Politikus PKS Usul Jokowi Nonaktifkan Yahya Staquf
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 15 Jun 2018 21:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PKS Nasir Djamil mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menonaktifkan sementara Yahya Cholil Staquf dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Hal itu terkait kehadiran Katib Aam PBNU itu dalam konferensi tahunan forum global AJC di Israel. Menurutnya Yahya tidak bisa berdalih kedatangannya atas nama pribadi.
"Enggak bisa juga kemudian membawa atas nama pribadi karena punya embel-embel lain. Nah karenanya saya sih berharap barang kali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden," kata Nasir di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Jumat (15/6).
Penonaktifan sementara itu, kata Nasir, dapat meredam polemik yang terjadi di masyarakat sekaligus meredakan tudingan negatif kepada pemerintah.
"Bukan berarti Presiden Jokowi ingin buang badan. Tapi ini penting buat saya untuk meredakan, klarifikasi," katanya.
Dengan penonaktifan sementara, lanjutnya, juga dapat menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa semua pihak harus hati-hati terhadap Israel. Sebab Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
"Kita tidak antihubungan. Karena pada siapapun kita berhubungan. Tapi kita sadar bahwa Israel itu penjajah," katanya.
Lebih lanjut Nasir juga setuju dengan usulan kepada MUI agar mengeluarkan fatwa untuk berpergian ke Israel. Itu menurutnya sekaligus bentuk kepedulian dan pembelaan kepada Palestina.
Selain itu, Yahya juga diminta memberikan klarifikasi secara jujur terkait kunjungannya ke Israel, baik pertemuan informal maupun pertemuannya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Sebelumnya Yahya Staquf, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus Katib Aam PBNU lewat suratnya menegaskan dirinya pergi ke Israel atas nama pribadi.
"Senyatanya, saya datang kesini bukan atas nama Indonesia, negeri asal saya, bukan pula atas nama Nahdlatul Ulama, organisasi tempat saya mengabdi. Saya datang atas nama kegelisahan dan kesedihan saya pribadi. Kegelisahan dan kesedihan yang tumbuh diatas kesaksian saya akan penderitaan orang-orang Palestina," tulis Yahya dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com.
(ugo/gil)
Hal itu terkait kehadiran Katib Aam PBNU itu dalam konferensi tahunan forum global AJC di Israel. Menurutnya Yahya tidak bisa berdalih kedatangannya atas nama pribadi.
"Enggak bisa juga kemudian membawa atas nama pribadi karena punya embel-embel lain. Nah karenanya saya sih berharap barang kali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden," kata Nasir di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Jumat (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan berarti Presiden Jokowi ingin buang badan. Tapi ini penting buat saya untuk meredakan, klarifikasi," katanya.
Lebih lanjut Nasir juga setuju dengan usulan kepada MUI agar mengeluarkan fatwa untuk berpergian ke Israel. Itu menurutnya sekaligus bentuk kepedulian dan pembelaan kepada Palestina.
Selain itu, Yahya juga diminta memberikan klarifikasi secara jujur terkait kunjungannya ke Israel, baik pertemuan informal maupun pertemuannya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu.
Sebelumnya Yahya Staquf, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, sekaligus Katib Aam PBNU lewat suratnya menegaskan dirinya pergi ke Israel atas nama pribadi.
"Senyatanya, saya datang kesini bukan atas nama Indonesia, negeri asal saya, bukan pula atas nama Nahdlatul Ulama, organisasi tempat saya mengabdi. Saya datang atas nama kegelisahan dan kesedihan saya pribadi. Kegelisahan dan kesedihan yang tumbuh diatas kesaksian saya akan penderitaan orang-orang Palestina," tulis Yahya dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK