Kampanye Hitam Media Sosial Warnai Hari Pencoblosan
SAH | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jun 2018 09:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Praktik kampanye hitam marak dilakukan di media sosial jelang hari pencoblosan pilkada serentak di 171 wilayah Indonesia. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua hari sebelum pencoblosan sebagai masa tenang kampanye.
Salah satunya dilakukan pada akun @Sepupudetektif yang menyebut calon wakil gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pendamping calon gubernur Ridwan Kamil, berpotensi korupsi karena memiliki istri empat.
"Pejabat beristri satu saja korupsi, apalagi beristri 4. Warga Jabar jangan mau dimadu sama RINDU," kicau akun twitter @Sepupudetektif dua hari lalu.
Begitu pula dengan akun twitter @kakekdetektif yang menyebut calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa bakal melegalkan prostitusi apabila terpilih. Dia juga menyebut calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai boneka Ketua Umum Partai Demokrat untuk mencairkan uang dari PT Bank Jawa Barat.
"KHOFIFAH: Jika Menang, Semua Prostitusi di JATIM Akan dihidupkan oleh keluarga KHOFIFAH, Bisnis PSK Keluarga. DEDY MIZWAR: Setiap Bulan Akan Mencairkan Dana BANK BJB 100 Milyar Yang akan dideliver ke SBY," cuit akun @kakekdetektif, Selasa (26/6).
Pesan singkat SMS bertuliskan "Coblos Khofifah-Emil for Amien Rais Presiden 2019! cloo.glcWf6Xx -PAN JATIM" juga sempat beredar di Surabaya beberapa hari terakhir.
Aksi kampanye hitam itu marak di tengah gencarnya usaha pemerintah mencegah praktik gelap tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkominfo dan sejumlah platform media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram.
Anggota Bawaslu Afifuddin mengatakan melalui MoU itu pihaknya bakal lebih cepat menindak akun-akun media sosial penyebar kampanye hitam.
Menurutnya kerja sama antara Bawaslu dengan beberapa pihak sudah berjalan secara optimal. Setidaknya 92 akun media sosial dinonaktifkan karena kasus ini.
Afif menyebut penindakan tersebut sebagai hasil kerja sama yang dibangun antara Bawaslu, Kemenkominfo, dan platform media sosial dalam rangka menciptakan suasana pemilu yang sehat dan damai.
"Jadi sudah berjalan meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu," ujar Afif di Jakarta, kemarin.
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai praktik kampanye hitam di media sosial bakal memiliki pengaruh yang kuat kepada calon pemilih. Hanya saja tergantung intensitas sebaran kampanye hitam di media sosial.
Dia mengatakan beberapa penelitian menyebutkan media sosial mempunyai pengaruh sebesar 20 sampai 30 persen terhadap pola pikir penggunanya.
Menurut Ubed pemilih yang tidak rasional bakal terpengaruh dengan mudah ujaran-ujaran kampanye hitam di media sosial. Namun, dia optimistis kebanyakan pengguna media sosial adalah para calon pemilih yang rasional.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai maraknya praktik kampanye hitam didorong oleh daya jangkau media sosial yang sangat luas serta penyebarannya cepat dan berdampak masif. Selain itu, biaya kampanye hitam melalui media sosial juga sangat murah.
"Dalam banyak hal bisa menyamarkan identitas yang menyebarkannya dengan karakter yang seperti itu dia menjadi medium yang sangat diandalkan," kata Titi saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Selain itu, tambahnya, kompleksitas kampanye hitam di media sosial juga cukup tinggi sehingga pemerintah bakal tetap kesulitan meski sudah melakukan langkah-langkah pencegahan.
"Bukan seperti manusia yang dilihat individu per individu, bisa puluhan ribu akun medsos yang dikelola segelintir orang, kompleksitas kampanye hitam itu tidak sesederhana di dunia nyata atau offline," ujarnya.
Menurut Titi, salah satu cara jitu untuk mengatasi kampanye hitam adalah dengan literasi digital kepada pengguna media sosial di Indonesia. Dengan literasi digital masyarakat bakal lebih cerdas dan bijaksana dalam bermedia sosial.
"Kita harus kerja keras untuk mewujudkan pemilih yang bijaksana dan cerdas bermedsos sehingga tidak mudah terprovokasi berita sensasional, hoaks, dan ujaran kebencian," terang dia.
