Gelagat Tak Sedap Sidak Air Tanah Tim Gubernur Anies Baswedan
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 12 Jul 2018 08:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menugaskan anak buahnya untuk menyidak sejumlah bangunan terkait sumur resapan, pengolahan air limbah, dan pemanfaatan air tanah. Namun minimnya transparansi selama sidak penggunaan air tanah dinilai memicu peluang kolusi.
Di awal pekan, sebanyak 120 petugas lintas dinas dibagi menjadi sepuluh tim. Anies memerintahkan mereka menyidak 80 bangunan industri di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
"Kita mulai sembilan hari kerja di daerah kawasan industri Daan Mogot, Jakarta Barat dan Pulogadung, Jakarta Timur," ucap Anies Baswedan di kawasan JIEP Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (9/7).
Sidak itu jadi episode lanjutan aksi Anies menyentil pihak-pihak di Jakarta yang ia sebut 'orang besar'. Sebelumnya pada Maret lalu, ia juga menyidak 80 bangunan di Jakarta Pusat. Namun hingga kini, penindakan lanjutan bagi para pelanggar belum jelas terlihat.
CNNIndonesia.com meliput tim sidak bentukan Anies yang dinamai Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.
PT Soho Industri jadi sasaran sidak pada Selasa (11/7). Tim A Jakarta Timur yang dipimpin Agus Rijanto mengecek bangunan pabrik produsen obat-obatan herbal itu.
Namun sayang, para jurnalis dilarang mengikuti proses sidak. Tim dan perusahaan saling lempar soal izin peliputan, mereka berdalih tak mengundang media massa dalam sidak itu.
Media massa hanya diberi tempat di ruang tunggu sebelah pos satpam. Tiap gerakan diperhatikan aparat keamanan. Padahal izin dari Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Benny Agus Chandra sudah dikantongi CNNIndonesia.com.
Media massa baru boleh ikut meliput saat Tim memaparkan hasil sidak dan memberikan wejangan pada perusahaan.
"Dari 42 sumur resapan di denah, 38 titik ditemukan. Yang bisa dibuka 8 titik, 30 tidak bisa dibuka. Yang 4 itu memang tidak ada lokasinya, hilang," tutur Agus kepada pihak perusahaan.
Lalu soal air limbah, Tim hanya mengatakan sudah baik karena telah mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI. Soal air tanah juga diklaim tak ada masalah.
Soho hanya menggunakan sedikit air tanah, 10 hingga 15 meter kubik per bulan. Meski begitu nama mereka masih tercantum dalam daftar target sidak Anies.
"Kalau dari Dinas nanti ada pemanggilan mungkin nanti karena ada kekurangan apa, nanti ada kesepakatan-kesepakatan seperti perbaikannya kapan dan sebagainya," ucap Agus kepada pihak perusahaan.
"Baik Pak, kami tunggu. Kami harap tidak ada yang kurang. Ini kami ada pengenalan produk, jadi yang kami berikan ini tidak terkait hari ini. Mengiklankan produk kami saja," tutur Health, Safety, and Environmental Junior Manager PT Soho International Mochamad Mauluddin.
Kemudian, 12 anggota tim pun menerima bingkisan produk herbal dari perusahaan itu tanpa penolakan. Usai berfoto, mereka pamit undur diri.
Rabu (11/7), CNNIndonesia.com kembali ikut sidak Tim A Jakarta Barat yang dikomando Ucok Pane.
Seperti hari sebelumnya, media massa kembali dilarang meliput. Bahkan sempat ada debat alot antara awak media dan Ucok sebelum berangkat sidak.
Ucok mengatakan ada indikasi PT Surya Anugratama sudah tutup. Ia beralasan tak menarik untuk liputan media. Dia juga tak peduli meski CNNIndonesia.com sudah mendapat izin dari Kadis Citata Benny Agus Chandra.
"Pak Kasudin, Kepala Dinas, cuma pucuk di atas, enggak tahu situasi di lapangan bagaimana. Kami yang tahu di lapangan kayak apa," ucapnya di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Setelah itu, Ucok pun meninggalkan wartawan dan menuju lokasi. Meski begitu awak media tetap bersikukuh menyambangi lokasi.
Di lokasi ternyata pabrik sudah ditutup. Berdasarkan keterangan warga pabrik ini memang sudah tutup dua tahun lalu. Tadinya pabrik ini digunakan sebagai tempat produksi sandal dan sepatu salah satu merek ternama.
Tim Ucok hanya memotret lokasi dan mengecek ke dalam pabrik sekitar lima belas menit. Tanpa memberi komentar atau menyapa awak media, mereka langsung kembali ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
CNNIndonesia.com pun mengecek ulang lokasi terkini dan mengonfirmasi ke PT Surya Anugratama melalui sambungan telepon. Perusahaan tersebut tercatat beroperasi di Kota Tangerang pada situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang.
"Iya benar, ini PT Surya Anugratama, tapi di Jakarta Barat sudah lama tidak beroperasi dari dua tahun lalu. Terakhir operasi 2016, habis itu kita tidak buka lagi," ucap Ayung dari bagian Accounting PT Surya Anugratama kepa CNNIndonesia.com.
Peluang Kongkalikong
Dua sidak air tanah ala Anies ini dinilai sebagai ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta menata ulang pemakaian air tanah. Sementara tanah Jakarta berada dalam ancaman karena turun 6 sentimeter tiap tahun.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ada kelalaian Pemprov DKI Jakarta dalam membuat daftar target sidak. Padahal seharusnya data itu jadi modal Pemprov mengawasi penggunaan air tanah di Jakarta.
Transparansi sidak ini juga dinilai Gembong berpotensi ada kongkalikong antarpetugas di lapangan dengan target sidak. Menurut Gembong, menghalangi peliputan dan penundaan tindak lanjut jadi indikasi kuat.
"Sederhana saja, ketika melakukan sidak ditemukan pelanggaran harusnya di situ juga dieksekusi. Kalau dibawa ke kantor, ke meja pimpinan, otomatis membuka peluang melakukan kolusi. Itu sederhana kita bisa bacanya," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu ia menyoroti lima pengelola gedung di Jakarta Pusat yang belum ditindak meski tak menggubris hasil sidak pada Maret lalu.
Lima gedung tersebut adalah gedung milik PT Sinar Mas Land, PT HM Sampoerna, Plaza Sentral, apartemen Da Vinci, dan Wisma Kosgoro di Jakarta Pusat.
"Ini jadi ujian bagi Pak Anies untuk membuktikan konsistensinya dalam keberpihakan terhadap air tanah," lanjut dia.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Anies masih setengah-setengah menjalankan kebijakan ini.
Pasalnya belum ada tindakan tegas bagi pelanggar di sidak pertama. Sampai saat ini, pelanggar hanya diberi sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin air tanah. Namun sanksi yang tertera di pasal 17 Pergub 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan belum efektif dilaksanakan.
"Cuma pemanggilan, peneguran, tidak ada tindak lanjut. Tidak ada sanksi bagi pelanggar, itu tidak efektif. Padahal ini masalahnya penegakan hukum, law enforcement, supaya penggunaan air tanah bisa dikendalikan," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Anies juga diminta mengaudit jajarannya terkait sidak ini. Menurutnya, data target sidak yang tidak mutakhir bisa membuat niatan baik Anies soal air tanah jadi sia-sia.
"Kalau begitu, kan, nanti jadi pembohongan publik, harus dibenahi," ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Barat Bayu Aji berdalih data itu bukan dari pihaknya. Data itu berasal dari Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Barat.
Dia berdalih juga sudah mengecek tempat itu beberapa hari sebelumnya saat mengirim surat pemberitahuan sidak.
"Kemarin diterima, pabrik tersebut bukan kosong, ada orangnya tapi tidak beroperasi. Yang mengirim berasumsi ada kegiatan. Ternyata pas dicek, tidak ada. Ada miss di situ," kata Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com.
(pmg/wis)
Di awal pekan, sebanyak 120 petugas lintas dinas dibagi menjadi sepuluh tim. Anies memerintahkan mereka menyidak 80 bangunan industri di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
"Kita mulai sembilan hari kerja di daerah kawasan industri Daan Mogot, Jakarta Barat dan Pulogadung, Jakarta Timur," ucap Anies Baswedan di kawasan JIEP Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (9/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNNIndonesia.com meliput tim sidak bentukan Anies yang dinamai Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.
Namun sayang, para jurnalis dilarang mengikuti proses sidak. Tim dan perusahaan saling lempar soal izin peliputan, mereka berdalih tak mengundang media massa dalam sidak itu.
Media massa baru boleh ikut meliput saat Tim memaparkan hasil sidak dan memberikan wejangan pada perusahaan.
"Dari 42 sumur resapan di denah, 38 titik ditemukan. Yang bisa dibuka 8 titik, 30 tidak bisa dibuka. Yang 4 itu memang tidak ada lokasinya, hilang," tutur Agus kepada pihak perusahaan.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyoroti penggunaan air tanah di sejumlah gedung. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Soho hanya menggunakan sedikit air tanah, 10 hingga 15 meter kubik per bulan. Meski begitu nama mereka masih tercantum dalam daftar target sidak Anies.
"Kalau dari Dinas nanti ada pemanggilan mungkin nanti karena ada kekurangan apa, nanti ada kesepakatan-kesepakatan seperti perbaikannya kapan dan sebagainya," ucap Agus kepada pihak perusahaan.
"Baik Pak, kami tunggu. Kami harap tidak ada yang kurang. Ini kami ada pengenalan produk, jadi yang kami berikan ini tidak terkait hari ini. Mengiklankan produk kami saja," tutur Health, Safety, and Environmental Junior Manager PT Soho International Mochamad Mauluddin.
Rabu (11/7), CNNIndonesia.com kembali ikut sidak Tim A Jakarta Barat yang dikomando Ucok Pane.
Seperti hari sebelumnya, media massa kembali dilarang meliput. Bahkan sempat ada debat alot antara awak media dan Ucok sebelum berangkat sidak.
Ucok mengatakan ada indikasi PT Surya Anugratama sudah tutup. Ia beralasan tak menarik untuk liputan media. Dia juga tak peduli meski CNNIndonesia.com sudah mendapat izin dari Kadis Citata Benny Agus Chandra.
"Pak Kasudin, Kepala Dinas, cuma pucuk di atas, enggak tahu situasi di lapangan bagaimana. Kami yang tahu di lapangan kayak apa," ucapnya di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Setelah itu, Ucok pun meninggalkan wartawan dan menuju lokasi. Meski begitu awak media tetap bersikukuh menyambangi lokasi.
 Tim khusus bentukan Anies Baswedan gagal menyidak pabrik milik PT Surya Anugratama di Kalideres, Jakarta Barat. (CNN Indonesia/Dhio Faiz) |
Tim Ucok hanya memotret lokasi dan mengecek ke dalam pabrik sekitar lima belas menit. Tanpa memberi komentar atau menyapa awak media, mereka langsung kembali ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
CNNIndonesia.com pun mengecek ulang lokasi terkini dan mengonfirmasi ke PT Surya Anugratama melalui sambungan telepon. Perusahaan tersebut tercatat beroperasi di Kota Tangerang pada situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang.
"Iya benar, ini PT Surya Anugratama, tapi di Jakarta Barat sudah lama tidak beroperasi dari dua tahun lalu. Terakhir operasi 2016, habis itu kita tidak buka lagi," ucap Ayung dari bagian Accounting PT Surya Anugratama kepa CNNIndonesia.com.
Peluang Kongkalikong
Dua sidak air tanah ala Anies ini dinilai sebagai ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta menata ulang pemakaian air tanah. Sementara tanah Jakarta berada dalam ancaman karena turun 6 sentimeter tiap tahun.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ada kelalaian Pemprov DKI Jakarta dalam membuat daftar target sidak. Padahal seharusnya data itu jadi modal Pemprov mengawasi penggunaan air tanah di Jakarta.
"Sederhana saja, ketika melakukan sidak ditemukan pelanggaran harusnya di situ juga dieksekusi. Kalau dibawa ke kantor, ke meja pimpinan, otomatis membuka peluang melakukan kolusi. Itu sederhana kita bisa bacanya," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com.
Selain itu ia menyoroti lima pengelola gedung di Jakarta Pusat yang belum ditindak meski tak menggubris hasil sidak pada Maret lalu.
Lima gedung tersebut adalah gedung milik PT Sinar Mas Land, PT HM Sampoerna, Plaza Sentral, apartemen Da Vinci, dan Wisma Kosgoro di Jakarta Pusat.
"Ini jadi ujian bagi Pak Anies untuk membuktikan konsistensinya dalam keberpihakan terhadap air tanah," lanjut dia.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta bertindak tegas kepada para pelanggar kebijakannya. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Pasalnya belum ada tindakan tegas bagi pelanggar di sidak pertama. Sampai saat ini, pelanggar hanya diberi sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin air tanah. Namun sanksi yang tertera di pasal 17 Pergub 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan belum efektif dilaksanakan.
"Cuma pemanggilan, peneguran, tidak ada tindak lanjut. Tidak ada sanksi bagi pelanggar, itu tidak efektif. Padahal ini masalahnya penegakan hukum, law enforcement, supaya penggunaan air tanah bisa dikendalikan," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Anies juga diminta mengaudit jajarannya terkait sidak ini. Menurutnya, data target sidak yang tidak mutakhir bisa membuat niatan baik Anies soal air tanah jadi sia-sia.
"Kalau begitu, kan, nanti jadi pembohongan publik, harus dibenahi," ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Barat Bayu Aji berdalih data itu bukan dari pihaknya. Data itu berasal dari Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Barat.
Dia berdalih juga sudah mengecek tempat itu beberapa hari sebelumnya saat mengirim surat pemberitahuan sidak.
"Kemarin diterima, pabrik tersebut bukan kosong, ada orangnya tapi tidak beroperasi. Yang mengirim berasumsi ada kegiatan. Ternyata pas dicek, tidak ada. Ada miss di situ," kata Bayu saat dihubungi CNNIndonesia.com.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK