Prabowo Singgung Pelemahan Rupiah Era Jokowi
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Minggu, 08 Jul 2018 08:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung pelemahan rupiah yang terjadi di era Jokowi.
Saat menghadiri deklarasi dukungan calon presiden dari Purnawirawan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada Sabtu (7/7) pagi, Prabowo menilai pelemahan rupiah yang terjadi balakangan ini sudah terlalu parah.
"Tahun 2013 saja, satu dolar masih 9.000-an, tapi dalam lima tahun ini rupiah melemah di atas 14.000, sudah 50 persen naiknya," katanya.
Sampai dengan sesi penutupan Jumat (6/7) kemarin, rupiah memang masih bertengger di atas level 14.400-an.
Selain menyinggung soal rupiah yang terus melemah, Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyoroti tingkat kemiskinan di Indonesia dan ketimpangan penguasaan aset di dalam negeri.
Untuk kemiskinan, mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut menilai angka kemiskinan di Indonesia sampai saat ini memprihatinkan.
Prabowo mengatakan jika berkaca pada standar kemiskinan Bank Dunia, penduduk miskin adalah yang penghasilannya di bawah US$2 per hari, maka saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta jiwa.
"Dalam 50 tahun ini, kita tambah miskin, 50 persen rakyat kita hidup dalam kemiskinan," jelasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan penguasaan aset, Prabowo mengatakan ketimpangan kepemilikan aset cukup besar. Untuk tanah, Prabowo menyatakan bahwa berdasarkan data Bank Dunia sebagian besar tanah di Indonesia hanya dikuasai segelintir orang.
"Satu persen masyarakat kuasai 80 persen tanah di Indonesia, data Wahana Lingkungan Hidup lebih parah, satu persen menguasai 82 persen," imbuh dia.
Saat ini Indonesia juga tidak berdaya terhadap aset-aset bangsa strategis. Dia menilai bahwa aset strategis, seperti pelabuhan dan bandara sudah banyak yang dikuasai perusahaan asing.
"Gedung mewah, mal semua bukan dikuasai bangsa kita sendiri," katanya.
Kritik Prabowo atas amburadulnya pengelolaan ekonomi di dalam negeri bukan kali ini saja dilontarkan.
Saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu Prabowo juga mengkritik utang Indonesia.
Menurutnya, utang Indonesia yang sudah mencapai Rp9.000 triliun sudah cukup mengkhawatirkan.
Bila utang tersebut tidak segera dikendalikan ekonomi Indonesia bisa menghadapi masalah besar.
Menjawab kekhawatiran Prabowo tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah Indonesia sampai saat ini masih dalam kisaran aman, yakni di bawah 30 persen dari produk domestik bruto.
Lagipula, kata Ani total utang yang disebut Prabowo bukan sepenuhnya utang pemerintah. Utang-utang tersebut ditanggung oleh entitas bisnis, seperti BUMN dan lembaga keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah yang ditanggung dalam APBN sampai dengan Mei kemarin hanya Rp4.169 triliun.
"Jadi, kalau mau membandingkan ya harus apple to apple, sering kan dibicarakan Rp9.000 triliun terus dipertanyakan pemerintah di mana, dari dulu pemerintah kan hanya mengelola APBN," tandasnya.
(agt)
Saat menghadiri deklarasi dukungan calon presiden dari Purnawirawan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada Sabtu (7/7) pagi, Prabowo menilai pelemahan rupiah yang terjadi balakangan ini sudah terlalu parah.
"Tahun 2013 saja, satu dolar masih 9.000-an, tapi dalam lima tahun ini rupiah melemah di atas 14.000, sudah 50 persen naiknya," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyinggung soal rupiah yang terus melemah, Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyoroti tingkat kemiskinan di Indonesia dan ketimpangan penguasaan aset di dalam negeri.
Prabowo mengatakan jika berkaca pada standar kemiskinan Bank Dunia, penduduk miskin adalah yang penghasilannya di bawah US$2 per hari, maka saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta jiwa.
"Dalam 50 tahun ini, kita tambah miskin, 50 persen rakyat kita hidup dalam kemiskinan," jelasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan penguasaan aset, Prabowo mengatakan ketimpangan kepemilikan aset cukup besar. Untuk tanah, Prabowo menyatakan bahwa berdasarkan data Bank Dunia sebagian besar tanah di Indonesia hanya dikuasai segelintir orang.
"Satu persen masyarakat kuasai 80 persen tanah di Indonesia, data Wahana Lingkungan Hidup lebih parah, satu persen menguasai 82 persen," imbuh dia.
Saat ini Indonesia juga tidak berdaya terhadap aset-aset bangsa strategis. Dia menilai bahwa aset strategis, seperti pelabuhan dan bandara sudah banyak yang dikuasai perusahaan asing.
"Gedung mewah, mal semua bukan dikuasai bangsa kita sendiri," katanya.
Kritik Prabowo atas amburadulnya pengelolaan ekonomi di dalam negeri bukan kali ini saja dilontarkan.
Saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa waktu lalu Prabowo juga mengkritik utang Indonesia.
Menurutnya, utang Indonesia yang sudah mencapai Rp9.000 triliun sudah cukup mengkhawatirkan.
Bila utang tersebut tidak segera dikendalikan ekonomi Indonesia bisa menghadapi masalah besar.
Menjawab kekhawatiran Prabowo tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah Indonesia sampai saat ini masih dalam kisaran aman, yakni di bawah 30 persen dari produk domestik bruto.
Lagipula, kata Ani total utang yang disebut Prabowo bukan sepenuhnya utang pemerintah. Utang-utang tersebut ditanggung oleh entitas bisnis, seperti BUMN dan lembaga keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah yang ditanggung dalam APBN sampai dengan Mei kemarin hanya Rp4.169 triliun.
"Jadi, kalau mau membandingkan ya harus apple to apple, sering kan dibicarakan Rp9.000 triliun terus dipertanyakan pemerintah di mana, dari dulu pemerintah kan hanya mengelola APBN," tandasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK