Jusuf Kalla Sebut Tak Ada Urgensi Wajib Militer di Indonesia

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Rabu, 18/07/2018 21:16 WIB
Jusuf Kalla Sebut Tak Ada Urgensi Wajib Militer di Indonesia Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pembekalan pada ratusan calon perwira remaja TNI/polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. (Biro Setwapres)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah tak akan memberlakukan wajib militer bagi generasi muda di Indonesia. Menurut JK, tak ada urgensi bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Ya, tidak ada urgensi dan pelaksanaannya rumit," ujar JK dalam sesi tanya jawab bersama ratusan calon perwira remaja TNI/pori di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/7).

Salah satu calon perwira remaja dalam sesi tersebut sebelumnya mempertanyakan perlunya wajib militer bagi generasi muda. Hal ini didasari keprihatinan terhadap sejumlah kalangan generasi muda yang belakangan dinilai makin salah pergaulan.



JK mengatakan wajib militer saat ini hanya diterapkan di sejumlah negara seperti Israel dan Singapura. Sementara wajib militer di Indoneia dinilai tak relevan lagi karena 'perang' yang dihadapi saat ini lebih cenderung pada perkembangan teknologi.

"Sekarang ini pergaulan sangat dipengaruhi teknologi, bisa jadi baik mendapat informasi, bisa juga buruk kalau misalnya yang didapat cara membuat bom dari internet," katanya.

Alih-alih menerapkan wajib militer, lanjut JK, generasi muda harus lebih banyak memiliki kegiatan di luar rumah seperti olahraga, membaca, hingga acara keagamaan. Dari kegiatan tersebut, generasi muda diyakini JK akan lebih terarah dan mampu mempelajari berbagai bidang.

"Contoh e-commerce, semua dilaksanakan anak muda. Itu akan memberikan lapangan kerja yang banyak untuk generasi muda, sehingga generasi muda kita semestinya bisa terhindar dari pergaulan yang salah," tuturnya.


Wacana tentang program bela negara serupa wajib militer pernah digagas Kementerian Pertahanan pada 2015. Saat itu wacana ini mendapat kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Namun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat itu menyatakan kewajiban bela negara memiliki penjabatan yang luas dan tidak selalu berkonotasi mengangkat senjata. (pmg)