Anies Akan Beri Sanksi Gedung Pelanggar Izin Air Tanah
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Jumat, 13 Jul 2018 01:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan memberikan sanksi kepada pemilik gedung yang melanggar izin perihal penggunaan air tanah.
Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemprov DKI terhadap sejumlah gedung di kawasan Sudirman-Thamrin pada 12-21 Maret lalu, setidaknya masih ada lima gedung yang belum menindaklanjuti temuan.
Lima gedung itu di antaranya PT Sinar Mas Land, PT HM Sampoerna, Plaza Sentral, apartemen Da Vinci, dan Wisma Kosgoro.
"Kita beri sanksi sesuai aturan, tapi jangan mengira akan dibiarkan, pasti dapat sanksi," kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis (12/7).
Anies menjelaskan sanksi paling berat yang kemungkinan akan diterima pemilik gedung adalah tidak mendapatkan sertifikat layak fungsi.
"Kalau itu terjadi, tidak bisa asuransi, tidak bisa digunakan," ujarnya.
Saat ini, Pemprov DKI juga tengah melakukan sidak soal pengelolaan air tanah dan sumur resapan di 80 bangunan di kawasan industri yang berada di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, dan kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sidak tersebut dilakukan 9-20 Juli 2018.
Anies menyampaikan jika sidak gedung di kawasan industri telah selesai, nantinya juga akan melakuakn sidak di kawasan perumahan.
"Ini kita gunakan tiga tahapan, pertama perkantoran, kedua industri, selesai itu dalam dua minggu selesai, dan baru rumah," ucap Anies.
Anies menjelaskan sidak tersebut dilakukan guna memastikan pengelolaan air tanah di Jakarta bisa lebih baik dan sesuai dengan aturan.
Atas dasar itu, Anies pun berharap para pemilik gedung dan masyarakat Jakarta memiliki kesadaran dalam pengolahan air tanah.
"Kita membutuhkan kesadaran bahwa air ini sekarang ini di Jakarta fase termasuk kritis sekali, jadi kita warga semua harus mulai mengurangi penggunaan air sumur dan baik industri dan lain lain," ujar Anies.
(kid)
Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemprov DKI terhadap sejumlah gedung di kawasan Sudirman-Thamrin pada 12-21 Maret lalu, setidaknya masih ada lima gedung yang belum menindaklanjuti temuan.
Lima gedung itu di antaranya PT Sinar Mas Land, PT HM Sampoerna, Plaza Sentral, apartemen Da Vinci, dan Wisma Kosgoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies menjelaskan sanksi paling berat yang kemungkinan akan diterima pemilik gedung adalah tidak mendapatkan sertifikat layak fungsi.
Saat ini, Pemprov DKI juga tengah melakukan sidak soal pengelolaan air tanah dan sumur resapan di 80 bangunan di kawasan industri yang berada di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, dan kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Sidak tersebut dilakukan 9-20 Juli 2018.
Anies menyampaikan jika sidak gedung di kawasan industri telah selesai, nantinya juga akan melakuakn sidak di kawasan perumahan.
"Ini kita gunakan tiga tahapan, pertama perkantoran, kedua industri, selesai itu dalam dua minggu selesai, dan baru rumah," ucap Anies.
Anies menjelaskan sidak tersebut dilakukan guna memastikan pengelolaan air tanah di Jakarta bisa lebih baik dan sesuai dengan aturan.
Atas dasar itu, Anies pun berharap para pemilik gedung dan masyarakat Jakarta memiliki kesadaran dalam pengolahan air tanah.
"Kita membutuhkan kesadaran bahwa air ini sekarang ini di Jakarta fase termasuk kritis sekali, jadi kita warga semua harus mulai mengurangi penggunaan air sumur dan baik industri dan lain lain," ujar Anies.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK