Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Wiranto mengakui anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 belum semuanya cair. Ada sejumlah daerah yang belum menerima anggaran.
Hal itu dikatakan Wiranto usai melakukan rapat koordinasi khusus tingkat menteri untuk membahas mengenai kesiapan akhir pilkada Serentak tahun 2018 di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (22/6).
"Kami bicara penyaluran dana anggaran, memang ada beberapa yang anggarannya belum sampai," kata Wiranto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Panglima ABRI itu enggan untuk merinci daerah yang anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 belum cair. Ia juga enggan untuk mengatakan penyebabnya.
Meski demikian, dia mengatakan hal itu bukanlah suatu masalah besar sebab pemerintah akan memastikan sisa anggaran yang belum cair bakal segera diturunkan sebelum gelaran pemungutan siara dimulai pada 27 Juni mendatang.
"Tetapi nanti pada saat pemilu dilaksanakan seluruh anggaran sudah dapat sampai kelamaat penyelenggara. Jadi dari sisi anggaran tidak ada masalah," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengamini pernyataan Wiranto tersebut.
Ia mengatakan Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang dana pelaksanaan Pilkada serentaknya belum cair seluruhnya.
"Terakhir yang saya tahu laporannya hanya di Bali saja, tapi mau dicairkan tanggal 21 Juni kemarin. Saya belum cek lagi," ujarnya.
Pada 2017, KPU telah mengajukan Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemerintah Daerah di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 dengan total anggaran sebesar Rp14,3 triliun.
Pilkada 2018 akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang. Mengacu pada PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan, rekapitulasi hasil Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berlangsung pada 4-9 Juli 2018.
(ugo/asa)