Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah proses pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sarat kepentingan politik.
Wiranto mengatakan penunjukan Iriawan sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk menyukseskan Pilkada di Jawa Barat, bukan juntuk menyukseskan calon tertentu di Pilkada.
"Orientasinya agar pemilu sukses di Jawa Barat, sukses bukan menyukseskan salah satu paslon ya," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Panglima ABRI itu turut melihat kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat terkait netralitas aparat di Pilkada Jawa Barat pasca dilantiknya Iriawan.
Berbagai elemen masyarakat mencurigai bahwa pelantikan Iriawan itu guna memenangkan salah satu pasangan calon Tb Hassanudkn-Anton Charlian dimana Anton memiliki latar belakang sebagai polisi.
Akan tetapi, Wiranto mengatakan, upaya keberpihakan Iriawan terhadap pasangan itu tidak akan terjadi.
Sebab, kata Wiranto, sulit bagi Iriawan untuk mengangkat suara pasangan yang memiliki slogan 'Hassanah' itu karena memiliki elektabilitas paling kecil dari hasil berbagai lembaga survei
"Sekarang hasil surveinya sangat di bawah, dalam waktu seminggu enggak mungkin didongkrak sampai menang. Maaf ya saya berbicara seperti ini karena harus bicara seperti ini blak-blakan jangan sampai muncul kecurigaan seperti itu," kata Wiranto.
Di sisi lain, Wiranto menegaskan bahwa pengangkatan Iriawan telah sesuai aturan yang berlaku meski dirinya pernah membatalkannya pada Februari lalu.
Ia berdalih pembatalannya saat itu disebabkan karena Iriawan masih menjadi perwira tinggi aktif di Mabes Polri dan belum menduduki posisi di Lemhannas.
Ia lantas menyamakan pengangkatan Iriawan dengan Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2016 lalu karena tengah menjabat di Kemenko Polhukam.
Carlo Brix Tewu telah menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Sebelumnya, ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 22 Februari 2017 mengemban amanat sebagai Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.
Selain itu, Wiranto menuturkan alasan lain bahwa keterbatasan personel setingkat pejabat tinggi madya di Kementerian Dalam Negeri sedang tak mencukupi untuk mengisi seluruh jabatan gubernur di beberapa daerah yang sementara kosong.
Oleh sebab itu, pihak Kemendagri meminta kepada 11 lembaga yang diperbolehkan oleh amanat undang-undang, termasuk Lemhannas, untuk mengamanahkan salah satu pejabatnya sebagai Pj Gubernur di Jawa Barat.
"Tidak cukup diplot provinsi yang melaksanakan pilkada, sehingga minta bantuan lembaga lain kebetulan Lemhannas gurunya banyak dosennya banyak, kalau diambil satu enggak masalah," kata Wiranto.
(sur)