Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut program
OK OTrip yang saat ini telah memasuki tahap uji coba kedua sebagai program gagal dan dipaksakan.
Menurutnya program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tersebut hingga saat ini belum bisa mencapai target, untuk mengajak sedikitnya dua ribu kendaraan bergabung dalam program ini.
Hingga pertengahan tahun 2018 ini, Gembong melanjutkan, program itu hanya bisa menggaet 123 kendaraan. Angka itu bahkan tak mencapai setengahnya dari angka 2000 kendaraan yang ditargetkan Anies-Sandi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gembong menuturkan kegagalan ini juga diperparah dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan
Pemprov DKI Jakarta terkait program itu. Andaikan ada, sosialisasi hanya dilakukan seadanya tanpa persiapan yang tepat.
"Ya sosialisasi yang kurang ini ditandai dengan Pemprov tak mampu meyakinkan operator kendaraan bahwa program ini bisa membantu mereka," kata Gembong, saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Sabtu (14/7).
"Kalau mau berjalan, ya bagaimanapun caranya Gubernur harus bisa yakinkan operator. Ini kan program mereka yang sudah dibangga-banggakan."
Menurutnya program tersebut sebenarnya bagus jika diterapkan dengan bijak, dan dilakukan dengan persiapan yang matang. Sebaliknya, jika dipaksakan maka hasilnya seperti yang terjadi sekarang ini dan diakui Sandi bahwa program tersebut belum berhasil.
"Ya jangan dipaksakan gini yah, harusnya dia buat perencanaan yang matang dulu. Sosialisasi dulu yang benar. Jangan sosialisasi baru sekali langsung diterapkan, kan kacau," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memutuskan untuk memperpanjang uji coba program transportasi terintegrasi OK OTrip.
Sandi mengakui pihaknya masih belum berhasil menggait operator bus kecil untuk bergabung dengan OK OTrip.
"Deadline untuk uji cobanya tanggal 15 Juli. Jadi kita akan coba cek apakah ini bisa kita lakukan mungkin perpanjangan secara singkat supaya kedua belah pihak itu harus mencari titik temu," tutur Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/7).
(agr/osc)