Bawaslu Tak Mau Terjebak Isu Netralitas Aparat
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Senin, 25 Jun 2018 22:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut pihaknya tidak mau terjebak dengan pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal aparat yang tidak netral dalam menyikapi Pilkada 2018.
Afif menegaskan Bawaslu hanya akan mengusut dugaan aparat tak netral jika SBY memberikan laporan serta bukti ke Bawaslu.
"Jadi kami juga enggak mau terjebak untuk kemudian menyikapi semuanya," ucap Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6).
Bawaslu, lanjut Afif, memahami bahwa sejumlah pihak tengah berperang isu jelang pemungutan suara Pilkada 2018. Hal itu dilakukan para pihak yang berkepentingan demi meraih banyak perhatian dari masyarakat.
Bawaslu memperhatikan Fenomena perang isu itu dengan baik. Karenanya, Bawaslu tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengherankan publik. Dengan demikian, Bawaslu hanya akan menindaklanjuti dugaan aparat tak netral jika SBY mengajukan laporan beserta bukti.
"Kalau kemudian kita inisiatifnya karena pernyataan politik kan bisa disoal orang," katanya.
Afif lalu mengusulkan agar SBY sebaiknya memberikan laporan dan bukti kepada Bawaslu jika memang ingin ditindaklanjuti. Dia menjamin Bawaslu tidak akan mengabaikan laporan yang masuk dari semua pihak. Afif juga memastikan bahwa sejauh ini belum ada laporan yang masuk dari SBY.
"Belum, belum. Pernyataan Pak SBY belum didukung laporan ke Bawaslu," katanya.
Andai dugaan aparat tak netral terkait pilkada tingkat kabupaten/kota, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan laporan ke Bawaslu kabupaten/kota.
Begitu pula jika dugaan aparat tak netral terkait dengan pilkada tingkat provinsi. Laporan dapat diajukan ke Bawaslu Provinsi agar ditindaklanjuti.
"Tinggal datang ke kami," ucap Afif.
Sebelumnya, SBY menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tak netral selama rangkaian Pilkada serentak 2018 berjalan di 171 daerah. Meski tidak menyebut jumlah serta nama oknum tak netral yang dimaksud, SBY mengaku prihatin.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY saat jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu (23/6).
SBY menegaskan bahwa dirinya bicara berdasarkan bukti. Dia mengklaim tidak bermaksud menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang merujuk pada situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Bahkan, SBY pun tidak takut diproses hukum karena pernyataannya itu.
"Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan," kata dia.
"Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ujarnya menambahkan.
(dal/sur)
Afif menegaskan Bawaslu hanya akan mengusut dugaan aparat tak netral jika SBY memberikan laporan serta bukti ke Bawaslu.
"Jadi kami juga enggak mau terjebak untuk kemudian menyikapi semuanya," ucap Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bawaslu, lanjut Afif, memahami bahwa sejumlah pihak tengah berperang isu jelang pemungutan suara Pilkada 2018. Hal itu dilakukan para pihak yang berkepentingan demi meraih banyak perhatian dari masyarakat.
Bawaslu memperhatikan Fenomena perang isu itu dengan baik. Karenanya, Bawaslu tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengherankan publik. Dengan demikian, Bawaslu hanya akan menindaklanjuti dugaan aparat tak netral jika SBY mengajukan laporan beserta bukti.
Afif lalu mengusulkan agar SBY sebaiknya memberikan laporan dan bukti kepada Bawaslu jika memang ingin ditindaklanjuti. Dia menjamin Bawaslu tidak akan mengabaikan laporan yang masuk dari semua pihak. Afif juga memastikan bahwa sejauh ini belum ada laporan yang masuk dari SBY.
"Belum, belum. Pernyataan Pak SBY belum didukung laporan ke Bawaslu," katanya.
Andai dugaan aparat tak netral terkait pilkada tingkat kabupaten/kota, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan laporan ke Bawaslu kabupaten/kota.
Begitu pula jika dugaan aparat tak netral terkait dengan pilkada tingkat provinsi. Laporan dapat diajukan ke Bawaslu Provinsi agar ditindaklanjuti.
"Tinggal datang ke kami," ucap Afif.
 Bawaslu tunggu laporan SBY soal CNN Indonesia/Bimo Wiwoho |
Sebelumnya, SBY menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tak netral selama rangkaian Pilkada serentak 2018 berjalan di 171 daerah. Meski tidak menyebut jumlah serta nama oknum tak netral yang dimaksud, SBY mengaku prihatin.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY saat jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu (23/6).
SBY menegaskan bahwa dirinya bicara berdasarkan bukti. Dia mengklaim tidak bermaksud menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang merujuk pada situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Bahkan, SBY pun tidak takut diproses hukum karena pernyataannya itu.
"Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan," kata dia.
"Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ujarnya menambahkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK