Jakarta, CNN Indonesia -- Pilkada serentak 2018 tinggal menunggu pengumuman hasil resmi oleh KPU, tapi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
(PDIP) sudah mulai mempersiapkan diri untuk pemilihan legislatif dan presiden. PDIP bahkan sudah punya kriteria pendamping
Joko Widodo di Pemilu 2019 nanti.
Meski mengaku belum melakukan konsolidasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyono menyebut pihaknya mendambakan calon wakil presiden yang saling melengkapi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Kami belum melakukan pembahasan karena bagaimanapun juga siapa pun yang mendampingi Pak Jokowi harus betul-betul memperhatikan kesatupaduan kepemimpinan tersebut, saling melengkapi dan sama-sama punya komitmen di dalam politik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggarannya bagaimana, dalam politik ideologinya, di dalam politik luar negerinya ini masih dilakukan dialog. Dan tidak lupa juga kontemplasi itu harus kita lakukan dengan baik karena kita bicara dengan pemimpin mau tidak mau melalui sebuah prosesi suara rakyat itu sendiri," lanjut Hasto.
Hasto menyebut mekanisme pemilihan cawapres akan dimulai dengan pertemuan seluruh ketua umum partai pengusung. Jokowi akan menyampaikan pandangan-pandangannya dalam pertemuan tersebut.
Setelah pertemuan itu, PDIP berharap pemilihan pendamping Jokowi akan mengerucut dan bisa membentuk tim kampanye bersama. Namun saat ini menurut Hasto, partai-partai masih sibuk melakukan rekapitulasi suara.
"Kami tentu saja akan segera merapatkan barisan karena setelah ini setiap partai akan disibukkan oleh agenda pencalonan anggota legislatif sampai pada 17 Juli," kata Hasto.
"Sehingga di sela-selai tu kami akan melakukan pertemuan dengan para sekjen partai pengusung karena kami berbicara kontestasi pilkada itu sekarang sudah memasuki tahap penghitungan manual. Ini saatnya kami bicara tentang konsolidasi pileg dan pilpres kedepan," lanjutnya.
Tak Gentar Meski Kalah PilkadaPDIP juga mengaku tetap optimis mengusung Joko Widodo di Pemilu 2019 meski pada Pilkada tahun ini mereka hanya menang di enam provinsi, bila berdasarkan hasil hitung cepat. PDIP menilai capaian Pilkada yang sedikit itu tak akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi.
"Enggak [terpengaruh]. Makannya saya bilang tadi, aspek dari pada level pilpres itu berbeda dengan level pilkada. Di pilkada partai mempunyai kepentingannya masing-masing. Itu sampai tingkat daerah," kata Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP PDIP.
Hasto menambahkan bahwa mesin kemenangan Jokowi turut digerakkan oleh 10 gubernur, 6 wakil gubernur, 157 wakil walikota dan bupati serta 153 bupati dari kader PDIP yang sudah maupun baru terpilih pasca pilkada.
"Inilah yang kita jadikan mesin politik kemenangan karena Ibu Mega telah 'menurunkan' Jokowi sebagai calon presiden, maka nanti mesin politik partai dengan 21 ribu calon ditambah 326 kepala daerah dan wakil kepala daerah inilah jadi kekuatan yang paling efektif," kata Hasto.
Apalagi, menurut Hasto, PDIP tahun ini didukung lebih banyak partai koalisi. Jika dahulu hanya didukung Nasdem dan PKB, maka tahun ini Golkar dan PPP sudah menyatakan dukungan pada Jokowi.
Sementara itu, hasil Pilkada tahun ini akan dijadikan bahan evaluasi PDIP. Pihaknya mengaku akan segera melakukan konsolidasi untuk pileg dan pilpres 2019.
"Setiap momentum politik pasti kita melakukan evaluasi apalagi kita lihat ditingkat kabupaten tadi dengan kemenangan sebanyak di 91 daerah dari 151 yang kita ikut tentu saja 91 daerah ini harus segera melakukan langkah konsilidasi sehingga nanti akan berdampak positif pada pileg dan pilpres." kata Hasto.
(end)