Jelang Tahun Politik, Wiranto Ingin Data Kependudukan Aman
CNN Indonesia
Selasa, 31 Okt 2017 00:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersoalkan permasalahan data kependudukan yang masih belum selesai jelang tahun politik, Pilkada serentak 2018 dan Pemilu nasional 2019.
"Saya ingin supaya permasalahnlan e-KTP ini jelas selesai ya, mengapa, karena dia menyangkut banyak hal, persiapan pilkada 2018, menyangkut pilpres, wapres dan pileg, pilpres 2019," tegas Wiranto dalam rapat terbatas tingkat menteri untuk membahas masalah KTP elektronik (E-KTP) di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/10).
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Dalam ratas tersebut, Wiranto memerintahkan kementerian terkait segera menuntaskan permasalahan yang menyangkut e-KTP tersebut. Masalah tersebut di antaranya persoalan tender, lelang, hingga permasalahan teknis lainnya.
"Hal-hal yang menghambat ayo kita pecahkan bersama, sudah ada jalan keluarnya, ternyata dari masukan berbagai pihak kita bisa memastikan bahwa pilkada, pilpres, kita harapkan e-KTP selesai tuntas," tutur Wiranto.
Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu menyatakan fokus utama mempersiapkan data kependudukan dan e-KTP adalah untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Pasalnya, jika permasalahan e-KTP tidak bisa diselesaikan akan memperanguhi jumlah pemilih dalam pilkada 2018.
"Jumlah pemilih kan harus lengkap, persyaratannya kan KTP-KTP itu. Kalau belum selesai kan perhitungannya jadi salah," ujarWiranto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkilah salah satu kendala perekaman e-KTP saat ini adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Menurutnya kendala tersebut tidak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi harus ada peran aktif dari masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut.
"Kalau masyarakatnya enggak mau datang dari luar negeri, kan enggak bisa kita door to door. Apartemen saja kita enggak bisa door to door. Tergantung proaktif mereka," ujar Tjahjo.
Tjahjo pun mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut untuk tidak hadir secara tiba-tiba saat pelaksanaan pemungutan suara. Jika mereka belum merekam data E-KTP, tidak akan masuk ke dalam data pemilih.
"Mereka kalau mau nyoblos besok jangan kayak DKI kemarin, tahu-tahu pulang ke TPS. Ya, datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double," katanya.
Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 wilayah yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 itu dilakukan serentak pada 27 Juni.
"Saya ingin supaya permasalahnlan e-KTP ini jelas selesai ya, mengapa, karena dia menyangkut banyak hal, persiapan pilkada 2018, menyangkut pilpres, wapres dan pileg, pilpres 2019," tegas Wiranto dalam rapat terbatas tingkat menteri untuk membahas masalah KTP elektronik (E-KTP) di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/10).
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Wiranto. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati) |
"Hal-hal yang menghambat ayo kita pecahkan bersama, sudah ada jalan keluarnya, ternyata dari masukan berbagai pihak kita bisa memastikan bahwa pilkada, pilpres, kita harapkan e-KTP selesai tuntas," tutur Wiranto.
"Jumlah pemilih kan harus lengkap, persyaratannya kan KTP-KTP itu. Kalau belum selesai kan perhitungannya jadi salah," ujarWiranto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkilah salah satu kendala perekaman e-KTP saat ini adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Menurutnya kendala tersebut tidak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi harus ada peran aktif dari masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut.
"Kalau masyarakatnya enggak mau datang dari luar negeri, kan enggak bisa kita door to door. Apartemen saja kita enggak bisa door to door. Tergantung proaktif mereka," ujar Tjahjo.
Tjahjo pun mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut untuk tidak hadir secara tiba-tiba saat pelaksanaan pemungutan suara. Jika mereka belum merekam data E-KTP, tidak akan masuk ke dalam data pemilih.
"Mereka kalau mau nyoblos besok jangan kayak DKI kemarin, tahu-tahu pulang ke TPS. Ya, datanya enggak ada dong. Harus mulai sekarang rekam data supaya jangan double," katanya.
Pilkada serentak 2018 akan digelar di 171 wilayah yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pemungutan suara Pilkada 2018 itu dilakukan serentak pada 27 Juni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK