Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah Ketua Umum Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar (Demiz) digeledah oleh Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Mochamad Iriawan.
Deddy Mizwar kini merupakan calon gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang diusung Demokrat dan Golkar. Dia berpasangan dengan mantan Bupati Purwarkarta Dedi Mulyadi, yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat.
Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Apendi mengatakan yang terjadi sebenarnya adalah dirinya melaporkan kepada Penjabat Gubernur dan mengajaknya meninjau 11 aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang," ujar Dedi, Sabtu (23/60, seperti dikutip dari
Antara.
Dedi menjelaskan peninjauan dilakukan ke 11 titik aset yang dikelola Biro Umum Pemprov Jabar di antaranya Lapangan Gasibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, dan aset pemprov lainnya.
"Saya harus melaporkan kepada beliau karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sesuai PP No 27/2014 dan Pemendagri No19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," ujar dia.
Peninjauan itu, kata Dedi, dilakukan setelah mantan wagub Deddy Mizwar menyerahkan rumah dinasnya kepada Biro Umum pada 14 Februari 2018 dengan berita acara serah terima nomor surat 032/04/Um.
Barang inventaris yang diserahterimakan seperti kendaraan dan rumah dinas yang selama ini digunakannya. Dedi menegaskan sejak serah terima itu, rumah dinas kembali dalam penguasaan Pemprov Jabar.
"Saya sebagai kepala biro adalah pengguna barang. Saya laporkan pada penjabat gubernur tentang barang yang saya kelola karena beliau adalah penguasa pengelolaan barang milik daerah," ujarnya.
SBY sebelumnya mengatakan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar digeledah oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat yang kini dijabat Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan.
Dia menyebut lebih rinci maksud dan waktu kegiatan penggeledahan tersebut. Namun menurut SBY, penggeledahan itu dapat dindikasikan sebagai bentuk ketidaknetralan pemerintah dalam gelaran Pilkada serentak 2018.
"Terlalu banyak, ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan calon lain ketahui. Oleh karena itu saudara-suadaraku, demi jujur dan adilnya Pilkada serentak, saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI," kata dia.
(wis)