Kader PKS Protes Petinggi Partai Lebih Pilih Anies Capres

Jakarta, CNN Indonesia -- Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menduga partainya tidak serius mempromosikan sembilan kader internal sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2019. Hal itu, kata dia, dibuktikan lewat pernyataan sejumlah petinggi PKS yang belakangan gencar mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies menjadi capres.

"Catatan saya kenapa sembilan nama capres ini belum selesai diproses? Ini petinggi-petingginya sudah menyebut nama Anies Baswedan. Jadi dugaan bahwa sembilan capres ini main-main saja," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7).

Mahfudz menuturkan PKS saat ini terlihat sudah menutup pintu bagi kadernya sendiri, salah satunya Anis Matta untuk menjadi capres di Pilpres 2019. PKS, kata dia, lebih memilih sosok eksternal untuk melancarkan ambisinya menang di Pilpres.

Lihat juga: Tifatul: Cawapres Harus dari PKS Tak Bisa Ditawar

Menurutnya, sikap sejumlah petinggi itu telah membuat kader dan simpatisan PKS bingung. Bahkan, ia melihat dukungan untuk Anies menjadi lucu karena disampaikan oleh petinggi yang masuk bursa capres-cawapres yang direkomendasikan Majelis Syuro PKS.

"Ini PKS gimana, katanya punya sembilan kader capres dan cawapres. Lah kok sekarang beberapa petingginya yang juga cawapresnya, capres PKS kok mulai menyebut orang lain," ujarnya.

Tak Setuju Anies Baswedan

Mahfudz mengaku tidak sepakat dengan usulan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2019. Sebagai warga asli Betawi, Mahfudz meminta Anies menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai Gubernur DKI hingga tahun 2022.

Ia juga meminta Anies tidak meniru langkah Jokowi yang memilih menjadi capres di 2014 meski baru dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Jangan sampai preseden yang tidak baik itu diikuti jejaknya. Nanti membuat kekecewaan saya sebagai warga yang lahir dan besar di Jakarta," ujar Mahfudz.

Lihat juga: PKS: Anies Lebih Layak Diusung Jadi Capres

Lebih dari itu, ia menilai PKS tidak bisa sepihak mendorong Anies sebagai capres. Sebab, ambang batas pencapresan sebesar 20 persen kursi parlemen menuntut PKS berkoalisi.

Tak hanya itu, gelaran Pileg dan Pilpres serentak membuat niat tersebut akan terhambat.

"Persoalannya sekarang kalau ada beberapa petinggi PKS memiliki semangat menjagokan Pak Anies Baswedan, siapa partai yang setuju dengan itu? Lalu siapa yang siap memasangkan Anies Baswedan dengan koalisi yang lain. Saya rasa ini juga persoalan," ujarnya. (osc/sur)