Serapan Rendah, Program Anies-Sandi Disuntik Rp13 Triliun

Dhio Faiz | CNN Indonesia
Selasa, 03 Jul 2018 04:45 WIB
Pemprov DKI Jakarta bakal menyuntik Rp13 triliun untuk beberapa program prioritas, meski Wagub Sandiaga Uno menyebut penyerapan anggaran daerahnya rendah.
Sekda DKI Jakarta Saefullah membenarkan pemprov akan menyuntik Rp13 triliun untuk beberapa program prioritas. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta bakal menambah dana sebesar Rp13 triliun untuk beberapa program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) 2018.

Langkah ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah pada Senin (2/7), hampir sepekan setelah Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan penyerapan anggaran daerahnya rendah.

Saefullah menyebut suntikan dana triliunan untuk beberapa program prioritas Gubernur Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno berasal dari sisa anggaran (silpa) dari APBD 2017.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya [silpa dimasukkan ke APBDP 2018]. Nanti kan jadi kita evaluasi, nanti dibicarakan buat program prioritas," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta.
Saefullah merinci beberapa program yang berpotensi mendapat suntikan dana, yaitu rumah susun, rumah DP nol rupiah, OK OCE, pendidikan, kesehatan, penanggulangan banjir, dan MRT.

Saefullah mengaku telah mengirim rancangan APBDP 2018 ke DPRD sejak dua minggu lalu. Selanjutnya akan dibahas program yang layak mendapatkan gelontoran dana lebih tersebut.

"Jangan lupa bahwa [APBD] perubahan ini terbatas waktunya. Kira-kira bikin programnya yang bisa dieksekusi karena perubahan itu kan tidak seluas seperti waktu APBD murni," lanjut dia.

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan Rp71,1 triliun pada APBD 2018. Namun berdasarkan data publik.bapedadki.net hingga hari ini baru berhasil diserap Rp20,3 triliun atau sekitar 28,5 persen.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berdalih serapan rendah karena perilaku kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang masih mempertahankan kebiasaan lama dalam pengelolaan anggaran.

"Polanya pembangunan dilakukan tapi bayaran dilakukan semester II atau dua bulan jelang tahun anggaran berakhir," ujarnya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

(aal)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER