ANALISIS
Pertemuan SBY-Prabowo Ancam Peluang Poros Ketiga di Pilpres
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Rabu, 18 Jul 2018 07:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (18/7). Pertemuan itu bakal digelar di tengah keriuhan jelang Pilpres 2019.
Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan kedua elite politik itu rencananya untuk bersilaturahmi sekaligus membahas Pilpres 2019 di kediaman pribadi SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"[Bertemu] Rabu. Silaturahim habis Lebaran. Mungkin bahas pilpres. Kan, Pak Syarief Hasan habis ketemu kemarin. Pertemuan bukan di Hambalang atau Cikeas," kata Dasco saat dihubungi wartawan, Senin (16/7).
Nuansa politik dan tawar menawar sarat koalisi pilpres diprediksi bakal terlihat dalam pertemuan SBY-Prabowo itu. Sejumlah kalangan berpendapat pertemuan ini merupakan langkah penjajakan menjelang pilpres 2019.
Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan menilai pertemuan itu nantinya untuk menjajaki kemungkinan koalisi antara Demokrat dan Gerindra di Pilpres 2019.
Ia mengatakan penjajakan koalisi dalam pertemuan itu sebagai bukti bahwa poros ketiga tak akan mungkin terbentuk setelah PKB resmi mendukung poros Jokowi di pilpres tahun depan.
Berdasarkan UU Pemilu, tak ada parpol yang bisa mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi. UU Pemilu mensyaratkan parpol yang bisa mengusung capres adalah yang mendapatkan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional Pemilu 2014.
"Ya, kan SBY makin kecil untuk membentuk poros ketiga, dengan asumsi presidential treshold tetap ada dan tidak dibatalkan MK," ujar Djayadi.
Data perolehan suara 10 parpol DPR dalam Pemilu 2014 yang akan menjadi patokan pencalonan presiden, menunjukkan suara Partai NasDem 8.402.812 (6,72 persen), Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen), Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen), PDIP 23.681.471 (18,95 persen), Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen).
Kemudian, Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen), Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen), Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen), Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen), dan Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen.
Merujuk hal tersebut, Djayadi mengatakan Pilpres 2019 mendatang hanya dapat diikuti oleh dua poros capres yakni poros Jokowi dan Prabowo.
Oleh sebab itu, ia menilai Demokrat saat ini sedang mencari mitra koalisi yang tepat terutama menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk agenda pilpres mendatang.
"Jadi SBY harus menjajaki kemungkinan-kemungkinan berkoalisi, karena dia punya kemungkinan gabung Jokowi atau Prabowo, lagi nyari kemungkinan mana yang menarik oleh Demokrat," ujarnya.
Selain itu, Djayadi juga menilai Gerindra sendiri lebih diuntungkan jika mendapatkan mitra koalisi Demokrat ketimbang PKS.
Sebab, jika kedua partai itu berkoalisi maka sulit bagi PKS untuk membuat poros baru dan dipastikan bakal tetap merapat ke Prabowo karena kedekatan emosional sejak Pilpres 2014 lalu ketimbang merapat ke poros Jokowi.
Berdasarkan aturan, PKS justru memerlukan minimal dua partai lagi untuk mengusung capres di Pilpres 2019.
"Jadi saya kira PKS enggak punya banyak pilihan, meskipun kecil kemungkinannya ke Jokowi, jadi agak mungkin ke Prabowo, tinggal PKS apakah mau cawapresnya enggak dicalonkan," ujarnya.
Syarat Dukung AHY sebagai Cawapres
Djayadi juga menilai bahwa peluang Prabowo untuk menang di Pilpres 2019 akan lebih besar jika akan menggandeng Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) sebagai cawapresnya.
Sebab, ia menilai elektabilitas AHY lebih potensial ketimbang kandidat cawapres lain yang digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.
Berdasarkan hasil survei yang diinisiasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 7-14 Januari 2018 menyebut AHY menjadi nama paling populer di bursa cawapres Pemilu 2019.
Berdasarkan survei tersebut, AHY dikenal oleh 71,2 persen masyarakat Indonesia. Ia mengungguli nama-nama besar seperti Muhaimin Iskandar, Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani, dan Susi Pudjiastuti.
"Kalau Prabowo-AHY kan elektabilitasnya AHY enggak kalah sama Aher [Ahmad Heryawan] atau cawapres PKS lainnya, dan cukup positif dampaknya terhadap Prabowo," ungkapnya.
Tak hanya itu, Djayadi juga menilai Prabowo akan banyak diuntungkan jika menggaet AHY di pilpres karena dapat memperoleh tambahan logistik untuk pemenangan Pilpres 2019 mendatang.
"Orang kan menduga dari sisi pendanaan, kayaknya [Demokrat] lebih kuat dibanding PKS, itu dihitung juga dari bagian negosiasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan dirinya mempertimbangkan nama AHY untuk menjadi pendampingnya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.
Dia mengatakan internal partainya turut mempertimbangkan kans AHY menjadi cawapres.
"Saya mengatakan kita pun melirik saudara AHY," kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam (6/7). (pmg)
Wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan kedua elite politik itu rencananya untuk bersilaturahmi sekaligus membahas Pilpres 2019 di kediaman pribadi SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"[Bertemu] Rabu. Silaturahim habis Lebaran. Mungkin bahas pilpres. Kan, Pak Syarief Hasan habis ketemu kemarin. Pertemuan bukan di Hambalang atau Cikeas," kata Dasco saat dihubungi wartawan, Senin (16/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nuansa politik dan tawar menawar sarat koalisi pilpres diprediksi bakal terlihat dalam pertemuan SBY-Prabowo itu. Sejumlah kalangan berpendapat pertemuan ini merupakan langkah penjajakan menjelang pilpres 2019.
Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan menilai pertemuan itu nantinya untuk menjajaki kemungkinan koalisi antara Demokrat dan Gerindra di Pilpres 2019.
Berdasarkan UU Pemilu, tak ada parpol yang bisa mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi. UU Pemilu mensyaratkan parpol yang bisa mengusung capres adalah yang mendapatkan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional Pemilu 2014.
"Ya, kan SBY makin kecil untuk membentuk poros ketiga, dengan asumsi presidential treshold tetap ada dan tidak dibatalkan MK," ujar Djayadi.
Data perolehan suara 10 parpol DPR dalam Pemilu 2014 yang akan menjadi patokan pencalonan presiden, menunjukkan suara Partai NasDem 8.402.812 (6,72 persen), Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen), Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen), PDIP 23.681.471 (18,95 persen), Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen).
Kemudian, Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen), Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen), Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen), Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen), dan Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen.
Merujuk hal tersebut, Djayadi mengatakan Pilpres 2019 mendatang hanya dapat diikuti oleh dua poros capres yakni poros Jokowi dan Prabowo.
 Agus Harimurti Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah) |
"Jadi SBY harus menjajaki kemungkinan-kemungkinan berkoalisi, karena dia punya kemungkinan gabung Jokowi atau Prabowo, lagi nyari kemungkinan mana yang menarik oleh Demokrat," ujarnya.
Selain itu, Djayadi juga menilai Gerindra sendiri lebih diuntungkan jika mendapatkan mitra koalisi Demokrat ketimbang PKS.
Sebab, jika kedua partai itu berkoalisi maka sulit bagi PKS untuk membuat poros baru dan dipastikan bakal tetap merapat ke Prabowo karena kedekatan emosional sejak Pilpres 2014 lalu ketimbang merapat ke poros Jokowi.
Berdasarkan aturan, PKS justru memerlukan minimal dua partai lagi untuk mengusung capres di Pilpres 2019.
"Jadi saya kira PKS enggak punya banyak pilihan, meskipun kecil kemungkinannya ke Jokowi, jadi agak mungkin ke Prabowo, tinggal PKS apakah mau cawapresnya enggak dicalonkan," ujarnya.
Lihat juga:Prabowo Temui Said Aqil di Kantor PBNU |
Syarat Dukung AHY sebagai Cawapres
Djayadi juga menilai bahwa peluang Prabowo untuk menang di Pilpres 2019 akan lebih besar jika akan menggandeng Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) sebagai cawapresnya.
Sebab, ia menilai elektabilitas AHY lebih potensial ketimbang kandidat cawapres lain yang digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.
Berdasarkan hasil survei yang diinisiasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 7-14 Januari 2018 menyebut AHY menjadi nama paling populer di bursa cawapres Pemilu 2019.
Berdasarkan survei tersebut, AHY dikenal oleh 71,2 persen masyarakat Indonesia. Ia mengungguli nama-nama besar seperti Muhaimin Iskandar, Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani, dan Susi Pudjiastuti.
"Kalau Prabowo-AHY kan elektabilitasnya AHY enggak kalah sama Aher [Ahmad Heryawan] atau cawapres PKS lainnya, dan cukup positif dampaknya terhadap Prabowo," ungkapnya.
Tak hanya itu, Djayadi juga menilai Prabowo akan banyak diuntungkan jika menggaet AHY di pilpres karena dapat memperoleh tambahan logistik untuk pemenangan Pilpres 2019 mendatang.
"Orang kan menduga dari sisi pendanaan, kayaknya [Demokrat] lebih kuat dibanding PKS, itu dihitung juga dari bagian negosiasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan dirinya mempertimbangkan nama AHY untuk menjadi pendampingnya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019.
Dia mengatakan internal partainya turut mempertimbangkan kans AHY menjadi cawapres.
"Saya mengatakan kita pun melirik saudara AHY," kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat malam (6/7). (pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK