Rumah DP Nol Rupiah Disebut Akan Dijual Online Akhir Agustus

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah beberapa kali diundur, rumah DP nol rupiah akan dijual secara resmi kepada publik selambat-lambatnya akhir Agustus 2018 secara daring atau online.

"Masyarakat kan bisa saja tidak tahu unit yang bisa dipesan dimana. Mungkin mereka kerja sampai malam [sehingga tidak sempat survei]. Kita mudahkan di situ," ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/7).

Lihat juga: Sandiaga Janjikan Rumah DP Nol Rupiah Bisa Dibeli Agustus

Nantinya, Pemprov DKI akan menyediakan akses untuk memesan berupa situs jual beli online atau e-commerce. Dari situs itu, warga bisa mengetahui lokasi, harga, dan segala persyaratan pemesanan rumah.

Dzikran menjelaskan nantinya warga yang berminat akan mengisi semacam formulir online untuk memasukkan data-data mereka. Data itu akan jadi pertimbangan Pemprov DKI untuk memutuskan kelayakan pemesan dalam mengikuti program rumah DP nol rupiah ini.

Dia mengakui situs itu kini belum rampung. UPT, lanjutnya, masih menggodok situs itu bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI.

Dzikran Kurniawan, Kepala Unit Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Namun demikian, pemesanan tak hanya tersedia lewat situs. Rencananya, Pemprov DKI bakal membuka stan pemesanan di setiap kantor kelurahan.

"Sampai ke kecamatan, kelurahan, bisa jadi. Kita ingin juga asas know your customer lebih jelas. Lurah kan tahu memang benar warganya tidak punya rumah," tuturnya.

Dzikran juga mengakui sementara ini belum ada penambahan lokasi rumah dari program tersebut. Sejak Januari, baru dua lokasi yang akan dijual untuk warga Jakarta, yakni hunian vertikal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara.

Lihat juga: Janji Manis Anies untuk Jakarta Hingga Jabatan Habis

Persyaratan

Terkait persyaratan, kata Dzikran, Pemprov DKI bakal mengacu pada Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 dan Keputusan Menteri PUPR 552/KPTS/M/2016.

Secara umum, kedua peraturan itu mengatur pemberian kemudahan membeli hunian bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). MBR sendiri merupakan warga yang memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta.

Dalam lampiran Keputusan Menteri PUPR itu, untuk rumah tapak di Jakarta maksimal dihargai Rp148,5 juta. Sementara untuk rumah susun Rp345,6 juta. Hingga kini, baru Bank DKI yang menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam bantuan pembiayaan.

Hunian DP Nol Rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjanjikan rumah DP nol rupiah bisa dibeli warga Jakarta pada akhir Agustus 2018.

"Rencananya itu mudah-mudahan di kuartal ketiga ini. Targetnya itu adalah Agustus atau Agustus akhir. Kami lagi menunggu verbalnya ini," ucap Sandi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/7).

Janji itu bukan yang pertama kali. Sandi pernah melontarkan janji manis serupa pada April dan Mei lalu. Namun hingga kini janji tersebut belum berujung realisasi.

Lihat juga: Janji Belum Lunas, DPRD DKI Minta Anies Tak Maju Pilpres

Rumah DP nol rupiah sendiri merupakan program andalan Anies-Sandi menyediakan hunian bagi warga Jakarta tanpa uang muka. Untuk mengakali regulasi, Anies-Sandi berjanji akan menalangi uang muka lewat APBD. Warga kemudian menyicil uang untuk mengganti uang muka tersebut.

(arh/gil)