Zonasi PPDB Bermasalah, Orangtua Siswa di Bandung Kelimpungan
CNN Indonesia | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 14:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan orangtua siswa menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Rabu (11/7). Mereka memprotes kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi sekolah yang dinilai merugikan calon peserta didik.
Hal tersebut karena tidak semua daerah bisa dijangkau oleh sekolah negeri terdekat. Lebih-lebih, tidak semua sekolah memiliki ruang kelas yang cukup untuk menampung siswa baru.
Eulis Winarni (48), orangtua siswa asal Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir Kota Bandung mengatakan anaknya, Agnia (12) tidak lolos ketika mendaftar ke SMP 47, hal tersebut disebabkan jarak dari rumah ke sekolah mencapai 2,4 kilometer.
"Dari pengumuman, siswa terjauh yang diterima hanya 1,8 kilometer jadinya anak saya tidak lolos," ujar Eulis ditemui di Kantor Disdik Kota Bandung.
Eulis yang tinggal di perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Cimahi mengatakan di sekitar rumahnya tidak terdapat SMP Negeri.
"Jika ingin menerapkan sistem zonasi, seharusnya pemerintah membangun sekolah di tiap kelurahan," tegasnya.
Eulis mendatangi Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan nasib anaknya.
"Sekolah swasta juga banyak yang sudah menutup pendaftaran. Saya sempat akan mendaftarkan anak ke SMP Angkasatapi sudah tutup. Kalau sudah seperti ini, harus bagaimana? Apa harus anak tidak usah sekolah?," kata Eulis.
Hal senada juga dikatakan oleh Siti Hasanah, orangtua dari Keisha. Menurutnya PPDB dengan menggunakan sistem zonasi tidak adil.
"Dengan NEM 27 lebih anak saya tidak bisa keterima di SMP 13 dan SMP 30. Padahal jarak rumah ke sekolah 1,2 kilometer," tuturnya.
Nasib serupa juga dialami Elis Nurlia (42), warga jalan Tamansari RT 03/14. Putrinya, Selly (12) didaftarkan ke SMP 7 dan 44. Elis mendaftarkan putrinya secara kolektif di SD tempat ia belajar.
"Anaknya memang ingin ke SMP 7 karena ingin seperti saya yang juga alumni di sana. Dengan nilai 283,3 saya kemudian mendaftar ke sekolah dengan kolektif dan disarankan mendaftar lewat jalur prestasi. Tapi tidak lolos juga," katanya.
Padahal, kata Elis, jarak rumahnya ke SMP 7 hanya berjarak sekitar 1,2 kilometer.
"Anak saya sekarang merasa kecewa karena dirundung sama temannya yang nilainya di bawah tapi masuk sekolah negeri," katanya.
Saat ini Elis mengaku pasrah. Sebab, jika menyekolahkan putrinya sekolah swasta biaya yang dikeluarkan sangat besar.
"Kalau swasta sebetulnya banyak tapi yang dekat dengan daerah saya sudah tutup. Sekarang sedang dirayu ke pesantren tapi setelah survei biayanya mahal Rp 10-30 juta. Kalau sekolah swasta yang dekat rumah Rp 10-15 juta. Ibu enggak mampu," katanya.
Sementara itu, Panitia PPDB Kota Bandung, Edi Suparjoto mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi tim panitia PPDB Kota Bandung, dari 27.828 kuota jenjang SD, terdapat sekitar 33.000 pendaftar.
Sementara untuk jenjang SMP terdapat sekitar 25.000 pendaftar dari 16.628 kuota untuk SMP Negeri.
"Sisanya yang tidak terakomodasi sedang dipetakan ke sekolah mana saja. Untuk jenjang SD, kami sedang mencari SD mana saja yang masih kosong kelurahan atau per gugus," katanya.
Sementara untuk SMP kami sudah membuat lima sekolah terintegrasi atau sekolah satu atap dengan SD yakni di Cicabe, Cimuncang, Cihaurgeulis, Kebon Gedang dan Ciburuy," kata Edi.
Namun demikian, Edi mengakui masih ada beberapa pihak terutama calon peserta didik jalur akademik kurang terfasilitasi karena tidak masuk zonasi.