Pemerintah dan Bawaslu, menurut dia, juga harus proaktif dalam melakukan penindakan terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian. Masyarakat juga diminta untuk proaktif untuk melaporkan akun-akun bermasalah tersebut.
"Termasuk juga para pasangan calin tim sukses dan tim kampanye agar aktif melapor. Apalagi Bawaslu Kemkominfo dan medsos juga sudah melakukan MoU itunyang harus diimplementasi," terangnya. (pmg/gil)
Salah satunya dilakukan pada akun @Sepupudetektif yang menyebut calon wakil gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pendamping calon gubernur Ridwan Kamil, berpotensi korupsi karena memiliki istri empat.
"Pejabat beristri satu saja korupsi, apalagi beristri 4. Warga Jabar jangan mau dimadu sama RINDU," kicau akun twitter @Sepupudetektif dua hari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitu pula dengan akun twitter @kakekdetektif yang menyebut calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa bakal melegalkan prostitusi apabila terpilih. Dia juga menyebut calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sebagai boneka Ketua Umum Partai Demokrat untuk mencairkan uang dari PT Bank Jawa Barat.
"KHOFIFAH: Jika Menang, Semua Prostitusi di JATIM Akan dihidupkan oleh keluarga KHOFIFAH, Bisnis PSK Keluarga. DEDY MIZWAR: Setiap Bulan Akan Mencairkan Dana BANK BJB 100 Milyar Yang akan dideliver ke SBY," cuit akun @kakekdetektif, Selasa (26/6).
Aksi kampanye hitam itu marak di tengah gencarnya usaha pemerintah mencegah praktik gelap tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenkominfo dan sejumlah platform media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram.
Anggota Bawaslu Afifuddin mengatakan melalui MoU itu pihaknya bakal lebih cepat menindak akun-akun media sosial penyebar kampanye hitam.
Menurutnya kerja sama antara Bawaslu dengan beberapa pihak sudah berjalan secara optimal. Setidaknya 92 akun media sosial dinonaktifkan karena kasus ini.
Afif menyebut penindakan tersebut sebagai hasil kerja sama yang dibangun antara Bawaslu, Kemenkominfo, dan platform media sosial dalam rangka menciptakan suasana pemilu yang sehat dan damai.
"Jadi sudah berjalan meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu," ujar Afif di Jakarta, kemarin.
 Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Dia mengatakan beberapa penelitian menyebutkan media sosial mempunyai pengaruh sebesar 20 sampai 30 persen terhadap pola pikir penggunanya.
Menurut Ubed pemilih yang tidak rasional bakal terpengaruh dengan mudah ujaran-ujaran kampanye hitam di media sosial. Namun, dia optimistis kebanyakan pengguna media sosial adalah para calon pemilih yang rasional.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai maraknya praktik kampanye hitam didorong oleh daya jangkau media sosial yang sangat luas serta penyebarannya cepat dan berdampak masif. Selain itu, biaya kampanye hitam melalui media sosial juga sangat murah.
"Dalam banyak hal bisa menyamarkan identitas yang menyebarkannya dengan karakter yang seperti itu dia menjadi medium yang sangat diandalkan," kata Titi saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Selain itu, tambahnya, kompleksitas kampanye hitam di media sosial juga cukup tinggi sehingga pemerintah bakal tetap kesulitan meski sudah melakukan langkah-langkah pencegahan.
"Bukan seperti manusia yang dilihat individu per individu, bisa puluhan ribu akun medsos yang dikelola segelintir orang, kompleksitas kampanye hitam itu tidak sesederhana di dunia nyata atau offline," ujarnya.
Menurut Titi, salah satu cara jitu untuk mengatasi kampanye hitam adalah dengan literasi digital kepada pengguna media sosial di Indonesia. Dengan literasi digital masyarakat bakal lebih cerdas dan bijaksana dalam bermedia sosial.
"Kita harus kerja keras untuk mewujudkan pemilih yang bijaksana dan cerdas bermedsos sehingga tidak mudah terprovokasi berita sensasional, hoaks, dan ujaran kebencian," terang dia.
Pemerintah dan Bawaslu, menurut dia, juga harus proaktif dalam melakukan penindakan terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian. Masyarakat juga diminta untuk proaktif untuk melaporkan akun-akun bermasalah tersebut.
"Termasuk juga para pasangan calin tim sukses dan tim kampanye agar aktif melapor. Apalagi Bawaslu Kemkominfo dan medsos juga sudah melakukan MoU itunyang harus diimplementasi," terangnya. (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK