Walaupun secara teknis pemerintah bisa melaporkan dan meminta twitter untuk membekukan akun berkonten negatif, tapi yang terjadi pada akun Ferdinand murni kebijakan internal twitter.
"Tidak ada meminta ke Twitter untuk take down atau suspensi walau secara teknis bisa. Tapi saya tegaskan pemerintah tidak ada campur tangan," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (15/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akun twitter milik Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean sempat dibekukan. Ferdinand menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pembekuan tersebut karena dia selama ini merasa kritis dengan pemerintah.
Akun dengan nama @LawanPoLitikJKW itu kini telah aktif kembali.
[Gambas:Twitter]
Rudiantara mengatakan pembekuan tersebut kemungkinan disebabkan dua faktor. Pertama, ada laporan dari komunitas atau organisasi masyarakat yang merasa isi akun tersebut berkonten negatif.
Rudiantara mengatakan agar ke depan kasus pembekuan akun twitter tidak terjadi lagi dia minta masyarakat bijak dalam menggunakan sosial media.