Anies soal NJOP 'Meroket': Makanya Ada Program DP Nol Persen
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 11 Jul 2018 14:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun ini tak sebanding dengan kenaikan di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan NJOP memang bervariasi tiap tahunnya, namun kenaikan di 2018 ini tak seberapa ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
"Tapi kenaikan tahun ini belum apa-apa dibanding kenaikan tahun-tahun yang dulu," kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Ia mengklaim kenaikan NJOP tahun ini menyesuaikan dengan perekonomian dan pertumbuhan harga tanah yang terjadi di Jakarta.
Sekali lagi Anies menekankan, bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan 2018 tak sesignifikan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tapi coba anda bandingkan dengan lima tahun terakhir. Bandingkan saja lima tahun terakhir bagaimana kenaikannya," tuturnya.
Lebih jauh Anies mengklaim kenaikan NJOP tersebut tidak akan menyulitkan warga dalam mencari rumah. Sebab, kata Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan program rumah DP nol persen yang diperuntukan bagi warga Jakarta mendapatkan hunian murah.
"Makanya ada program DP nol persen untuk mereka dapat rumah," ujarnya.
Anies telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Pergub itu mengatur kenaikan NJOP dengan rata-rata 19,54 persen.
Jalan Jenderal Sudirman jadi kawasan dengan NJOP paling tinggi, yakni Rp93.963.000 per meter persegi.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik keras kebijakan Anies tersebut. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai Anies mempersulit warga Jakarta untuk mendapat hunian layak di Ibu Kota.
Menurutnya, kenaikan NJOP bakal membuat harga tanah dan hunian di Jakarta meroket. Sehingga akan menghalangi warga Jakarta untuk mendapat tempat tinggal.
"Pasti berdampak ke sulitnya mendapatkan hunian di Jakarta. Kalau lihat kondisi ini kan sedang lesu-lesunya properti. Pergub NJOP ini berdampak ke ekonomi luar biasa besar," kata Gembong, Senin (9/7).
(osc/gil)
"Tapi kenaikan tahun ini belum apa-apa dibanding kenaikan tahun-tahun yang dulu," kata Anies di Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Ia mengklaim kenaikan NJOP tahun ini menyesuaikan dengan perekonomian dan pertumbuhan harga tanah yang terjadi di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi coba anda bandingkan dengan lima tahun terakhir. Bandingkan saja lima tahun terakhir bagaimana kenaikannya," tuturnya.
Lebih jauh Anies mengklaim kenaikan NJOP tersebut tidak akan menyulitkan warga dalam mencari rumah. Sebab, kata Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan program rumah DP nol persen yang diperuntukan bagi warga Jakarta mendapatkan hunian murah.
"Makanya ada program DP nol persen untuk mereka dapat rumah," ujarnya.
Anies telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Pergub itu mengatur kenaikan NJOP dengan rata-rata 19,54 persen.
Jalan Jenderal Sudirman jadi kawasan dengan NJOP paling tinggi, yakni Rp93.963.000 per meter persegi.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik keras kebijakan Anies tersebut. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai Anies mempersulit warga Jakarta untuk mendapat hunian layak di Ibu Kota.
Menurutnya, kenaikan NJOP bakal membuat harga tanah dan hunian di Jakarta meroket. Sehingga akan menghalangi warga Jakarta untuk mendapat tempat tinggal.
"Pasti berdampak ke sulitnya mendapatkan hunian di Jakarta. Kalau lihat kondisi ini kan sedang lesu-lesunya properti. Pergub NJOP ini berdampak ke ekonomi luar biasa besar," kata Gembong, Senin (9/7).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK