ANALISIS
Pertaruhan Salah, Idealisme, dan Redupnya PDIP di Pilkada
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Kamis, 28 Jun 2018 18:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah jagoan partai pemenang pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalah di Pilkada serentak. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, di 17 pilkada tingkat provinsi, PDIP hanya menang di empat daerah.
Kesalahan memilih calon dengan terlalu memaksakan diri memajukan kader sendiri dinilai jadi salah satu penyebabnya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi menyatakan di beberapa Pilkada PDIP memasang kadernya meski tak cukup populer atau punya elektabilitas tinggi.
"Ungkapan yang populer untuk ini: PDIP is not betting on the winning horse," ujar pria yang akrab disapa Dodi tersebut, Rabu (27/6) malam.
Mengusung kader sendiri ketimbang pasangan calon populer dari luar partai menurut Dodi bukan kebiasaan baru di PDIP. Sehingga hasil sementara pilgub di sejumlah provinsi tidak terlalu mengagetkan karena pertaruhan PDIP lebih besar.
Dodi merujuk pada pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara, ketika PDIP mendorong TB Hasanuddin dan Djarot Syaiful Hidayat. Kedua kader ini pun pada akhirnya tumbang dalam penghitungan cepat.
Hasan hanya dipilih oleh sekitar 13 persen warga Jabar, menempatkannya di posisi buncit dari empat kontestan. Sementara Djarot tertinggal dari lawannya, Edy Rahmayadi, dengan perolehan suara sekitar 43 persen. Dalam kasus Sumut ini, Dodi menekankan popularitas tak selalu membawa kemenangan.
"Kalau popularitas artinya dikenal, ya Djarot populer, tapi kalau popularitas itu diartikan diterima masyarakat luas, ternyata tidak. Sebagian pemilih menginginkan putra daerah misalnya," kata Dodi.
Dari 17 pilgub yang terlaksana kemarin, kader PDIP yang menang hanya terjadi di empat provinsi yakni Jawa Tengah oleh Ganjar Pranowo, Bali oleh I Wayan Koster, Sulawesi Selatan oleh Nurdin Abdullah, dan Maluku oleh Murad Ismail.
Bukan Jurus Asal Menang
Hal berbeda dinyatakan pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi. Ia menilai banyaknya kader PDIP yang keok dalam pilgub bukan masalah serius. Sebab sejak awal, PDIP tidak mengikuti jurus asal menang seperti parpol lain dengan mengusung cagub populer dari luar kader.
"Kalau dia menang sampai 11-12 daerah, tapi bukan kadernya, saya kira enggak efektif," kata Muradi.
Ia mencontohkan pasangan calon yang didukung oleh Nasdem yang menang di banyak provinsi, tetapi yang merupakan kader hanya satu, yakni Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur.
Begitu pula dengan Golkar yang hanya berhasil memenangkan satu kadernya dari sembilan cagub mereka yang memenangi hasil penghitungan cepat.
Kader yang menang dalam pilkada ini, menurut Muradi, lebih berharga ketimbang cagub nonkader. Sebabnya adalah partai bisa lebih mudah mengendalikan maupun mengarahkan dinamika politik lewat kader tersebut.
"Karena ada kecocokan ideologi dan latar belakang itu," ujar Muradi.
Muradi lantas mengingatkan kalau mendukung kandidat bukan kader punya risiko sendiri. Contoh yang bisa dipetik adalah Ridwan Kamil, yang awalnya didukung oleh PKS dan Gerindra pada pilwalkot Bandung pada 2013, yang kemudian pindah haluan ke partai lain untuk menyokongnya maju di pilgub Jabar.
"Artinya situasi yang dihadapi hari ini untuk pembelajaran politik, biasa saja menang-kalah dalam kontestasi. Kalau menang tapi enggak bisa kontrol ya ngapain. Itu yang saya kira harus direnungkan partai yang mengklaim menang di banyak daerah," ujar Muradi. (ayp/sur)
Kesalahan memilih calon dengan terlalu memaksakan diri memajukan kader sendiri dinilai jadi salah satu penyebabnya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi menyatakan di beberapa Pilkada PDIP memasang kadernya meski tak cukup populer atau punya elektabilitas tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengusung kader sendiri ketimbang pasangan calon populer dari luar partai menurut Dodi bukan kebiasaan baru di PDIP. Sehingga hasil sementara pilgub di sejumlah provinsi tidak terlalu mengagetkan karena pertaruhan PDIP lebih besar.
 Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin yang diusung sebagai cagub Jawa Barat di Pilkada serentak 2018. (CNNIndonesia/Huyogo) |
Hasan hanya dipilih oleh sekitar 13 persen warga Jabar, menempatkannya di posisi buncit dari empat kontestan. Sementara Djarot tertinggal dari lawannya, Edy Rahmayadi, dengan perolehan suara sekitar 43 persen. Dalam kasus Sumut ini, Dodi menekankan popularitas tak selalu membawa kemenangan.
"Kalau popularitas artinya dikenal, ya Djarot populer, tapi kalau popularitas itu diartikan diterima masyarakat luas, ternyata tidak. Sebagian pemilih menginginkan putra daerah misalnya," kata Dodi.
 Calon Gubernur Sumatera Utara dari PDIP Djarot Saiful Hidayat. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Dari 17 pilgub yang terlaksana kemarin, kader PDIP yang menang hanya terjadi di empat provinsi yakni Jawa Tengah oleh Ganjar Pranowo, Bali oleh I Wayan Koster, Sulawesi Selatan oleh Nurdin Abdullah, dan Maluku oleh Murad Ismail.
Bukan Jurus Asal Menang
Hal berbeda dinyatakan pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi. Ia menilai banyaknya kader PDIP yang keok dalam pilgub bukan masalah serius. Sebab sejak awal, PDIP tidak mengikuti jurus asal menang seperti parpol lain dengan mengusung cagub populer dari luar kader.
"Kalau dia menang sampai 11-12 daerah, tapi bukan kadernya, saya kira enggak efektif," kata Muradi.
Ia mencontohkan pasangan calon yang didukung oleh Nasdem yang menang di banyak provinsi, tetapi yang merupakan kader hanya satu, yakni Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur.
Begitu pula dengan Golkar yang hanya berhasil memenangkan satu kadernya dari sembilan cagub mereka yang memenangi hasil penghitungan cepat.
Kader yang menang dalam pilkada ini, menurut Muradi, lebih berharga ketimbang cagub nonkader. Sebabnya adalah partai bisa lebih mudah mengendalikan maupun mengarahkan dinamika politik lewat kader tersebut.
"Karena ada kecocokan ideologi dan latar belakang itu," ujar Muradi.
Muradi lantas mengingatkan kalau mendukung kandidat bukan kader punya risiko sendiri. Contoh yang bisa dipetik adalah Ridwan Kamil, yang awalnya didukung oleh PKS dan Gerindra pada pilwalkot Bandung pada 2013, yang kemudian pindah haluan ke partai lain untuk menyokongnya maju di pilgub Jabar.
"Artinya situasi yang dihadapi hari ini untuk pembelajaran politik, biasa saja menang-kalah dalam kontestasi. Kalau menang tapi enggak bisa kontrol ya ngapain. Itu yang saya kira harus direnungkan partai yang mengklaim menang di banyak daerah," ujar Muradi. (ayp/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK