Persoalkan Aturan, Gerindra Belum Bicara Netralitas Iriawan

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Kamis, 21/06/2018 07:11 WIB
Persoalkan Aturan, Gerindra Belum Bicara Netralitas Iriawan Gerindra menyebut ada aturan yang dilanggar dalam penunjukkan Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra menyatakan tetap menolak pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Gerindra Habiburokhman mengatakan pemerintah melanggar undang-undang saat memutuskan mengangkat Iriawan buat mengisi jabatan itu.

"Sebetulnya apa yang kita persoalkan sama dengan yang dipersoalkan banyak orang. Ini soal bagaimana kita mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Habiburokhman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).

Menurut Habiburokhman, pemerintah melanggar dua undang-undang saat mengangkat Iriawan menjadi Penjabat Sementara Gubernur Jabar, yakni undang-undang Pilkada dan Polri.


Dalam beleid Pilkada, Kementerian Dalam Negeri seharusnya menunjuk pejabat tinggi madya untuk menjabat sebagat Plt Gubernur. Sementara UU Polri, kata dia, melarang personel aktif untuk merangkap jabatan.

Selain perundangan, Habiburokhman menyampaikan pemerintah telah mengesampingkan pernyatakan Ombudsman RI (ORI) yang menyebut pelantikan anggota Polri atau TNI menduduki jabatan sipil tergolong tindakan maladministrasi. Ombudsman menyatakan pelantikan sejumlah personel Polri sebagai Plt Gubernur di sejumlah daerah masih sebatas usulan.

"Sehingga bagi kami sudah sangat jelas dari hulu ke hilirnya tidak bisa diteruskan kebijakan ini," ujarnya.

Terkait dengan sikap pemerintah mengabaikan pernyataan ORI, Habiburokhman juga mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan.
 

Sebab, ia menilai penonaktifan Tjahjo sejalan dengan penyataan ORI ketika menangani laporan dugaan maladministrasi dalam penataan kawasan Tanah Abang, yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno.

Dalam kasus itu, ORI mendesak Anies-Sandi dinonaktifkan sebagai kepala daerah jika tidak mematuhi keputusan. Keputusan ORI saat itu, kata dia, juga didukung oleh Tjahjo.

Persoalkan Aturan, Gerindra Belum Bicara Netralitas IriawanKetua Bidang Advokasi dan Hukum Gerindra Habiburokhman. (CNN Indonesia/Safir Makki)

"Kemendagri menyatakan harus dipatuhi yang disampaikan Ombudsman, kalau tidak (Anies-Sandi) akan dinonaktifkan. Begitu juga beliau (Tjahjo)," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Habiburokhman enggan menjelaskan secara rinci soal dampak politik di balik pelantikan Iriawan. Ia beralasan netralitas tidak dapat diukur dengan pasti.

Namun, ia hanya menyebut Plt Gubernur merupakan jabatan strategis. Jabatan itu disebut dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah.

"Kalau sosoknya tidak netral akan bahaya sekali. Jadi kami tidak mau suudzon (berburuk sangka), ini mau membela siapa? Tapi kami juga tidak mau memberi kesempatan kepada orang untuk bisa secara salah menyalahgunakan kewenangan," ujarnya.


Lebih dari itu, ia mengatakan wacana untuk mengajukan angket terhadap Iriawan merupakan kewenangan DPR. Ia hanya menegaskan angket diperlukan lantara kebijakan pemerintah melantik personel Polri aktif telah melanggar UU dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri meminta para pihak yang mengkritik pengangkatan Iriawan agar membaca peraturan perundang-undangan secara utuh.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan pengangkatan Iriawan sudah sesuai peraturan.


"Bila masih ada yang mempersoalkan hal ini, kami imbau agar membaca norma regulasi secara utuh dan tidak dibaca sepotong-sepotong," kata Bahtiar.

Bahtiar merinci peraturan yang menjadi dasar pengangkatan Iriawan. Bahtiar mengatakan bahwa Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 membolehkan pimpinan tinggi madya menduduki posisi penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan.

Iriawan, kata Bahtiar, tergolong pimpinan tinggi madya lantaran sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhannas.

(sur)