KPAI Soroti SKTM Palsu Demi Masuk Sekolah Negeri

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Rabu, 11/07/2018 18:09 WIB
KPAI Soroti SKTM Palsu Demi Masuk Sekolah Negeri Komisioner KPAI Retno Listyarti mengaku mendapat sejumlah laporan orang-orang mendadak miskin dan membuat SKTM agar anaknya mendapat sekolah negeri. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai beberapa ketentuan tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpotensi menuai masalah.

Ketentuan itu tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

Salah satunya ketentuan mengenai kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.



Aturan tersebut tercantum dalam Bagian Keenam tentang Biaya di Pasal 19 Permendikbud 14/2018. Keluarga ekonomi tak mampu wajib membuktikan lewat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Kata 'paling sedikit' (dalam pasal itu) membuat daerah dan sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20 persen karena tidak ada batas maksimal," kata Retno.

"Celah ini dimanfaatkan orang tua karena tidak ada batas maksimal," lanjutnya.

Hal itu juga memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga banyak salah sasaran.

"Orang mampu mendadak mengaku miskin. Ada cerita ke saya, ada orang melihat anak itu datang mendaftar sekolah dengan membawa motor sendiri dan membawa SKTM. Dia mengaku enggak mengerti apa itu SKTM karena hanya disuruh orang tuanya," kata Retno.


KPAI pun mengapresiasi langkah Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah memerintahkan pihak sekolah untuk verifikasi faktual terhadap siswa yang mendaftar di jalur yang menggunakan SKTM

Berdasarkan hasil verifikasi Pemprov Jateng, ada 78.065 SKTM yang dianggap palsu dan dibatalkan penerimaannya. PPDB SMA di Jateng pun kembali dibuka.

Retno berujar sesungguhnya KPAI mendukung PPDB Sistem Zonasi sebagai momentum pemerintah daerah Iebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah-sekolah di wilayahnya.

Dengan begitu, anggaran pendidikan pun tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit karena kebijakan sistem zonasi menghilangkan dikotomi sekolah antara yang favorit dan tidak di mata masyarakat.

[Gambas:Video CNN]


Hanya saja, Retno menyebut KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemda untuk memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah.

Hal itu bisa dengan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim, tetapi penduduknya padat.

"Karena kelemahan utama sistem zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyayangkan kemudahan terbitnya SKTM 'abal-abal'. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu hanya bisa mengimbau kesadaran integritas dari para orang tua yang mendaftarkan anaknya.

"Ini mendadak banyak yang jadi orang miskin. Ini penyakit yang tidak bagus. Kok, enggak takut? Ini bisa jadi orang miskin bener, lho. Sudah saya bilang itu, jangan lah itu menggunakan SKTM palsu," kata Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Muhadjir menyebut bahwa mengganti perilaku masyarakat tersebut tidak bisa dalam waktu dan proses yang singkat.

"Ini soal mindset. Saya tahu tidak bisa serta merta dan harus butuh waktu. Saya janji mungkin ke depan akan kita benahi untuk meningkat sekolah berkualitas, merata, dengan standar," katanya (wis/kid)




BACA JUGA