Dicopot Anies, Mantan Wali Kota Jaktim Cuma Absen Tiap Hari
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Senin, 16 Jul 2018 19:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan wali kota di DKI Jakarta mulai angkat bicara soal nasib mereka usai dicopot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (5/7) lalu.
Mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebut nasibnya kini luntang-lantung tanpa arahan tugas yang jelas. Sembari menunggu masa pensiun yang jatuh 1 Oktober mendatang, Bambang ditempatkan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur tanpa arahan jelas.
"Belum [ada kerjaan], kan serba susah. Saya kerja enggak diakui karena sudah dipensiunkan Gubernur," kata Bambang sembari tertawa saat dihubungi, Senin (16/7).
Dia mengatakan padahal sebelumnya dijanjikan ada pengarahan usai serah terima jabatan dengan M Anwar. Namun hingga kini belum ada arahan jelas.
Bambang menyebut setiap hari ia hanya absen di Kantor Wali Kota Jaktim tanpa tahu apa yang harus dikerjakan. Bahkan dia tak tahu berapa gaji dan tunjangan yang harusnya ia dapatkan saat ini sebagai pegawai nonjob
"Ini kan akibat kebijakan yang menentukan kebijakan kan bos-bos yang berkuasa, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Gubernur. Tapi jangan sampai setiap hari disuruh absen, tapi kerja bagaimana enggak jelas. Jadi saya seperti tahanan kota, mau pergi enggak bisa," lanjutnya.
Dihubungi terpisah, mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan pencopotan oleh Anies dilakukan secara mendadak.
Mereka hanya diberi tahu lewat telepon sesaat sebelum serah terima jabatan. Tak ada pemberitahuan dan segala prosedur yang diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS.
"Ya kan kalau salah harus diperiksa, ada BAP (berita acara pemeriksaan), kan harusnya begitu. Hasil BAP itu ketahuan hukumannya apa, tidak sekonyong-konyong begitu," katanya saat dihubungi.
Tri mengungkap sampai saat ini tak ada alasan dari Anies ataupun BKD soal pencopotan. Jika alasan usia, lanjutnya, Husein Murad yang dilantik jadi Bupati Kepulauan Seribu dan Rustam Effendi yang didapuk Wali Kota Jakarta Barat lebih tua darinya.
Baik Tri maupun Bambang menuturkan mereka telah dihubungi Komisi ASN terkait penyelidikan dugaan pelanggaran dalam pencopotan itu.
Keduanya telah memberikan keterangan. Mereka menjelaskan soal kejanggalan perombakan ala Anies.
"Sudah, ya semua juga jawabannya sama, enggak pernah dipanggil, cuma lewat telepon dikabari besok serah terima," kata dia.
Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi menyampaikan pihaknya telah menerima keluh kesah dari para pejabat yang dicopot Anies. Komisi ASN bakal menyelesaikan penyelidikan dalam waktu dekat.
"Ada yang mengadu, ada toh yang keberatan masa tidak ada? Mudah-mudahan tidak sampai dua minggu selesai, lebih cepat lebih baik," ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi perombakan mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses walaupu di sisi lain Komisi ASN tengah melakukan penyelidikan.
Saefullah menegaskan perombakan jabatan adalah hak prerogratif Anies sebagai Gubernur.
"Ini kan haknya kepala daerah. Mau hari ini diberhentikan satu atau dua kepala dinas boleh-boleh saja," kata Saefullah.
Anies beberapa waktu lalu mengganti lima wali kota dan satu bupati di DKI Jakarta.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 pada tanggal 5 Juli tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede digantikan Bayu Meghantara, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi sebagai digantikan Marullah, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana digantikan M Anwar.
Lalu ada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendie digantikan oleh Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara Husen Murad digantikan oleh Syamsudin Lologau dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Utara, dan Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah digantikan Husen Murad.
(sur)
Mantan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyebut nasibnya kini luntang-lantung tanpa arahan tugas yang jelas. Sembari menunggu masa pensiun yang jatuh 1 Oktober mendatang, Bambang ditempatkan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur tanpa arahan jelas.
"Belum [ada kerjaan], kan serba susah. Saya kerja enggak diakui karena sudah dipensiunkan Gubernur," kata Bambang sembari tertawa saat dihubungi, Senin (16/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang menyebut setiap hari ia hanya absen di Kantor Wali Kota Jaktim tanpa tahu apa yang harus dikerjakan. Bahkan dia tak tahu berapa gaji dan tunjangan yang harusnya ia dapatkan saat ini sebagai pegawai nonjob
"Ini kan akibat kebijakan yang menentukan kebijakan kan bos-bos yang berkuasa, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Gubernur. Tapi jangan sampai setiap hari disuruh absen, tapi kerja bagaimana enggak jelas. Jadi saya seperti tahanan kota, mau pergi enggak bisa," lanjutnya.
Mereka hanya diberi tahu lewat telepon sesaat sebelum serah terima jabatan. Tak ada pemberitahuan dan segala prosedur yang diatur Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS.
"Ya kan kalau salah harus diperiksa, ada BAP (berita acara pemeriksaan), kan harusnya begitu. Hasil BAP itu ketahuan hukumannya apa, tidak sekonyong-konyong begitu," katanya saat dihubungi.
Tri mengungkap sampai saat ini tak ada alasan dari Anies ataupun BKD soal pencopotan. Jika alasan usia, lanjutnya, Husein Murad yang dilantik jadi Bupati Kepulauan Seribu dan Rustam Effendi yang didapuk Wali Kota Jakarta Barat lebih tua darinya.
Baik Tri maupun Bambang menuturkan mereka telah dihubungi Komisi ASN terkait penyelidikan dugaan pelanggaran dalam pencopotan itu.
Keduanya telah memberikan keterangan. Mereka menjelaskan soal kejanggalan perombakan ala Anies.
"Sudah, ya semua juga jawabannya sama, enggak pernah dipanggil, cuma lewat telepon dikabari besok serah terima," kata dia.
Asisten Komisioner Komisi ASN Sumardi menyampaikan pihaknya telah menerima keluh kesah dari para pejabat yang dicopot Anies. Komisi ASN bakal menyelesaikan penyelidikan dalam waktu dekat.
"Ada yang mengadu, ada toh yang keberatan masa tidak ada? Mudah-mudahan tidak sampai dua minggu selesai, lebih cepat lebih baik," ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi perombakan mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses walaupu di sisi lain Komisi ASN tengah melakukan penyelidikan.
Saefullah menegaskan perombakan jabatan adalah hak prerogratif Anies sebagai Gubernur.
"Ini kan haknya kepala daerah. Mau hari ini diberhentikan satu atau dua kepala dinas boleh-boleh saja," kata Saefullah.
Anies beberapa waktu lalu mengganti lima wali kota dan satu bupati di DKI Jakarta.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 pada tanggal 5 Juli tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede digantikan Bayu Meghantara, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi sebagai digantikan Marullah, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana digantikan M Anwar.
Lalu ada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendie digantikan oleh Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara Husen Murad digantikan oleh Syamsudin Lologau dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Utara, dan Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah digantikan Husen Murad.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK