.
Akun dengan nama @LawanPoLitikJKW itu kini telah aktif kembali.
Rudiantara mengatakan pembekuan tersebut kemungkinan disebabkan dua faktor. Pertama, ada laporan dari komunitas atau organisasi masyarakat yang merasa isi akun tersebut berkonten negatif.
Kedua, pembekuan sendiri yang dilakukan oleh pemilik akun. "Bisa saja orang itu suspend akunnya sendiri. Bisa saja saya punya akun saya saya bekukan sendiri. Jadi banyak faktor, tidak melulu pemerintah," katanya.
Rudiantara mengatakan agar ke depan kasus pembekuan akun twitter tidak terjadi lagi dia minta masyarakat bijak dalam menggunakan sosial media.
(agt/gil)