Jokowi: Aparat Mutlak Bersikap Netral di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di 171 daerah mendatang.

Netralitas aparat, menurut dia,  tidak dapat diganggu gugat.

"Netralitas TNI, netralitas Polri, netralitas BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaran Pemilihan Umum maupun Pilkada. Ini sudah ditegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN," jelas Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (25/6).

Lihat juga: Menkopolhukam Janjikan Aparat dan PNS Netral di Pilkada 2018

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta masyarakat untuk mengawasi netralitas ini. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk berani mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jika menemukan aparat TNI, Polri, atau BIN yang tidak netral.

"Kami juga mengundang masyarakat untuk mengawasi. Marilah mengawasi (netralitas TNI, Polri, dan BIN)," tegas dia.

Sebelumnya, presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ada oknum aparat di lingkungan TNI, Polri, dan BIN yang bersikap tidak netral selama rangkaian Pilkada Serentak 2018 berjalan. Dia bahkan menegaskan apa yang disampaikannya itu bukan informasi palsu atau hoaks.

Lihat juga: Keluhan SBY soal Netralitas Aparat Dinilai Cari Panggung

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY saat jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu kemarin.

Namun, pernyataan itu seketika disanggah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, sebagai aparat keamanan, Polri tidak bisa mendukung suatu kelompok. Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan dampak negatif.

"Prinsip Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral, kami tindak tegas. Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan," kata Iqbal. (agi)