"Untuk swasta kan sebenarnya ada sekitar 40.000 kursi, masih surplus, yang RMP bisa mencoba opsi ke swasta," tuturnya.
(ugo/hyg)
Hal tersebut karena tidak semua daerah bisa dijangkau oleh sekolah negeri terdekat. Lebih-lebih, tidak semua sekolah memiliki ruang kelas yang cukup untuk menampung siswa baru.
Eulis Winarni (48), orangtua siswa asal Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir Kota Bandung mengatakan anaknya, Agnia (12) tidak lolos ketika mendaftar ke SMP 47, hal tersebut disebabkan jarak dari rumah ke sekolah mencapai 2,4 kilometer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eulis yang tinggal di perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Cimahi mengatakan di sekitar rumahnya tidak terdapat SMP Negeri.
Eulis mendatangi Dinas Pendidikan untuk meminta kejelasan nasib anaknya.
"Sekolah swasta juga banyak yang sudah menutup pendaftaran. Saya sempat akan mendaftarkan anak ke SMP Angkasatapi sudah tutup. Kalau sudah seperti ini, harus bagaimana? Apa harus anak tidak usah sekolah?," kata Eulis.
Hal senada juga dikatakan oleh Siti Hasanah, orangtua dari Keisha. Menurutnya PPDB dengan menggunakan sistem zonasi tidak adil.
"Dengan NEM 27 lebih anak saya tidak bisa keterima di SMP 13 dan SMP 30. Padahal jarak rumah ke sekolah 1,2 kilometer," tuturnya.
Nasib serupa juga dialami Elis Nurlia (42), warga jalan Tamansari RT 03/14. Putrinya, Selly (12) didaftarkan ke SMP 7 dan 44. Elis mendaftarkan putrinya secara kolektif di SD tempat ia belajar.
"Anaknya memang ingin ke SMP 7 karena ingin seperti saya yang juga alumni di sana. Dengan nilai 283,3 saya kemudian mendaftar ke sekolah dengan kolektif dan disarankan mendaftar lewat jalur prestasi. Tapi tidak lolos juga," katanya.
Padahal, kata Elis, jarak rumahnya ke SMP 7 hanya berjarak sekitar 1,2 kilometer.
"Anak saya sekarang merasa kecewa karena dirundung sama temannya yang nilainya di bawah tapi masuk sekolah negeri," katanya.
 Penerapan sistem zonasi PPDB memicu protes di berbagai daerah. (ANTARA FOTO/Heru Salim) |
Saat ini Elis mengaku pasrah. Sebab, jika menyekolahkan putrinya sekolah swasta biaya yang dikeluarkan sangat besar.
"Kalau swasta sebetulnya banyak tapi yang dekat dengan daerah saya sudah tutup. Sekarang sedang dirayu ke pesantren tapi setelah survei biayanya mahal Rp 10-30 juta. Kalau sekolah swasta yang dekat rumah Rp 10-15 juta. Ibu enggak mampu," katanya.
Sementara itu, Panitia PPDB Kota Bandung, Edi Suparjoto mengatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi tim panitia PPDB Kota Bandung, dari 27.828 kuota jenjang SD, terdapat sekitar 33.000 pendaftar.
Sementara untuk jenjang SMP terdapat sekitar 25.000 pendaftar dari 16.628 kuota untuk SMP Negeri.
"Sisanya yang tidak terakomodasi sedang dipetakan ke sekolah mana saja. Untuk jenjang SD, kami sedang mencari SD mana saja yang masih kosong kelurahan atau per gugus," katanya.
Sementara untuk SMP kami sudah membuat lima sekolah terintegrasi atau sekolah satu atap dengan SD yakni di Cicabe, Cimuncang, Cihaurgeulis, Kebon Gedang dan Ciburuy," kata Edi.
Namun demikian, Edi mengakui masih ada beberapa pihak terutama calon peserta didik jalur akademik kurang terfasilitasi karena tidak masuk zonasi.
"Untuk swasta kan sebenarnya ada sekitar 40.000 kursi, masih surplus, yang RMP bisa mencoba opsi ke swasta," tuturnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK